http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/112006/15/0101.htm
Uu Rukmana Sesalkan Kebijakan Presiden Soal UKP3R SBY-JK Cukup Sampai 2009 JAKARTA, (PR).- Partai Golkar Jabar hanya akan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla hingga akhir masa jabatannya. Setelah itu, Golkar Jabar mendukung Jusuf Kalla menjadi calon presiden pada Pemilu 2009. "Menjadi oposisi jelas sulit untuk kami. Sebab, wapres adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Makanya, kita akan tetap mendukung hingga akhir masa jabatan, sambil terus mengkritisi setiap kebijakan yang diambil," tutur Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat, Uu Rukmana, kepada "PR" semalam di Jakarta. Sementara itu, kekhawatiran munculnya usulan pencabutan dukungan Partai Golkar kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dari sebagian besar DPD dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar ternyata tidak terjadi. Dalam sesi pandangan DPD Golkar yang berlangsung Selasa (14/11) di Jakarta Convention Centre (JCC), sebagian besar dari 32 DPD Golkar tidak menyinggung masalah pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) dan tuntutan pencabutan dukungan kepada pemerintah. Terkait UKP3R, Uu Rukmana mengatakan, pihaknya menyesalkan kebijakan presiden yang tidak berdasarkan kesepakatan dengan wapres, dalam masalah pembentukan UKP3R "Apalagi, orang-orang yang diangkat oleh SBY dalam unit tersebut adalah mereka yang dulu mendukung konsep dekrit untuk membubarkan Golkar. Bukan kami takut, tapi kesal saja. Namun, karena sudah telanjur, ya silakan saja jalankan UKP3R itu," tutur Uu Rukmana. Uu mengkhawatirkan, UKP3R tersebut akan dipakai untuk "memukul" Golkar yang akhirnya akan merusak tatanan yang sudah baik dalam tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut. Golkar Jawa Barat juga menolak pembentukan lembaga baru dalam struktur kepengurusan Partai Golkar. "Cukup peningkatan kinerja saja. Sebab, untuk membentuk sebuah lembaga atau badan baru, harus melalui musyawarah nasional (munas) lagi. Hal itu jelas akan menghambat kerja partai," ujar Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Uu Rukmana. Usulan pembentukan lembaga baru sempat dimunculkan oleh segelintir anggota DPD Golkar. Alasannya, dengan kesibukannya sebagai wakil presiden, Jusuf Kalla menjadi sulit ditemui oleh kader daerah. Seperti yang diusulkan DPD Golkar Provinsi Lampung, tentang pembentukan dewan harian yang dipimpin seseorang yang duduk di DPP Golkar. "Kita bukan minta Pak JK mundur. Kita melihat selama ini ada protokoler karena posisi beliau sebagai wapres. Jadi tidak komunikatif. Kalau kita dari daerah mau ketemu, itu terhambat," ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Oktaviano. Pandangan DPD Sementara itu, dalam sesi pandangan umum yang dibacakan DPD-DPD Golkar di hadapan Ketua Umum M. Jusuf Kalla, hanya sedikit daerah yang terang-terangan menuntut pencabutan dukungan kepada pemerintahan SBY. DI Yogyakarta salah satunya yang masih menyoal secara terang-terangan tentang UKP3R dan penarikan dukungan terhadap pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua DPD Partai Golkar DI Yogyakarta Gandung Pardiman menyatakan, partai ini sudah cukup alasan untuk menarik dukungan politik partai terhadap pemerintahan Presiden SBY. Dia mengatakan, dukungan terhadap pemerintah hanya bisa dipertahankan apabila partai tetap memiliki posisi yang bermartabat, tidak terkesan partai menjual diri untuk kekuasaan. "Kalau mendukung pemerintah ternyata tidak memiliki nilai tambah, pilihan menjadi partai netral bisa dilakukan," kata Gandung. Dia menegaskan, "Dulu kita mendengar semboyan SBY-JK 'bersama kita bisa', tapi sekarang mulai menjadi 'bersama kita tidak bisa'. Apakah ini karena ada semboyan 'sendirian pun saya juga bisa'," kata Pardiman, yang disambut tepuk tangan para peserta rapimnas. Dia menyinggung kasus pembentukan UKP3R, sebagai cermin presiden telah menjalankan hak prerogatif secara sepihak. Padahal, presiden dalam melaksanakan hak ini tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan wakil presiden. DPD Golkar Sumatra Utara sedikit menyinggung masalah UKP3R. Seperti halnya DPD Partai Golkar DI Yogyakarta, Sumatra Utara menuntut penarikan dukungan partainya terhadap pemerintahan SBY. Gagasan lain yang disampaikan DPD-DPD adalah pencalonan M. Jusuf Kalla sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009. Kemudian pembentukan Dewan Pengurus Harian (DPH). Alasannya, posisi ketua umum yang merangkap wakil presiden dan wakil ketua yang juga merangkap ketua DPR, memengaruhi kinerja partai ini. (A-84/A-154
