KOMPAS - Rabu, 14 Maret 2007
Diskriminasi dan Kesadaran Multikultural
Tomy Su
Apa yang diharapkan dalam seremoni kadang tak terjadi dalam realitas
sehari-hari. Bagi korban diskriminasi, ini bisa mengundang apatisme,
keputusasaan, bahkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemerintahan.
Dalam perayaan Imlek nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tidak lagi berlaku diskriminatif
(Kompas, 22/2). Dalam peringatan 50 tahun hubungan kebudayaan RRC- RI,
Presiden kembali menegaskan dikotomi "pri dan non-pri" tak relevan lagi
(Kompas, 1/3).
Ada kesenjangan
Apa yang diharapkan Presiden ternyata tidak terimplementasi dalam
realita sehari-hari. Andrianto dari Pemalang masih harus memiliki surat
bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI, Kompas, 23/2).
Meski Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 tidak lagi
menyekat-nyekat warga dalam kategori asli atau bukan, toh Tio Hok Tjwan (24)
dan Tio Hok Seng (22), warga Krembangan Baru, Surabaya, hingga kini tak bisa
membuat kartu keluarga. Pasalnya, ayah kakak-beradik ini warga negara China
dan ibunya—The Jam Hun—adalah WNI. Orangtua mereka bercerai saat keduanya
masih kecil (Kompas, 5/3).
Berbagai kasus itu makin membenarkan pendapat Prof Eko Sugitario,
betapa birokrasi kita masih berwatak rasis. Kasus-kasus itu juga kian
membuktikan ada kesenjangan besar antara law in books (seperti UU
Kewarganegaraan No 12/2006) dan law in practice.
Yang paling menyedihkan, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tetap
dipraktikkan, justru oleh tangan-tangan birokrat mulai dari kantor
kelurahan, kantor kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Satu persyaratan dipenuhi, muncul persyaratan lain yang sulit dipenuhi.
Misalnya, SBKRI yang sudah lama dihapuskan, surat ganti nama, dan keharusan
mencantumkan nama marga. Harapan Presiden tidak dijalankan sendiri oleh
penyelenggara di daerah.
Diskriminasi orang mati
Kalaupun persyaratan dipenuhi, bukan berarti urusan beres untuk
mendapat status warga negara Indonesia (WNI) dan berbagai dokumen
kependudukan. Ada saja hal-hal kecil yang diperumit dan dipersulit.
Kasus menggelikan terjadi di Sumatera Utara. DPRD dan Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang menggodok rancangan peraturan daerah pajak kuburan
mewah yang dinilai mendiskriminasi etnis Tionghoa. Jadi selagi hidup sudah
didiskriminasi, ketika mati pun etnis Tionghoa masih didiskriminasi. Media
Medan terus mengekspos isu ini.
Kasus-kasus diskriminasi itu bukan kasuistis, karena di banyak tempat
lain di negeri ini juga terjadi. Semua kasus makin menunjukkan betapa tidak
solidnya bangsa ini (Tajuk Kompas, 17/2).
Dalam retorika undang-undang diskriminasi sudah dihapus, tetapi dalam
praktik hidup berbangsa, para birokrat, para penguasa bahkan wakil rakyat
seperti di Deli Serdang malah melegitimasi atau coba melanggengkan
diskriminasi.
Karena itu, upaya melawan diskriminasi perlu senantiasa digaungkan
sepanjang waktu. Dalam konteks seperti ini, rasanya RUU Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis yang sedang digodok DPR perlu mendapat dukungan
agar para pelaku rasisme dan diskriminasi bisa dihukum.
Namun, perlawanan terhadap diskriminasi tak cukup hanya dari sisi
regulasi. Di negeri ini sudah banyak undang-undang bagus yang tidak jalan
karena lemahnya penegakan hukum.
Kesadaran multikultural
Maka perjuangan melawan diskriminasi juga perlu terus disuarakan lewat
jalur nonregulasi, seperti terus mencoba menanamkan benih kesadaran
multikultural di media massa. Wacana multikulturalisme yang marak
ditampilkan di media selama satu dekade terakhir merupakan sebuah faham yang
mengakui adanya perbedaan sekaligus kesetaraan baik secara individual maupun
kelompok dalam kerangka kebudayaan.
Multikulturalisme di Indonesia dapat digambarkan sebagai sebuah mozaik
yang amat besar yang terdiri dari semua peradaban dari semua komponen bangsa
ini.
Sebagai sebuah konsep, multikulturalisme menjadi dasar tumbuhnya
masyarakat sipil yang demokratis demi terwujudnya keteraturan sosial dan
berakhirnya segala praktik diskriminasi atau segala bentuk marginalisasi
suatu kelompok tertentu.
Bethany Bryson (2006), profesor dari Universitas Virginia,
mengungkapkan, dalam sebuah masyarakat multibudaya (seperti masyarakat
kita), masing-masing elemen atau komponen tidak bisa saling mengecualikan
(mutually exclusive), tetapi harus saling mengisi dan mengapresiasi.
Kita memang harus terus membangun kesadaran multikultural yang
berdimensi etis: ia menuntut tanggung jawab moral berupa pengakuan, rasa
hormat dan belas kasih pada keberadaan dan kehadiran orang lain. Karena yang
ditekankan sebuah kesadaran, ini jelas bukan paksaan.
Diharapkan ketika kesadaran ini sudah tertanam dalam sanubari, maka
birokrat, penguasa, wakil rakyat, atau kita semua akan merasa terusik jika
masih mempraktikkan diskriminasi.
Tomy Su Koordinator Masyarakat Pelangi Pencinta Indonesia
