Bung Kang Becak yb, minta maaf baru sekarang merespon postingannya. Terimakasih.
Untuk saya baik Marx, Weber dll tidak harus mutlak benar. Saya lebih senang 
melihat bukti empiris, sehingga saya sebetulnya
tidak tahu apakah KM (kelas menengah), atau grassroots (buruh, petani, rakyat 
urban miskin dll) atau bahkan borjuasi
nasional, yang sedang atau akan menggerakan dan memenangkan secara tuntas 
sistem demokrasi di Indonesia.

Agak sukar di generalisasi bahwa KM di Indonesia adalah produk KKN. Rentannya 
KM menurut saya karena tidak kuat, secara obyektif, 
ber resistensi terhadap Orba ketika itu. betul sekali spt dalam sebuah monarki 
atau disemua rezim otoriter. Apalagi KM ketika itu
dibelenggu dengan sistem "massa mengambang" yang sangat ketat.

Kini pasca Orba sangat menarik memperhatikan akan kemana juntrungannya KM kita. 
Doktrin "massa mengambang" saya kira sudah usai. Keparpolan bebas. Sistem 
demokrasi mudah-mudahan akan membaik. Dilain pihak, terserah kepada masyarakat 
sendiri apa
akan giat meramaikan dan mengaktifkan civil society. Sehingga perkembangannya 
saya kira tidak akan seperti Orba dulu, meskipun
kekuasaan yang ada harus dipertanyakan. 

Kelompok atau lapisan masyarakat yang mana saja dapat memakai jalan politik 
klasik (parpol) atau LSM dalam masyarakat madani
untuk memperjuangkan "visi dan misi" nya. Atau memakai dua-duanya. (Saya lihat 
sedang dimulai oleh PDIP, dengan membangun
"sayap-sayap" seperti buruh, pemuda, wanita dll). Dua jalur ini ada dan dipakai 
dimana-mana. Bagi saya sih okey saja.

Kelompok berdasarkan profesi yang pernah dominan dan mungkin kini masih sangat 
penting, tentara, sangat perlu untuk disimak apakah akan nyaman ditangsi 
menjadi alat negara, atau bisa "bangun" lagi misalnya untuk berupaya - paling 
tidak - menjadi "pengawal" negara. Seperti di Turki, yang militernya sangat 
cermat dan tegas menjadi pengawal "warisan Kemal Atatuerk" yaitu Negara Turki 
yang sekuler dan kini ingin sekali bergabung dengan Uni Eropa.

Salam, Bismo DG

  ----- Original Message ----- 
  From: Kang becak 
  To: [EMAIL PROTECTED] 
  Sent: Monday, January 29, 2007 11:00 AM
  Subject: Re: #sastra-pembebasan# Re: [nasional-list] 2007, Kelas Menengah 
Sebagai Penggerak Moral Dalam Perubahan


  Hanya numpang komentar.

  Definisi kelas menengah,
  Bung BDG Kusumo benar,
  Kelas menengah ditentukan oleh jumlah kekayaan,
  Dan tingkat pendidikan atau profesi.

  Masalahnya,
  Standar kelas menengah sangat berbeda,
  Antara satu negara dengan negara lain,
  Bahkan satu daerah dengan daerah lain.

  Kalau dilihat dari artikel Bung Bob,
  Tampaknya ia terpengaruh dengan pemikiran Max Weber,
  Kelas menengah penggerak demokrasi.

  Padahal,
  Kelas menengah yang muncul,
  Sebagai produk KKN,
  Justru menjadi alat penguasa.

  Seperti di negara kerajaan,
  Atau Rezim otoriter.

  Tambahan,
  Kelas menengah di Indonesia juga rentan,
  Bila parpol menguat,
  Semua kelas menengah akan tersedot,
  Ke dalam hegemonic party system ala orba.


  BDG KUSUMO <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
  Bung Lusi yb.,
  ini memang cukup ruwet. Mungkin diperlukan waktu untuk ke library untuk 
membuka beberapa buku, juga texbooks.
  Singkatnya saya kira KM dapat dibatas dalam dua bidang. Pertama hubungan 
kelompok itu dengan produksi, alat-alat produksi, sekarang dengan profesi juga. 
Dalam hal ini mereka yang pernah melawan dan menang terhadap aristokrasi di 
Eropa, lalu
  selangkah demi selangkah menegakan demokrasi dengan slogannya yang terkenal: 
liberte, egalite, fraternite.

  Kedua, KM bisa dilihat dari pandangan dunia nya (world outlook, 
Weltanschaung). Ini biasanya untuk membedakan hal tsb dengan
  yang ada pada proletariat, namun juga pada borjuasi besar. Untuk membuat 
lebih rumit, kalau tak salah sosiologi juga membedakan antara "upper middle 
class" dan "lower middle class". Hal ini juga terkait dengan kepemilikan dan 
status sosial, juga dengan
  pandangannya.

  Menarik bahwa kalau tidak salah Bung Karno menampilkan istilah MARHAEN untuk 
membedakan jutaan wong cilik yang mempunyai sebidang kecil tanah garapan dan 
cangkul dengan proletariat, kaum buruh, yang samasekali tidak mempunyai alat 
produksi spt tanah dll itu. Istilah konglomerat tampaknya mulai dipakai setelah 
ada Orba, praktis berarti mereka yang menguasai big business, yang
  kekuasaan dan jangkauan ekonomisnya sudah jauh lebih besar daripada jaman BK 
dulu. Kini menurut saya juga sudah jauh lebih banyak jumlah golongan 
berpendidikan, termasuk mahasiswa, secara umum dikatakan sebagai para 
intelektual, yang karena memang
  sering mendambakan kebebasaan, bermacam hak azasi, sipil, demokrasi, dan - 
last but not least - saya lihat karena harus berhadapan dengan kenyataan sangat 
kurangnya lapangan kerja, dapat menjadi aktif dalam gerakan kemajuan.

  Kapitalis birokrat (kapbir) mungkin kini telah menjelma menjadi "penguasa 
pengusaha". Borjuasi komprador menurut sejarahnya
  ialah borjuasi yang menjadi pembantu modal asing. Dijaman kolonialisme dulu 
adalah pribumi atau siapa saja yang kebanyakan dipelabuhan menolong pedagang 
asing (sering dilindungi oleh kekuatan kolonialis) untuk melancarkan kegiatan 
ekonominya, sehingga
  kepentingannya sangat terkait dengan kehendak pihak asing tsb.

  Juga kalau saya tidak salah, Bung Karno menganalisis borjuasi nasional dalam 
sebuah artikelnya Kapitalisme Bangsa Sendiri.

  Mengenai semua stratafikasi, lapisan-lapisan, sosial atau keadaan 
perkembangan kelas-kelas sosial yang ada di Indonesia harusnya
  menjadi tema yang sangat menarik untuk dibahas oleh para sosiolog. Mungkin 
juga sudah banyak buku yang tertulis atau makalah yang dibahas. Hanya saya (di 
LN) tidak tahu. 

  Sekait dengan ini dan juga tentunya dengan perkembangan masyarakat, saya 
ingat Bung Karno tempo doeloe sangat menganjurkan pemakaian MARXISME sebagai 
pisau analisis. Saya sepenuhnya setuju, dan terus saja ada kaum dan pakar 
Marxian yang aktif dibidang ini. Tentu kita jangan menutup mata dengan pendapat 
mereka yang menentang, spt Weber, von Hayeck, dll.

  Interaksi antara seluruh kelompok, lapisan atau kelas sosial tentu saja 
sangat terjadi didalam kehidupan perpolitikan, kepartaian,
  modus dan cara menggapai kekuasaan negara, dan sistem serta kualitas dari 
sistem itu sendiri.

  Saya khawatir jawaban ini tidak akan memuaskan Bung Lusi. Jadi marilah kita 
cari perpustakaan!
  Salam, Bismo DG

  ----- Original Message ----- 
  From: Lusi 
  To: [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; tionghoa-net@yahoogroups.com ; 
ANTARA 
  Cc: HKSIS-Group ; mediacare@yahoogroups.com ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL 
PROTECTED] 
  Sent: Saturday, January 27, 2007 12:06 PM
  Subject: Re: [nasional-list] 2007, Kelas Menengah Sebagai Penggerak Moral 
Dalam Perubahan

  Bung BDG Kusumo yb.

  Uraian ttg KM (kelas menengah) ini agak membingungkan pengertian saya, 
terutama yang menyangkut kategori lapisan sosial dlm masyarakat di Indonesia. 
Apa bisa dipakai istilah yang sering digunakan pada jamannya Bung Karno dulu? 
Kan waktu itu dikenal pengertian konglomerat, kapitalis birokrat, borjuis 
komprador, borjuis nasional, borjuis kecil, kemudian kaum intelektuil, kaum 
buruh dan petani. Tentu saja setiap masing-masing lapisan memiliki pengertian 
moralnya sendiri.
  Lalu yang masuk KM ini yang mana?

  Salam
  Lusi.-

  At 07:50 27.01.2007, BDG KUSUMO wrote:

  Ulasan yang menarik. Siapa saja yang termasuk Kelas Menengah (KM) mungkin 
dapat
  diperluas dengan lebih memakai kriteria sosiologis. Sekitar tahun 1992 saya 
tanyakan
  pada WS Rendra di Praha ttg KM, jawabannya di Indonesia KM tidak punya 
kekuatan.
  Waktu itu Orba masih sangat berjaya.

  Kini pasca Orba, kelihatan KM kita sedang bergeliat "bangun", mencari jalan 
untuk paling
  tidak berekspresi. Menurut saya sangat penting wadah atau kendaraan, tidak 
saja modus
  operandi, KM agar sungguh menjadi "penggerak moral dalam perubahan". Para 
intelektual
  sering menekankan bhw ranah civil society (masyarakat madani) adalah 
satu-satunya
  dan paling ideal untuk kiprah KM.

  Namun menurut saya jalur politik "klasik" dengan keparpolan, DPR, DPD dll 
juga tetap saja
  mungkin yang terpenting. Karena di legislatiflah banyak perubahan diresmikan 
menjadi
  legislasi, UU, yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

  Media massa memang seharusnya memihak KM dan seluruh lapisan, di RI termasuk
  mayoritas yang wong cilik, juga menjadi penggerak moral dan bahkan "the 
watchdog of
  democracy". Repotnya dimana saja didunia, media mainstream, yang mayoritas 
dalam
  pengaruhnya, sudah selalu dikuasai oleh pemodal, terutama redaksinya, sehingga
  jurnalis dapat punya hati nurani sebesar gunung, namun sering bak pungguk 
merindukan
  bulan dalam kenyataannya. Taipan media di Italia Silvio Berlusconi sangat 
piawai sebagai
  Perdana Menteri memanipulasi opini publik hingga selama jabatannya dia 
selamat dari
  pengadilan tuduhan korupsi. Tahun lalu kahirnya kalah tipis dalam pemilu oleh 
koalisi
  leftist. Ini contoh buruk bila media dan kekuasaan politik dipegang oleh 
kekuatan sama.

  Sangat mungkin bhw di RI, KM akan menjadi "penggerak moral perubahan" tetapi 
tampaknya
  puluhan juta wong cilik yang dikabarkan (saya di LN) serba hidup susah yang 
kiranya
  harus bergerak dibarisan terdepan untuk memperbaiki kehidupannya yang mungkin 
sama
  sekali tidak mengenal kualitas. Ini terutama berlaku untuk jutaan petani, 
mungkin juga nelayan.

  Bagaimanpun juga akan sangat berguna untuk negeri bila KM akan cepat 
melepaskan
  diri dari belenggu letargi, "sindrom penyakit mengantuk", masa bodoh, pasif, 
untuk 
  mempercepat kematangan dan keadaban sistem demokrasi di Indonesia.

  Salam, Bismo DG

  ----- Original Message ----- 
  From: Holy Uncle 
  To: [EMAIL PROTECTED] ; tionghoa-net@yahoogroups.com 
  Sent: Monday, December 25, 2006 4:18 AM
  Subject: [nasional-list] 2007, Kelas Menengah Sebagai Penggerak Moral Dalam 
Perubahan

  2007, Kelas Menengah Sebagai Penggerak Moral Dalam Perubahan

  Oleh Bob Widyahartono *)

  Jakarta (ANTARA News) - Memasuki tahun 2007 dan seterusnya, kita perlu 
  merenungkan dan belajar dari sejarah, agar tidak mengulangi keburukan masa 
  lalu dalam mengarungi hidup masa depan. Dalam renungan itu, sekalipun tidak 
  secara eksplisit, teramati perbedaan pandangan di antara elite kita dengan 
  berbagai pengamat yang tidak berada dalam main stream yang tergolong dalam 
  kelas menengah dalam wacana memberi substansi cita cita pembangunan manusia 
  kita. Ini nuansa demokrasi bukan?

  Wacana manusia yang menganggap diri kelompok kelas menengah sebagai kekuatan 
  moral membela the demand side, sementara elite birokrasi itu dianggap hanya 
  membela the supply side. Kalau sampai sampai elite bersikap tidak peka 
  terhadap demand side, maka apakah kelas menengah mengalah atau menjadi kalah 
  dan membiarkan ketimpangan?

  Di manapun di dunia, kelas menengah merupakan kekuatan moral yang tangguh 
  dan pasti mampu menggerakkan dan memberi warna masyarakat madani (civil 
  society). Kelas menengah tanpa bentuk formal memberi daya gerak kemanusiaan, 
  gerakan anti-otoriterisme, gerakan memberdayakan dalam wacana masyarakat 
  madani. Anggota kelas menengah tidak melulu cari popularitas pribadi.

  Siapa saja yang terhitung kelas menengah? Mereka adalah insan pengusaha 
  tingkat menengah yang bukan anak emas penguasa, dalam jajaran organisasi 
  tergolong eselon menengah, kelompok akademisi, intelektual dan mahasiswa, 
  serta jangan dilupakan pers yang independen dan tidak termasuk dalam 
  struktur/sistem birokrasi pemerintahan.

  Independensi mereka itu senantiasa membawa angin segar dalam wacana 
  demokrasi dengan moral force yang bukan physical force. Moral force harus 
  terus bergema dengan dukungan pers yang menyuarakan hati nurani rakyat. Sama 
  seperti di mancanegara, seperti Prancis, Jerman, Inggeris, Amerika Serikat 
  dan negara Asia layaknya Jepang, Korea Selatan (Korsel), China, maupun 
  negara Afrika dan Amerika Latin, eksistensi kelas menengah tetap merupakan 
  "warna yang indah".

  Manusia kelas menengah sebelum era reformasi secara sistematik diinjak 
  injak, dibungkam dan disudutkan ke pinggiran oleh elite politik yang bergaya 
  paternalistik otoriter-diktator. Tetapi, meraka mau tak mau dengan elan 
  vital kelas menengah yang memperbarui diri dalam pesertanya tetap muncul 
  kembali setelah redanya otoriterisme.

  Yang pasti adalah dalam demokrasi, pemerintah dan DPR hanyalah salah satu 
  unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga 
  lembaga yang banyak dan bervariasi, partai politik, organisasi dan asosiasi.

  Keragaman ini disebut pluralisme, serta hal ini berasumsi bahwa banyaknya 
  kelompok dan lembaga dalam suatu masyarakat demokratis tidak bergantung pada 
  pemerintah bagi kehidupan, legitimasi, atau kekuasaan mereka.

  Peranan kelas menengah sebagai penjaga demokrasi dan nilai nilai moral 
  (custodian of democracy and moral force), dengan kesadaran hati nurani 
  masing-masing yang merasa bagian kelas menengah makin mencuat. Artinya, "esa 
  hilang, dua terbilang", "mati satu, tumbuh seribu" tetap eksis sebagai 
  kekuatan moral.

  Seringkali muncul gugatan dengan mencibir skeptis di beberapa kalangan 
  intelektual: "benarkah kelas menengah kita sebagai manusia independen tanpa 
  ikatan formal terstruktur, dan apa masih memiliki daya "kritis yang 
  langgeng?"

  Kelas menengah yang tersebar di seluruh Nusantara tidak melulu bergerak, 
  karena keinginan publisitas dengan segala "sloganisme", tetapi karena 
  panggilan sejarah. Peranan kelas menengah dengan dukungan isntrumen 
  demokrasi lainnya, yaitu pers yang bebas dan profesional, bukan karena 
  beberapa nama saja. Kelas menengah itu ibaratnya pahlawan tanpa publisitas, 
  dan memang terhitung menjadi penggeraknya demokrasi.

  Jangan sampai kelas menengah terbuai oleh ekspektasi instan yang membuat 
  mereka menjadi arogan, dan mudah kecewa hingga menjadi "masa bodoh", ketika 
  ekspektasi peranannya tidak mudah tercapai. Patutlah diketahui bahwa di 
  negara manapun, termasuk Indonesia, bangkitnya kelas menengah melawan 
  ditaktor dan kesewenangan sekaligus membantah pengamat yang mempertanyakan 
  kekuatan kelas menengah kita. Bangkitnya kelas menengah itu lantaran 
  perasaan terinjaknya hak dan kewajiban dalam demokrasi yang bernilai 
  universal. Bangkitnya kelas menengah kita bukan lantaran beberapa orang yang 
  dituduh menjiplak elan vital kelas menengah negara Eropa, Amerika Serikat 
  atau Jepang.

  Dalam rezim otoriter, boleh dikata semua organisasi dikendalikan, didaftar, 
  diawasi dan bertanggungjawab kepada pemerintah. Pers yang dikategorikan 
  bebas pun diperlakukan secara kerdil dan pembodohan terus berlangsung selama 
  elit demikian berkuasa secara otoriter dan diktator. Segala macam 
  Undang-Undang (UU) atau peraturan dirumuskan sedemikian rupa hingga 
  demokrasi dalam politik, ekonomi dan sosial tidak berfungsi, karena 
  senantiasa ada belenggu.

  Syukur kita semua sadar sejak era reformasi, maka tidak hidup dalam belenggu 
  otoriter. Syukur kalau sejak era reformasi, maka elite kita terus tumbuh 
  dengan kesadaran mau menghargai wacana kelas menengah.

  Manusia yang memiliki kesadaran diri dan kritis perlu setiap kali menyerap 
  ungkapan Amartya Sen, sang pemenang Hadiah Nobel 1998), dalam Democracy as a 
  Universal value (February 1999), yang mewanti-wanti "...The value of 
  democracy includes its intrinsic importance in human life, its instrumental 
  role in generating political incentives, and its constructive function in 
  the formation of values and in the understanding of the force and the 
  feasibility of claims of needs, rights and duties. (Nilai demokrasi mencakup 
  kepentingan intrinsik dalam kehidupan manusia, peranan instrumentalnya dalam 
  mencuatkan insentif politik, dan fungsi konstruktif dalam pembentukan nilai 
  nilai serta dalam pemahaman akan kekuatan dan kelayakan tuntutan kebutuhan, 
  hak dan kewajiban).

  Demokrasi merupakan sarana mewujudkan mutu kehidupan dan penghidupan 
  manusia. Oleh karena itu, kelas menengah merupakan suatu kelompok 
  independen, bergerak maju, tidak terbatas oleh satu generasi saja, dan pasti 
  ada kesinambungan, karena sebagai pejuang demokrasi dan melalui pendidikan 
  nilai (education of values).

  Prosesnya seperti mendaki gunung, tapi harus dilalui dengan penuh tekad dan 
  elan vital, meskipun masyarakat biasa, karena sikap "tahu tapi tidak mau 
  berucap" (know more than willing to express), dan ada yang kadang-kadang 
  tutup mulut diri dalam menantikan arah perubahan yang konkret dan kredibel 
  lebih bermutu untuk jangka pendeknya, serta selanjutnya jangka menengah ke 
  masa depan.

  http://www.antara.co.id/seenws/?id=49348

  __________________________________________________________
  Your Hotmail address already works to sign into Windows Live Messenger! Get 
  it now 
  
http://clk.atdmt.com/MSN/go/msnnkwme0020000001msn/direct/01/?href=http://get.live.com/messenger/overview

  [Non-text portions of this message have been removed]

  ---------------------------------
  Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and 
  always stay connected to friends.

  [Non-text portions of this message have been removed]



   

Kirim email ke