Resensi Buku di Majalah Tempo
Membela Sekularisme, Menyelamatkan Syariah
Buku yang ingin merehabilitasi nama buruk sekularisme di kalangan
umat Islam. Sekularisme, kata pengarangnya, paham yang netral agama,
bukan benci agama.
-------
Judul buku: Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah
Pengarang: Abdullahi Ahmed An-Na`im
Penerbit: Mizan
Tebal: 506 halaman
-------
Hari-hari ini Abdullahi Ahmed An-Na`im, pengarang buku ini, guru
besar hukum di Universitas Emory, Amerika Serikat, berada di
Indonesia. Ia sedang mengkampanyekan proyeknya yang ambisius--yang
disebutnya "Menegosiasikan Masa Depan Syariah"--proyek besar yang
berkisar pada rumusan mengenai hubungan antara syariah dan politik di
negara modern. Sebelum dibukukan, bahan-bahan proyek ini sudah
ditayangkan di website-nya, dalam beragam bahasa.
Mengingat rekam jejak kesarjanaan dan aktivismenya, tesis An-Na`im
penting didengar dan dibincangkan. Dalam bukunya sebelumnya, Toward
an Islamic Reformation (1990), ia sudah menyerukan reformasi Islam,
dengan menegaskan kompatibilitas syariah dengan prinsip-prinsip
universal hak asasi manusia. Inilah yang mendorongnya bergiat sebagai
wakil Human Rights Watch di Afrika. Ia didorong pengalaman traumatis.
Mahmud Muhammad Thaha, guru yang amat dihormatinya, digantung rezim
pemerintah Islam Sudan karena dianggap mengajarkan paham Islam yang
salah. Sejak itu, ia menjadi pelarian politik di AS.
Dalam Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah,
An-Na`im menyuarakan kembali pandangan lamanya tentang mudarat yang
pasti diderita umat Islam jika negara diberi hak mengelola syariah.
Syariah terbuka kepada beragam penafsiran, padahal penerapannya oleh
negara mengharuskan penunggalan penafsirannya. Formalisasi syariah
juga berarti pemaksaannya. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang
menyerukan umatnya untuk menjalankan syariah secara sukarela.
Bukankah nanti, di akhirat, kita ditimbang menurut apa yang kita
sendiri lakukan?
Maka An-Na`im tegas menyatakan bahwa negara sekuler institusi terbaik
yang bisa menampung gairah umat Islam akan syariah. Karena itu, ia
membela sekularisme, sekaligus merehabilitasi nama buruknya di mata
banyak kaum muslim. Baginya, sekularisme adalah paham yang netral
agama, bukan benci agama. Dan ia menunjukkan bahwa rumusan "pemisahan
agama dan negara" ini diterapkan secara berbeda-beda di banyak
negara, sesuai dengan kondisi dan latar belakangnya.
Mengikuti jejak para pemikir seperti John Rawls dan Habermas,
An-Na`im lalu berbicara mengenai pentingnya nalar publik (public
reason) sebagai satu-satunya prasyarat agar pesan syariah bisa
didesakkan ke ruang publik. Di sini seorang muslim tampil sebagai
seorang warga negara yang hendak memperjuangkan kesalehan personalnya
ke ruang publik. Dus, butir-butir syariah diterima atau ditolak
publik bukan karena ia berasal Tuhan, melainkan karena ia secara
demokratis dianggap baik oleh publik.
Rumusan menjanjikan An-Na`im ini akan memperoleh reaksi keras dari
kaum muslim yang paternalistik, yang beranggapan bahwa penerapan
syariah harus dikontrol lembaga tertentu. Di sini, kewajiban
menjalankan syariah dipahami sebagai kewajiban negara atau ulama
mengontrol penerapannya oleh kaum muslim. Ada jurang lebar antara
doktrin Islam yang menegaskan pentingnya individu dan realitas aktual
banyak kaum muslim yang terus bersikap paternalistik. Oleh mereka
yang diuntungkan sikap ini, An-Na`im akan dituduh melanggar doktrin
Islam tentang kewajiban syariah.
Rumusan An-Na`im tentang sekularisme juga akan ditentang oleh mereka
yang membaca sekularisme sebagai paham yang memang ingin
menyingkirkan agama. Itulah yang mencirikan sejarah sekularisme
modern di Prancis. Itu pulalah yang kita lihat akhir-akhir ini di
Turki, tempat seorang politikus dihambat kariernya hanya karena
istrinya berjilbab.
Sekalipun ambisius, proyek An-Na`im patut didukung. Kita boleh
berbeda pendapat dengannya soal detail, tapi secara garis besar
proyeknya mencerahkan. Kaum muslim perlu memperbarui diri,
menafsirkan kembali syariah agar sesuai dengan kebutuhan kiwari
mereka. Tapi itu hanya mungkin jika wadah penerapannya, negara
sekuler modern, juga berbenah diri.
Ihsan Ali-Fauzi, Direktur Program Yayasan Wakaf Paramadina
At 12:36 PM 8/1/2007, you wrote:
Suatu kalimat yang sangat mencerahkan dari seorang tokoh pemikir
Muslim: "... Dalam konteks Indonesia yang pada dasarnya 'netral'
terhadap semua agama, pemikiran an-Naim sangat relevan dan
kontekstual. Karena itu, tidak ragu lagi, pemikiran an-Naim
merupakan kontribusi penting bagi negara-bangsa Indonesia. Bagi
kelompok-kelompok di Tanah Air yang sampai hari ini memandang
syariah sebagai satu-satunya solusi; dan memperlakukan syariah
sebagai 'obat cespleng' untuk menyelesaikan masalah, buku an-Naim
ini patut dipertimbangkan dengan pikiran yang tenang dan jernih...."
Biasanya, Isfun Isfun itu langsung jerit jerit, kalau yang menolak
syariah syariahan itu kaum Non Muslim. padahal sebagian besar anak
bangsa, yang berfikiran jernih, menolaknya..
Semoga menjadi pelajaran.
Salam
Danardono
--- In
<mailto:mediacare%40yahoogroups.com>mediacare@yahoogroups.com,
"Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
>
<http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=301348&kat_id=19>http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=301348&kat_id=19
>
> Kamis, 26 Juli 2007
>
>
>
> Islam, Negara, dan Masa Depan Syariah
> Oleh : Azyumardi Azra
>
>
>
> Subjek tentang Islam dan negara --khususnya negara 'sekuler'--
tidak ragu lagi merupakan salah satu tema diskusi dan perdebatan
yang hangat tidak hanya di antara para pemikir dan cendekiawan
Muslim, tetapi juga bahkan di kalangan parpol dan politisi Muslim.
>
> Sekadar mengingatkan, pada dasarnya ada dua aliran mengenai subjek
ini; mereka yang menolak negara Islam atau integrasi resmi Islam ke
dalam negara, dan mereka yang menuntut amalgamasi Islam ke dalam
negara dan kekuasaan politik. Bagi kelompok kedua, pola seperti itu
memungkinkan penerapan syariah dengan kekuatan negara. Menurut
argumen mereka, tanpa kekuatan negara, maka penerapan syariah tidak
akan efektif.
>
> Bagi mereka, penerapan syariah merupakan alternatif satu-satunya
bagi pemecahan berbagai masalah yang dihadapi negara-negara Muslim,
termasuk Indonesia. Karena itu, kelompok ini berusaha melakukan
berbagai upaya agar negara dapat secara resmi mengadopsi syariah.
>
> Di tengah diskusi itu, sangat menarik membaca buku terbaru guru
besar Emory University, Atlanta, Abdullahi Ahmed an-Naim, Islam dan
Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah (Bandung: Mizan,
2007). Penerbitan edisi bahasa Indonesia simultan dengan edisi
Inggris berbarengan diskusi dengan pengarangnya yang diselenggarakan
Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta.
>
> Tujuan utama buku ini, menurut an-Naim, adalah mempromosikan masa
depan syariah sebagai sistem normatif Islam di kalangan umat
Muslimin, tetapi bukan melalui penerapan prinsip secara paksa oleh
kekuatan negara. Hal ini karena dari sifat dan tujuannya, syariah
hanya bisa dijalankan secara sukarela oleh para penganutnya.
Sebaliknya, prinsip syariah kehilangan otoritas dan nilai agamanya
apabila dipaksakan negara. Karena itu, pemisahan Islam dan negara
secara kelembagaan sangat perlu agar syariah bisa berperan positif
dan mencerahkan bagi umat Islam. Pendapat ini disebut an-Naim
sebagai 'netralitas negara terhadap agama'.
>
> Lebih jauh an-Naim berargumen, syariah memiliki masa depan yang
cerah dalam kehidupan publik masyarakat Islam, karena dapat berperan
dalam menyiapkan anak-anak untuk hidup beragama, bermasyarakat;
membina lembaga dan hubungan sosial. Syariah akan terus memainkan
peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma dan nilai
etika yang direfleksikan dalam perundangan dan kebijakan publik
melalui politik demokratis.
>
> Tapi penting dicatat, dengan tarikan napas yang sama, an-Naim
berpendapat, prinsip dan aturan syariah tidak dapat diberlakukan dan
diterapkan secara formal oleh negara sebagai hukum dan kebijakan
publik hanya karena alasan bahwa prinsip dan aturan syariah itu
merupakan bagian daripada syariah. Apabila pemberlakuan syariah
seperti itu diusahakan, hal itu merupakan kehendak politik negara
dan bukan hukum Islam. Menurut an-Naim, adanya klaim elite penguasa
yang kadang-kadang melegitimasi kekuasaan negara atas nama syariah
tidak lantas berarti bahwa klaim itu benar atau mungkin
dilaksanakan.
>
> Namun, menurut an-Naim, ini tidak berarti bahwa Islam -yang
merupakan induk syariah-- harus dikeluarkan dari kebijakan publik
umumnya. Sebaliknya, negara tidak perlu berusaha menerapkan syariah
secara formal agar umat Islam benar-benar dapat menjalankan
keyakinan Islamnya secara sungguh-sungguh, sebagai bagian daripada
kewajiban beragama, bukan karena paksaan negara.
>
> Alasan an-Naim ini berangkat dari asumsi, umat Islam di manapun --
baik sebagai mayoritas maupun minoritas-- dituntut menjalankan
syariah Islam sebagai bagian daripada kewajiban keagamaan. Tuntutan
ini dapat diwujudkan sebaik-baiknya manakala negara bersikap netral
terhadap semua doktrin keagamaan; dan tidak berusaha menerapkan
prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundangan negara.
>
> Namun, ini tidak berarti negara tidak dapat atau harus sepenuhnya
bersikap netral, karena ia merupakan lembaga politik yang sudah
tentu dipengaruhi kepentingan warga negara. Perundangan dan
kebijakan publik memang seharusnya mencerminkan keyakinan dan nilai-
nilai warga negara, termasuk nilai-nilai agama. Tapi penting
digarisbawahi, tulis an-Naim, bahwa hal itu tidak dilakukan atas
nama agama tertentu.
>
> Sebab, jika negara melakukan hal itu, maka dapat membahayakan
perdamaian, stabilitas, dan perkembangan yang sehat seluruh
masyarakat. Karena, mereka yang terabaikan haknya memperoleh
pelayanan dan perlindungan negara serta berpartisipasi aktif dalam
politik dan kehidupan publik akan menarik diri; bahkan terdorong
melakukan tindakan kekerasan karena merasa tidak ada cara-cara lain
untuk menyelesaikan masalah.
>
> Dalam konteks Indonesia yang pada dasarnya 'netral' terhadap semua
agama, pemikiran an-Naim sangat relevan dan kontekstual. Karena itu,
tidak ragu lagi, pemikiran an-Naim merupakan kontribusi penting bagi
negara-bangsa Indonesia. Bagi kelompok-kelompok di Tanah Air yang
sampai hari ini memandang syariah sebagai satu-satunya solusi; dan
memperlakukan syariah sebagai 'obat cespleng' untuk menyelesaikan
masalah, buku an-Naim ini patut dipertimbangkan dengan pikiran yang
tenang dan jernih.
>
