RE: [Ida-Krisna Show] Fwd: Kebrobokan BUMN

Wed, 30 Nov 2005 18:02:26 -0800

Title: Message
Belum tentu NICE, soalnya yang berganti cuma bajunya / organisasinya, para pemainnya MASIH YANG DULU.........! Menurut info teman BPMIGAS, PT Pertamina (Hulu) akan resmi dibawah pengelolaan BPMIGAS pada awal tahun 2007, jadi masih ada tenggat waktu peralihan 1 tahun.
 
Salam,
Sugiarto
-----Original Message-----
From: idakrisnashow@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of h.a.n.i
Sent: Wednesday, November 30, 2005 1:10 PM
To: idakrisnashow@yahoogroups.com
Subject: [Ida-Krisna Show] Fwd: Kebrobokan BUMN

dari milis sebelah:

Sharing the information....How nice we are......


Pertamina, setelah berlakunya UU Migas No. 22/2001 dan PP No.
31/2003 telah berubah statusnya menjadi persero/holding; ini merupakan
perubahan fungsi dari semula sebagai "pemerintah, pengatur, dan pemain atau
pelaku usaha" menjadi "pemain" saja. Peran regulasi diambil oleh suatu badan
pelaksana yang bernama BP Migas, sementara peran sebagai penyedia BBM oleh
BPH Migas. Dengan demikian Pertamina sebagai persero, tugasnya adalah untuk
beroperasi seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai profit
setinggi2nya.

Dulu, Pertamina beroperasi baik sebagai otoritas migas dan perusahaan migas
sekaligus. Ibarat sepak bola, ini namanya jadi wasit sekaligus pemain.
Offiside juga ngga dikasih kartu kuning, main kasar juga ngga dihukum
penalti, nendang ke gawang sendiri juga oke. Negara yang rugi setengah mati,
yang menang pejabat Pertamina melulu.

Hasilnya ya Pertamina yang macan kertas, operasional maha korup dan tidak
efisien, karena Pertamina tidak memiliki role untuk mencari keuntungan -
tapi lebih ke sebagai penyedia BBM dalam negeri at all cost, bahkan dengan
rugi setengah mati sekalipun.

Sekarang ini, sebagian besar kekuasaan yang bisa membuat Ibnu Soetowo jadi
konglomerat dan pengganti2nya pensiun dengan kocek penuh seperti mengatur
aturan migas, negosiasi PSC dan kontrak2 telah dicabut. Sebagai persero,
Pertamina harus mampu survive, dan akan diaudit lebih ketat meskipun tetap
saja tidak transparan.

Kegiatan usaha Pertamina yang gemuk dan vertically integrated di- unbundle
dengan pemisahan2 ke unit2 bisnis yang harus bisa berdiri sendiri dan
menciptakan laba, dan kegiatan2/unit2 usaha yang tidak berguna, yang
merupakan tempelan dan sulapan dari mafia2 pejabat Pertamina yang memiliki
biaya tinggi dipangkas. Contoh simple, pengadaan barang yang harus melalui
berlapis2 broker dikurangi sampai bisa deal ke distributor langsung.

Para anti privatisasi menyebut ekonom pro-privatisasi ekonom neoliberalisme
yang gemar melego asset2 negara ke bangsa asing.
Personally, saya juga tidak suka melihat asset2 primer bangsa ini jatuh ke
tangan asing. Tapi apa boleh buat, penguasaan oleh negara justru membuat
sebagian besar dari BUMN ini lebih menjadi parasit, benalu, beban bagi
rakyat ketimbang membawa kesejahteraan.

Coba baca headlines section bisnis Kompas hari Senin kemarin : 'PLN rugi
sebesar Rp 2 trilyun'; dibawahnya ada humor tambahan : 'Hasil Audit :
Perusahaan dalam kondisi Sehat'.

Coba bandingkan, misalnya dengan Tenaga Nasional Berhad, PLNnya Malaysia,
yang mencetak laba RM 2.8 billion; sementara tarif listrik di Indonesia (Rp
560/kwh) tidak berbeda jauh dengan Malaysia (RM
0.258 cents/kwh alias Rp 650/kwh). Kok bedanya bisa begitu jauh ?

Masalahnya adalah pembangkit listrik PLN kebanyakan menggunakan diesel/solar
yang mahal, sementara mayoritas power plant dari Tenaga  menggunakan
coal/batu-bara yang murah.

Konyolnya lagi, menurut EIA, Indonesia memiliki 5.75 billion tons coal
reserve. Untuk menghasilkan listrik, Tenaga Nasional Malaysia perlu 3.3
million ton sementara produksinya cuma 200,000 ton/tahun.
Tahu ngga coal itu kebanyakan diimport dari mana ?

Indonesia ? Gotcha. Tebak2an kok begini gampang.

Encik2 dan datuk2 dari Tenaga suka benar shopping ke Kaltim.
Pejabat2 di sana langsung sibuk menyediakan produk kesukaan mereka :
2C (coal & cewe). Diam2 Tenaga sudah membeli sejumlah coal company untuk
mensecure coal supply mereka, sementara big boss kelapa sawit Malaysia
seperti Kulim dan Sime Darby bergerilya membeli kebun sawit, artinya kebun
sawit kecilpun sudah diembat mereka.


Jadi begitulah akhirnya jika perusahaan2 negara diserahkan ke rezim penguasa
dan birokrat2nya. Boro2 mencetak untung, perusahaan kayak PLN membenamkan
kita ke hutang U$ 5 billion. Frontingnya saja muka2 Melayu, sebenarnya
mereka ini di bawah telunjuk perusahaan2 asing mitra PLN yang menggandeng
anaknya ini, cucunya ono sebagai silent partner. Hasilnya PLN mesti membeli
listrik swasta dengan harga tinggi dan menjual ke rakyat dengan harga
subsidi. Apa ada cara bisnis lain yang lebih tolol ?

Jadi begitulah, kalau kita serahkan perusahaan negara ke tangan mereka,
tikus2 itu yang akan menyerahkan the side of bread that buttered ke tangan
asing. Jadi dimana lagi letak kebanggaan kita ?!

Pasal 33 memang menyebutkan 'menguasai', tapi sebenarnya menguasai tidak
harus identik dengan 'memiliki'.

Negara2 lain yang jauh lebih sejahtera dari kita saja menyadari hal ini.
Ambil contoh simple : telco (telecommunication company), ini kan perusahaan
yang menyangkut hajat-hidup orang banyak. Sejak tahun 1990an, kebanyakan
telco terutama di Asia sudah diprivatisasi, artinya saham pemerintah tidak
lagi mayoritas; mulai dari yang mild sampai dengan yang ekstrim dimana saham
pemerintah setara 0%.

Telcos Jepang seperti KDD (ranking no. 7 dunia), IDC, ITJ dan NTT sudah
diprivatisasi 100%. Dan Hongkong Telecom, perusahaan no. 8 dan salah satu
telco paling efisien - kepemilikan HK-SAR government di situ 0%. Pemiliknya
adalah PCCW alias Pacific Century Cyber-Works milik prodigal son dari Li Ka
Shing, yang memalsukan CVnya bahwa dia lulusan Stanford : Richard Li Tzar
Kai.

Akuisisi Hongkong Telecom (HKT) oleh Richard Li ini ceritanya cukup seru,
karena yang dikalahkannya dalam bidding war bukan main2 : anak she Li yang
lain yakni Li Hsien Yang, boss dari Singtel; anak LKY dan adik PM yang
sekarang : Li Hsien Loong. Singtel yang lagi likuid dan nafsu belanjanya
gede akhirnya bakar duit di telco Oz yang lebih kecil gengsinya -
Optus/Telstra.

Dalam konteks privatisasi HKT ini, meskipun pemerintah HK-SAR tidak
merupakan pemilik, namun tetap memegang fungsi sebagai penguasa (otoritas
bisnis telekomunikasi) yang menentukan kemenangan PCCW.
HKT tetap merupakan blue-chip di HK bourse, dan broadband service dari PCCW
termasuk paling kompetitif di Asia.

Bandingkan dengan Telkom yang kini masih dimiliki pemerintah (yang dibeli
Singtel dan STT adalah Telkomsel 35% dan Indosat 42%). Tarif talktime sama
sekali tidak murah, apalagi SLJJ. Sementara servicenya ? Diamputtt !!

Di Malaysia dan Spore, kita cukup angkat telpon atau walk-in ke kantor telco
jika ingin pasang fixed line. Dalam sehari, installator sudah datang, telpon
langsung kring dengan biaya murah. Sementara kalau kita nunggak, di atas 6
bulan baru diputusin, mereka akan berusaha mempertahankan sebelum memutus
kita.

Kalau Telkom ? Justru kebalikannya ! Kalau minta pasang, susah buanget.
Kalau nunggak, weleh-weleh.. ngga lama kemudian langsung diputus. Yang mana
semua itu bisa diselesaikan dengan DUIT.

Ini kisah nyata. Waktu balik dari LN, kita mendapati telpon rumah sudah
dicopot karena lupa dibayar setelah penyewa rumah keluar.
Waktu mencoba menghidupkan, di Telkom kita kena merry go-round, ngantri 1/2
mati dan hasilnya nol besar. Dibilang nomornya sudah dikasih oranglah, minta
nomor baru bisa 6 bulan - 1 tahunlah; sampai kita desperate beli Flexi
segala supaya tidak terasing dari dunia (Flexi : murah, karena jarang ada
sinyal = jarang bicara).

Ngga tahunya, tak lama kemudian ada telpon datang ke HP yang menanyakan
apakah kita mau pasang telpon. Ada jalur cepat, bisa dapatkan kembali nomor
lama dengan membayar Rp 2 juta. Tawaran itu disambut, jadilah kita datang ke
kantor telkom dengan disambut our friendly helper. Langsung digiring ke CS,
tanpa perlu antri, setelah bayar, ngga lama kemudian telpon rumahpun
berdering. Kelegaan luar biasa mendengar bunyi kring membuat Rp 2 jutapun
terasa 'ikhlas'.

Jikalau misalnya telkom diprivatisasi, sebagai regulator pemerintah berhak
menentukan rate biaya telekomunikasi. Dan pada rate itu si pengusaha/pemilik
Telkom harus bisa untung. Pada saat mereka untung, pemerintah bisa menarik
pajak besar. Bedanya adalah pemerintah tidak mendapatkan dividen lagi karena
bukan pemilik.

Bandingkan dengan sekarang, boro2 dividen. Pajak saja tidak dapat, karena
rugi, rugi melulu ! Jika tidak percaya, silakan cari data ada berapa BUMN.
Berapa yang rugi dan berapa yang untung, dan berapa dividen yang diperoleh
pemerintah ?




=================================================================
"Morning greetings doesn't only mean saying 'Good Morning'.
It has silent message saying that I remember you when I wake up.
Wish you have a Great Day!" -- Ida & Krisna

Jangan lupa untuk selalu menyimak Ida Krisna Show di 99.1 DeltaFM
Senin - Jumat, pukul 06.00 - 10.00 WIB
SMS di 0818-333582
=================================================================


YAHOO! GROUPS LINKS



Kirim email ke