Refleksi: John K. Galbraith [Canadian-US Economist] pernah mengatakan tentang doktrin taik kuda, yaitu dimana burung gelatik hanya bisa mencicip sisa-sisa gandum yang tidak terkunyak oleh kuda. Sadar atau tidak sadar, inilah realitas doktrin taik kuda yang diaplikasikan oleh para pakar ekonomi, politikus dan petinggi bagi sipil mau pun milter negara Indonesia kepada rakyatnya selama ini. Apa yang dialami oleh rakyat di Kalimantan Selatan dengan "Debu untuk Rakyat" adalah hanya salah satu contoh dari sekian banyak daerah yang bernasib sama. Mau dilihat, disadari atau sengaja berlagak pilon, pertanyaanya akan selalu menghantui yaitu adakah jalan keluar ataukah lebih baik menjadi penonton pasif melihat bandit garong pembawa maut berdendang di ujung hidung?.
http://www.indomedia.com/bpost/042007/19/opini/opini4.htm TAJUK Debu Untuk Rakyat TAHUN 1950 sampai 1960-an, pelajaran Ilmu Bumi di sekolah hanya mengenal dua daerah produsen batu bara: Tanjung Enim (Sumatera Selatan) dan Sawah Lunto (Sumatera Barat). Tambang batu bara saat itu digambarkan sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Tempat penambangannya mirip sebuah kota kecil, dihubungkan dengan jalur kereta api yang mengangkut hasil tambang tersebut dari tempat galian ke tempat tujuannya. Karenanya, perjalanan batu bara tidak mengganggu pengguna jalan raya. Debunya juga tidak menyumbat pernapasan rakyat dan masyarakat terselamatkan dari seringnya tabrak lari yang dilakukan sopir truk pengangkut batu bara. Pengangkutan batu bara tidak menimbulkan banyak keluhan rakyat, bahkan sampai sekarang pun keadaan tetap sama. Tapi itu di Sumatera, dua kawasan tambang batu bara yang dikelola sejak zaman Belanda. Kini peta batu bara sudah berubah, Tanjung Enim dan Sawah Lunto bukan lagi produsen yang utama. Penghasil batu bara terbesar saat ini ada di Pulau Kalimantan, termasuk Provinsi Kalsel. Bukan hanya perusahaan besar yang izinnya harus dari pusat, penambang kecil yang mendapat izin pemerintah kabupaten pun ikut bermain. Bahkan penambang paling banyak justru yang tanpa izin, sering disebut Peti (Penambang Tanpa Izin). Produksinya juga tidak tanggung-tanggung, sekitar 10 juta ton se tahun, mendekati produksi penambang terbesar PT Arutmin yang 14 juta ton. Total produksi batu bara dari perusahaan besar di Kalsel pada 2006 adalah 61.504.180 ton. Ditambah dengan produksi Peti dan Kuasa Pertambangan yang mendapat izin pemerintah kabupaten, berapa truk batu bara yang berlalu lalang setiap hari. Truk menjadi sarana angkutan utama, karena di Kalsel tidak ada kereta api. Semua truk tumpah ruah di jalan negara, kalau dulu hanya malam hari kini malah siang malam. Ini dampak dari pembatasan jumlah muatan sesuai ketentuan, yaitu enam ton. Semula, satu truk mengangkut sampai 12 ton sehingga jalan cepat rusak. Tapi dampak dari ketentuan baru itu, truk harus beroperasi siang malam agar produksi batu bara tidak menumpuk. Lantas siapa yang dirugikan? Pertama-tama tentu rakyat, jalan negara menjadi padat, penuh debu dan hancur berlubang di sana-sini. Padahal penambang seharusnya tidak memanfaatkan jalan negara untuk jalur tambangnya, mereka harus membuat jalan sendiri. Kebijakan mengurangi jumlah tonase bukan yang terbaik, karena keramaian jalan negara oleh truk batu bara justru bertambah. Pemerintah harus berani memaksa penambang membuat jalan sendiri. Peti dan penambang kecil lain menangguk keuntungan yang demikian besar, karena tidak membayar pajak. Mereka juga memanfaatkan fasilitas negara dan punya andil terhadap kehancuran jalan. Protes rakyat yang menolak angkutan batu bara siang malam bisa dimengerti, karena merekalah korban pertama. Debu batu bara maupun debu jalanan beterbangan tak pernah henti dan jalan semakin hancur. Mungkin kita juga perlu menggugat pemerintah yang telah banyak menerima royalti untuk memikirkan perbaikan jalan. Bagaimana mungkin daerah yang kaya raya dengan produksi tambangnya justru terpuruk oleh jaringan jalan yang rusak parah, penduduknya tidak menikmati keuntungan secara langsung. Munculnya pungutan tidak resmi seperti 'uang debu' bisa jadi wujud dari kecemburuan rakyat, karena mereka memang tidak kebagian. Sudah saatnya rakyat di Kalsel ini ikut merasakan kemakmuran dari hasil pertambangan yang ada. Hutan sudah habis dan kekayaannya diangkut para cukong ke Jakarta. Kini, batu baranya juga dikuras tetapi rakyat tidak menikmati hasilnya. Lalu lalang mobil mewah yang dibawa cukong dari luar Kalsel, membuat perasaan rakyat tergores karena kekayaan di daerahnya sendiri tidak bisa memberikan kemakmuran. Justru sebaliknya, orang lain yang menikmati. Ada memang satu dua orang yang beruntung ikut menikmati, tetapi tentu jauh lebih banyak yang tertinggal. Kehadiran penambang besar maupun kecil telah mengusik ketenteraman rakyat, tidak seperti yang digambarkan dalam perusahaan tambang peninggalan kolonial dahulu. Kalsel adalah provinsi yang kaya, tetapi rakyat belum mencapai kemakmuran. Hutan dibabat, kayu dibawa lari cukong. Kini batu bara digali, hasilnya juga tidak langsung dinikmati rakyat. Hutan-hutan yang gundul kini berganti wujud menjadi bekas lubang galian tambang yang menganga, lingkungan menjadi rusak. Yang tersisa untuk rakyat, hanya debu yang beterbangan
