Setuju Bung,
Tapi rakyat harus membayar mahal, karena Golkar tetap Golkar, dan PDI-P juga 
tidak reformis dan demokratis. Golkar dan PDI-P itu sama "wajahnya", selama 
mereka menguasai lembaga perwakilan dan pemerintahan, selama itu pula tidak 
akan ada reformasi dan demokrasi.

Saya suram membayangkan jika yg akan jadi presiden adalah SBY atau JK, atau 
Megawati.

salam jujur
santo



----- Pesan Asli ----
Dari: radityo djadjoeri <[EMAIL PROTECTED]>
Kepada: [EMAIL PROTECTED]; mediacare@yahoogroups.com
Terkirim: Senin, 25 Juni, 2007 1:42:57
Topik: [mediacare] Re: PDI-P dan Golkar Berkoalisi akibat Sektarianisme

Saya amat setuju andai PDIP dan Golkar melebur jadi satu, lalu berganti bendera 
menjadi Partai Republik. Sedangkan Partai Demokrat bisa menarik partai-partai 
gurem dengan bendera Partai Demokrat (tidak berubah). Dengan harapan, di masa 
depan kedua partai tersebut akan bertambah kuat. Sistem multipartai sudah 
selayaknya dihapuskan, karena bikin tidak nyaman saja, termasuk digulungnya 
parpol yang mengusung agama.
 
Konsekuensinya tentu saja berat:
1. Jusuf Kalla harus rela mundur menjadi RI 2
 
2. Mulai berlakunya sistem sekuler,  artinya pemerintah tak lagi mengurusi soal 
agama. Kembalikan otoritas agama kepada para pemeluknya. Departemen Agama 
dilebur (bukan dibubarkan) menjadi Dewan Agama dengan biaya  dari umat 
masing-masing, bukan dari kantong pemerintah (pos buat KKN berkurang). Macam 
MUI, Dewan Gereja dan sebagainya masuk ke dalam Dewan Agama (juga tak lagi 
diduiti oleh Pemerintah).
 
3. Pemilu dan Pilkada dijadikan satu paket, sehingga tidak merugikan masyarakat 
luas.
 
Ada tambahan?
 
 
 
 


Agus Hamonangan <agushamonangan@ yahoo.co. id> wrote:
Gus Dur: Itu Skenario Menghadapi Pilpres 2009
http://www.kompas. co.id/kompas- cetak/0706/ 25/utama/ 3628529.htm
============ =========

Jakarta, Kompas - Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi
Rinakit menilai koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan
Partai Golkar mempunyai empat dimensi. Dimensi pertama adalah
bersatunya kelompok nasionalis karena khawatir dengan menguatnya
sektarianisme.

Sementara itu, sosiolog dari Universitas Airlangga, Daniel Sparringa,
Minggu (24/6), menuturkan, pesan yang ingin disampaikan Partai Golkar
dan PDI-P lewat pertemuan Medan itu, antara lain, untuk memberikan
pesan kepada masyarakat bahwa di antara mereka tidak ada perbedaan
mendasar.

Dalam perbincangan dengan Kompas, kemarin, Sukardi Rinakit
mengemukakan, dari empat dimensi itu, yang kedua, ada keinginan untuk
melakukan penggantian kepemimpinan secara reguler dan menjadikan
partai politik sebagai pilar demokrasi. Hal ini seiring dengan
munculnya ke atas permukaan gerakan cabut mandat maupun calon independen.

Ketiga, membangun komitmen di antara dua partai besar untuk menguasai
parlemen dan saling menunjang dalam pemilu presiden (pilpres) maupun
pemilihan kepala daerah.

Keempat, PDI-P sendiri sebagai inisiator dari koalisi itu ingin
menjajaki orang nomor dua, yaitu Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar
Surya Paloh, setelah menjajaki Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Din Syamsuddin. "Koalisi ini positif," ucap Sukardi.

Koalisi ini oleh Sukardi pun diperkirakan akan lebih solid ketimbang
koalisi jilid I yang pernah digagas Akbar Tandjung, yaitu
menggabungkan Partai Golkar, PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan, dan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menilai koalisi
itu akan sulit diwujudkan pada tataran praksis, dan hanya sebatas pada
tataran ideologis.

Menurut dia, koalisi ini juga merupakan skenario dalam menghadapi
pemilihan presiden tahun 2009 serta bertujuan untuk mempersempit pintu
masuk bagi calon presiden dari partai lainnya.

Aria Bima, anggota Fraksi PDI-P di DPR, mengungkapkan, "Koalisi
Kebangsaan" di Medan itu lebih didasari motivasi kebangsaan yang
akhir-akhir ini didera persoalan. Dalam konteks ini, di Medan,
kebetulan yang menjadi "mitra" PDI-P adalah Golkar karena memiliki
visi yang sama dalam persoalan kebangsaan dan Pancasila.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor Malik
Haramain, semalam, mengatakan, yakin pertemuan di Medan itu,
bagaimanapun, memiliki kaitan dengan pertemuan antara Taufik Kiemas
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Pusat GP Ansor, Jalan Kramat
Raya 65, pada 20 Mei lalu. "Pertemuan politik selalu saling terkait,"
ujarnya. (SUT/NWO/JON/ OSD/ONI) 






e-mail: [EMAIL PROTECTED] com
blog: http://mediacare. blogspot. com


Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, 
photos more. 



      
________________________________________________________ 
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! 
http://id.yahoo.com/

Kirim email ke