Iya betul bung Chandra, korupsi harus sekuat tenaga dibrantas, ditangkap dan
dijebloskan dalam penjara. Kalau perlu yang kakap-kakap gede di tembak-mati,
... Jangan biarkan dia berkeliaran dan terus tumbuh tanpa terjerat hukum,
... sedang rakyat banyak dibiarkan makin menderita segala kemiskinan dan
kelaparan. Tapi, kenyataan dihadapan Pengadilan Negeri, begitu banyaknya
kasus kkn, dari pusat sampai daerah, dari pemerintah pusat sampai kelurahan,
... segaligus mau diselesaikan tidaklah mungkin. Tebang pilih yang dilakukan
Pemerintah SBY-JK sekarang adalah menangkapi koruptor teri, yang kakap tak
terjamah. Ini kenyataan yang terjadi.
Saya setuju kalau yang didahulukan dan diutamakan adalah menangkap koruptor
kakap, yang jelas lebih merugikan dan mencelakakan negeri ini. Yang koruptor
teri diselesaikan sesuai dengan kemampuan pengadilan setempat saja dahulu.
Sekali lagi, yang harus didahulukan dan diutamakan Pemerintah atau
pengadilan negeri pusat, menyelesaikan kasus koruptor kakap paling gede itu.
Dan itulah tantangan Pemerintah SBY-JK yang berkuasa sekarang ini, untuk
mewujutkan janji-janji muluk yang setelah lewat 2 tahun belum juga nampak
perubahan dan perbaikan. Kecuali masih saja menunjukkan diri bagaikan macan
kertas saja, ... jadi, menurut bung, mampukah pemerintah sekarang ini
mengigit koruptor kakap-kakap gede? Atau setelah mulut jaksa disumpal sekian
milyard, segala bukti-bukti korupsi menghiiiilaaang, dan oleh karenanya
setelah disidang beberapa kali, koruptor kakap boleh dinyatakan bebas tidak
terbukti menilap uang negara! Heheheheee, ...
Siapa yang menaruh belas kasihan pada koruptor? Atau bung salah menafsirkan
pendapat saya?
Sedang pencuri ayam dihajar sampai mati, itu kan di-"hakimi" sendiri, bukan
didepan pengadilan. Dan tentunya itu harus dicegah jangan sampai terjadi,
... berlakukanlah hukum sebaik-baiknya. Benar, 25 juta jauh lebih besar
ketimbang seekor ayam, dan itu cukup untuk membuka peternakan ayam. Tapi,
dibanding dengan koruptor yang ratusan milyard, yang puluhan triliun, tentu
yang 25 juta tidak berarti apa-apa, bukan. Dan, ... jelas koruptor yang
menelan ratusan milyar dan puluhan triliun itu jauh, jauh lebih membuat
rakyat banyak lebih melarat dan lebih mengakibatkan ekonomi nasional
terpuruk, nyaris membuat pemerintah RI bangkrut.
Coba bung pilih mana, membiarkan koruptor kakap-gede tidak terjamah hukum
dengan Pengadilan selalu penuh acara sibuk mengurusi koruptor teri yang
menelan dibawah 25 juta, atau mendahulukan dan mengutamakan menangkap
koruptor kakap gede yang diatas ratusan milyard atau triliunan itu?
Salam,
ChanCT
----- Original Message -----
From: T Chandra
To: [EMAIL PROTECTED] ; mediacare@yahoogroups.com ;
[EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ;
[EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED]
Sent: Wednesday, 7 February, 2007 18:40
Subject: Re: [HKSIS] Fw: Korupsi di Bawah Rp 25 Juta Diampuni
Semua korupsi yang teri apalagi yang kakap harus diberantas dong! Kita
sebagai bangsa yang berbudi adiluhung ya sukarlah menerapkan hukuman mati,
spt di RRC yang hasilnya kelihatan bagus. Kita menerima saja nasib tinggalan
Orba, jadi korpusi masih akan marak 100 tahun lagi kan? Dari biang kerok
korpusi yang disebut Raja Koruptor sampai yang kecil
harus ditumpas.
Saya agak heran pada Pak Chan yang jadi ikut-ikutan menaruh belas kasihan,
padahal biasanya tegar dan konsekuen menyebarkan perlunya supremasi negara
hukum. Pemerintah itu termasuk perda-perda orangnya ratusan ribu, cuma
kerjanya loyo dan sifatnya juga banyak yang sontoloyo.Ini birokrasi
tinggalan Orba yg rentan KKN. Yang perlu diperbaiki dengan cepat ialah
bidang yustisia, kalau perlu diperbanyak stafnya. Lalu bersama Polri yang
harus dibersihkan juga dari sifat korup, semuanya harus bisa menangani
segala kasus korupsi, teri apa kakap, termasuknya Rajanya yang kaya yayasan.
Bayangin aja kalau dari 3 juta PNS yang korup cuman dibawah Rp 25 juta ada
misalnya,
hanya misal lo, 1 juta, berapa sudah kerugihan negara? Ditambah yang
kakap-kakap???
Kita yang pada latah kagum sama RRC harus berani dan siap mental juga
mengambill caranya RRC membrantas korupsi: tembak mati di lapangan sepak
bola! Dalam waktu 10 tahun korupsi di Indonesia bakalan turun anjlok dibatas
yang dapat "ditoleransi". Coba deh,
atau mau tarohan nih?
TCh
samiaji <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Mencuri ayam karena lapar ... dihajar sampai mati !!!
----- Original Message -----
From: ChanCT
To: HKSIS-Group
Sent: Wednesday, February 07, 2007 9:39 AM
Subject: [HKSIS] Fw: Korupsi di Bawah Rp 25 Juta Diampuni
Yah, ... mungkin Pemerintah sudah kebingungan begitu banyaknya, sudah
begitu membudaya-nya korupsi dinegeri ini, ... jadi kalau masih juga mau
ngurusi koruptor dibawah 25 juta, entah sampai berapa puluh tahun baru bisa
diurus. Jadi?
Dahulukan dan utamakanlah koruptor-koruptor kakap, yang lebih merugikan
rakyat banyak dan sangat-sangat mencelakakan ekonomi nasional negeri ini.
Tapi, mampu dan cukup kuatkah melawan petinggi-petinggi yang korup? Inilah
tantangan berat Pemerintah SBY-JK, berani unjuk gigi, adu otot melaksanakan
janji-janji-muluknya ketika pilpres 2004 yl., dan sudah lewat 2 tahun belum
juga ada bayangnnya akan terlaksana.
Salam,
ChanCT
----- Original Message -----
From: Sunny
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Wednesday, 7 February, 2007 6:38
Subject: Korupsi di Bawah Rp 25 Juta Diampuni
HARIAN KOMENTAR
07 February 2007
Isi draf RUU Tipikor
Korupsi di Bawah Rp 25 Juta Diampuni
Menarik disimak isi draf RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor). Selain menyebutkan tidak ada hukuman mati bagi para koruptor,
ternyata pelaku korupsi di bawah Rp 25 juta, akan diampuni dan tidak
dijebloskan ke dalam penjara dalam arti akan dilakukan penghentian tuntutan
terhadap mereka.
Tapi pembebasan dari tuntu-tan itu ada syaratnya. Pelaku korupsi Rp 25
juta ke bawah harus mengakui kesalahannya dan mengembalikan hasil ke-jahatan
tersebut kepada ne-gara. Demikian salah satu bo-coran Draf RUU Tipikor yang
tengah disusun saat ini.
Tim penyusun RUU Tipikor, Andi Hamzah sebagaimana dilansir
mediaindo.co.id, Se-lasa (06/02), turut membe-narkan ketentuan tersebut.
Pada bagian lain, disebutkan dalam RUU tersebut, ancaman maksimal bagi
pelaku korupsi 'hanya' hukuman seumur hidup.
Pidana seumur hidup ini di-jatuhkan, kata Andi Hamzah, yakni bagi
pejabat publik yang menggelapkan uang senilai di atas Rp 5 miliar. Dan itu
me-rupakan dana bencana alam, bencana sosial, dan krisis ekonomi.
Draf berdasarkan hasil rapat tim 30 Januari lalu itu ber-beda dengan UU
20/2001 ten-tang Pemberantasan Tipikor pada Pasal 2 ayat (2) yang
mencantumkan ketentuan tentang pidana mati bagi pe-laku korupsi dalam
keadaan tertentu.
Menurut Hamzah, keten-tuan yang menghapus pidana mati itu disesuaikan
dengan konvensi internasional. Selain itu, jika hukuman mati di-berlakukan,
Indonesia akan kesulitan mengekstradisi pelaku korupsi yang ada di luar
negeri.
"Kita mengikuti konvensi in-ternasional. Kalau ada huku-man mati, kita
akan kesulitan untuk melakukan ekstradisi," katanya. Meskipun demikian, Andi
mengatakan draf RUU yang ditanganinya lebih luas mengatur penanganan tin-dak
pidana korupsi jika di-bandingkan dengan UU 20/2001.
RUU itu juga menentukan penyidikan kasus korupsi di-lakukan kepolisian,
kejaksa-an, dan penyidik pada KPK (Pasal 36). Namun, hasil pe-nyidikan oleh
penyidik itu di-serahkan kepada jaksa pe-nuntut umum (Pasal 37).
KPK hanya berwenang sam-pai tingkat penyidikan, tidak seperti sekarang
yang ber-wenang hingga penuntutan. Pengadilan korupsi dilakukan pengadilan
negeri setempat untuk diperiksa dan diputus majelis hakim khusus tindak
pidana korupsi.
Pengadilan khusus itu dibentuk selambat-lambatnya satu tahun setelah UU
diun-dangkan. Hakim khusus yang dimaksud ialah hakim yang dipilih
berdasarkan seleksi di antara hakim yang ada dan mengikuti pelatihan khusus
untuk menangani tindak pidana korupsi.
Koordinator Pemantauan Peradilan Indonesia Corrup-tion Watch (ICW)
Emerson Juntho mengatakan pihaknya sedang membuat paper posi-tion terhadap
RUU itu. "Kita masih pelajari," katanya. Di sisi lain, Guru Besar Ilmu
Pi-dana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menilai naskah RUU Tipikor
yang se-dang disusun tim pembahas yang dibentuk Departemen Hukum dan HAM
justru se-bagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan ko-rupsi.
"RUU itu merupakan lang-kah mundur dan tidak sesuai dengan semangat
konvensi internasional antikorupsi yang telah ditandatangani oleh
Indonesia," kata Romli. Padahal, lanjut Romli, naskah RUU itu dibuat untuk
menye-laraskan UU Pemberantasan Tipikor dengan konvensi yang telah
ditandatangani Indone-sia pada 2003 tersebut. Peme-rintah pun sudah
menge-luarkan UU No 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC itu.
Romli mengaku sudah mem-baca naskah atau draf RUU Pemberantasan Tipikor
yang dibuat untuk menggantikan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tipikor itu. Ia menyebutkan setidaknya ada tiga hal
yang membuat RUU itu sebagai langkah mundur dan tidak sesuai de-ngan
konvensi internasional tentang antikorupsi (UNCAC). Yakni tidak mengatur
soal pencegahan korupsi, tidak diatur secara khusus soal pe-ngembalian aset,
dan soal kerja sama internasio-nal.(mdi/
--------------------------------------------------------------------------------
Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and
always stay connected to friends.
