Golkar Menuai Kecaman
JAKARTA - Permintaan keluarga Soeharto kepada Partai Golkar untuk mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, menuai banyak kritikan dan kecaman. Permintaan itu diikuti pemberian penghargaan kepada mantan Presiden Soeharto, sebagai salah satu tokoh yang telah membentuk dan membesarkan Partai Golkar. Wakil Ketua MPR AM Fatwa mengatakan, TAP MPR No XI/1998 itu sulit dicabut, karena akan menjadi perdebatan panjang dan harus melalui Sidang MPR. "Karena itu tidak mudah," kata Fatwa kepada wartawan di ruang kerjanya di Gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Jumat (25/11). Menurut Fatwa, TAP MRP tersebut mengamanatkan agar para penyelenggara negara mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan menghindarkan praktik-praktik KKN dalam penyelenggaraan negara. Namun dalam perkembangannya, sampai saat ini, amanat TAP MPR tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Para penyelenggara negara belum jujur, adil, terbuka dan terpercaya dalam membebaskan diri dari praktik KKN, walau begitu banyak peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi dikeluarkan. "Hal itu menunjukkan bahwa TAP MPR tersebut masih berdaya laku (validity) dan berdaya guna (efficacy)," kata Fatwa. TAP MPR No XI/1998 itu akan berakhir, kata dia, jika semua ketentuan perundangan-undangan tentang pemberantasan korupsi dilaksanakan. Buyung Protes Pemberian penghargaan Partai Golkar kepada mantan Presiden Soeharto terus menuai protes keras. Pendiri dan mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Adnan Buyung Nasution menyatakan, penghargaan itu harus dikutuk semua anak bangsa yang masih mendambakan Indonesia bermartabat. Adnan Buyung Nasution dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Pembaruan, Sabtu (26/11) menyatakan, harus diakui dibanding Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berhasil melakukan perubahan sikap untuk membangun ekonomi Indonesia secara konkrit, nyata dan tegas. Namun di sisi lain pembangunan itu tidak merata dan justru memperbesar jurang kaya dengan miskin. Dikatakan, prestasi Soeharto itu harus dicatat sebagai dosa besar yang tidak dapat dan tidak boleh dilupakan. Dialah satu-satunya Presiden Indonesia yang merusak dan menghancurkan nilai-nilai negara demokrasi, prinsip-prinsip negara hukum dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia. Dengan dalih pembangunan ekonomi, Soeharto tega menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa budak dengan menumbuhkan kembali feodalisme dan mengagung-agungkan bapak-isme yang kesemuanya menjadikan bangsa ini bodoh, rendah diri dan jauh dari egaliter. Adnan mengatakan, di zaman rezim Orde Baru harus dicatat terjadinya berbagai tindakan penindasan kemanusiaan yang tiada taranya dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan anak bangsa yang hilang tidak tentu rimbanya atau mati tidak jelas kuburannya hingga detik ini, akibat rezim Soeharto. Peristiwa itu kata Adnan, adalah aib bangsa yang mencoreng muka dan menimbulkan luka bathin yang tiada habis-habisnya. Soeharto seharusnya sudah lama diajukan ke Mahkamah Peradilan atas kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Perbuatan korupsi Soeharto dan kroni-kroninya sampai detik ini tidka kunjung pernah dipertanggung jawabkan di muka hukum. Tidak adanya pengadilan bagi Soeharto dengan segala perbuatannya, bangsa Indonesia kehilangan kesempatan menegakkan kembali secara terbuka, jujur, objektif dan bebas serta adil, makna dari nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran. Sementara itu,Wakil Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) E Shobirin Nadj yang dihubungi Jumat (25/11) menilai, langkah Golkar itu adalah wajar, namun hal itu membuktikan partai tersebut kembali ke karakter lamanya. Menurut Shobirin, Golkar benar-benar telah kembali ke karakter lamanya, yakni sebagai alat legitimasi kekuasaan/pemerintah. Shobirin tidak setuju kalau disebut pemberian penghargaan tersebut menunjukkan pengingkaran terhadap paradigma baru Golkar. '' Tidak bisa dinilai serta merta seperti itu, karena meskipun Soeharto dianggap berdosa di kalangan masyarakat, tetapi Golkar menganggap sebagai orang yang berjasa dan hal itu wajar saja, karena Golkar dibesarkan oleh Soeharto,'' ujarnya. (M-15/L-8) _____ <http://promos.hotbar.com/promos/promodll.dll?RunPromo&El=&SG=&RAND=56420&pa rtner=fastutility> Block Spam Emails - Click here! [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/TXWolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Ajaklah teman dan saudara anda bergabung ke milis Media Dakwah. Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
