On Sat, Oct 01, 2011 at 05:07:01AM +0700, Ahmad Sofyan wrote:
Tetap saja nggak mungkin di level UU pak Yan :-)
nanti atas nama seluruh rakyat indonesia akan diminta untuk
penegakan hukum lalu lintas, diminta polisi menggunakan priwitan
merek 'X' karena berbasis open specification :-) dan banyak
b
On Sep 30, 2011, at 9:01 AM, Yanmarshus wrote
>
> Pak Sofyan, mumpung ngomongin undang-undang :)
> Menurut saya di level UU juga boleh kok.
> Tentu dengan sebuah syarat, bahwa seluruh rakyat Indonesia
> menginginkannya :D
>
Tetap saja nggak mungkin di level UU pak Yan :-)
nanti atas nama seluru
On Fri, Sep 30, 2011 at 09:53:23AM +0700, Muhidin Saimin wrote:
Tapi kalau bicara masalah rakyat Indonesia menginginkannya bagaimana
cara mengukurnya pak ? lalu bicara rakyat Indonesia rakyat mana ??
UU disusun dan disahkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.
jadi nggak perlu melibatkan rak
> 2011/9/30 Yanmarshus
>>
>> Pak Sofyan, mumpung ngomongin undang-undang :)
>> Menurut saya di level UU juga boleh kok.
>> Tentu dengan sebuah syarat, bahwa seluruh rakyat Indonesia
>> menginginkannya :D
>>
> Tapi kalau bicara masalah rakyat Indonesia menginginkannya bagaimana
> cara mengukurnya p
2011/9/30 Yanmarshus
>
> Pak Sofyan, mumpung ngomongin undang-undang :)
> Menurut saya di level UU juga boleh kok.
> Tentu dengan sebuah syarat, bahwa seluruh rakyat Indonesia
> menginginkannya :D
>
Tapi kalau bicara masalah rakyat Indonesia menginginkannya bagaimana
cara mengukurnya pak ? lalu bi
> On Sep 28, 2011, at 4:15 PM, Waode Rahmawaktu wrote:
>
>> halo,
>> Nimbrung ya, Menurut saya, Pemerintah berhak menetapkan sistem operasi
>> apa yg digunakannya scara internal agar dukungan yg diberikan lebih
>> fokus, PNS yg support pun bisa lebih master pada OS tersebut karena
>> terus berulang
On Sep 28, 2011, at 4:15 PM, Waode Rahmawaktu wrote:
> halo,
> Nimbrung ya, Menurut saya, Pemerintah berhak menetapkan sistem operasi
> apa yg digunakannya scara internal agar dukungan yg diberikan lebih
> fokus, PNS yg support pun bisa lebih master pada OS tersebut karena
> terus berulang2 mghada
--
Ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso
-Original Message-
From: Waode Rahmawaktu
Date: Wed, 28 Sep 2011 17:15:27
To:
Reply-To: linux-aktivis@linux.or.id
Subject: Re: [linux-aktivis] Studi Kasus Malta
halo,
Nimbrung ya, Menurut saya, Pemerintah berhak menetapkan sistem
--
Ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso
-Original Message-
From: Waode Rahmawaktu
Date: Wed, 28 Sep 2011 17:15:27
To:
Reply-To: linux-aktivis@linux.or.id
Subject: Re: [linux-aktivis] Studi Kasus Malta
halo,
Nimbrung ya, Menurut saya, Pemerintah berhak menetapkan sistem
halo,
Nimbrung ya, Menurut saya, Pemerintah berhak menetapkan sistem operasi
apa yg digunakannya scara internal agar dukungan yg diberikan lebih
fokus, PNS yg support pun bisa lebih master pada OS tersebut karena
terus berulang2 mghadapi kasus mengenai OS ini dilapangan. Selain itu,
OS adalah infra
Pada Tue, 27 Sep 2011 09:46:10 +0700
resu xunil menulis:
> > 20 juta per tahun untuk membayar apa? Server dan hosting? Apakah
> > pengembang di bayar? Kalau pengembang tidak dibayar, artinya ada
> > biaya tersembunyi, yakni untuk membayar pengembang, yang dibayar
> > sendiri oleh pengembang yang
> Kalau hanya regulasi, tanpa didukung dengan standar pelaksanaan di setiap
> kementrian, Anda sudah lihat hasilnya. IMHO, kalau di level pemerintah,
> harusnya tidak mewajibkan satu produk, tapi merujuk pada standar. Misalnya
> dokumen, harus sesuai standar ISO (odf), source code sistem operasi
On Sep 26, 2011, at 8:30 PM, resu xunil wrote:
> Tergelitik untuk menimpali,
>
> Misalnya peraturan untuk
> mengharuskan melaksanakan niat yang sudah di ikrarkan 7 tahun lalu(30
> Juni 2004):
> Kementerian Ristek Diwajibkan Pakai BlankOn,
> Kementerian Pendidikan Nasional Diwajibkan Pakai BlankOn
Tergelitik untuk menimpali,
Masalah berita malta sebelumnya, bagi saya, justru itu menjadi peluang
positif, dan solusinya sepele. Coba dibayangkan kalau ada UU,
Peraturan Pemerintah dan diperkuat Keppres, misalnya peraturan untuk
mengharuskan melaksanakan niat yang sudah di ikrarkan 7 tahun lalu(3
>>
>> BlankOn, GarudaOS atau IGN mungkin bersatu untuk
>> membuat infrastruktur yang sama? Biar ekosistem usahanya jalan.
>
> Minta pencerahan :)
> Infrastruktur yg sama itu di bagian mana?
>
Ini gagasan
1. Cukup satu server, mungkin dengan virtual server untuk masing-masing. Biaya
ditanggu
2011/9/26 Nana Suryana :
> 2011/9/23 PC Linux :
>>
>> Kalau kurang berhasil, menurut saya strateginya justru perlu dibalik
>> ... pendidikan dan bisnis dulu baru kemudian pemerintah.
>
> Tak usah ditunggu :)
> Adopsi di pemerintahan memang ada pertumbuhan,
> tapi... pelaaan.
>
> Jika punya kesempat
2011/9/23 PC Linux :
> Sejak awal Indonesia strateginya sudah seperti ini, mas. Dimulai dari
> IGOS Summit 1 sampai ke SE MenPAN. Coba kita lihat hasilnya dulu
> sampai deadline 31 Des 2011 nanti.
>
> Kalau kurang berhasil, menurut saya strateginya justru perlu dibalik
> ... pendidikan dan bisnis
2011/9/23 Ahmad Sofyan :
> However Canonical is now looking towards to making Ubuntu profitable.
> There are some indications this has been successful. The key revenue
> streams (that we are aware of) offer services alongside Ubuntu:
>
> • Support services (mostly to business) alongside whi
>
> Sejak awal Indonesia strateginya sudah seperti ini, mas. Dimulai dari
> IGOS Summit 1 sampai ke SE MenPAN. Coba kita lihat hasilnya dulu
> sampai deadline 31 Des 2011 nanti.
>
Dulu sempat membuat box/packaging untuk pclinuxOS ya? Gimana hasilnya?
Lalu gimana dengan penjualan garudaOS yang s
On Thu, Sep 22, 2011 at 8:16 PM, Ahmad Sofyan wrote:
> Link:
> http://www.osor.eu/news/mt-number-of-open-source-applications-on-government-desktops-doubled
> ps. IMHO, secara strategi, lebih baik Linux mengarah ke pemerintah dan dunia
> pendidikan dulu daripada ke bisnis.
Sejak awal Indonesia s
Link:
http://www.osor.eu/news/mt-number-of-open-source-applications-on-government-desktops-doubled
ps. IMHO, secara strategi, lebih baik Linux mengarah ke pemerintah dan dunia
pendidikan dulu daripada ke bisnis.
Number of open source applications on government desktops doubled
by Gijs Hillenius
21 matches
Mail list logo
