Sementara kita wait & see dulu sm si BEJO smp jelas keputusannya.....
PT Kaltim Prima Coal Tbk. (KPC) belum memutuskan upaya hukum lanjutan yang akan
dilakukan pasca Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan
praperadilan salah satu perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie.
Pengacara KPC, Aji Wijaya, mengatakan tim kuasa hukum sebenarnya telah
menyiapkan beberapa opsi upaya hukum yang bisa dilakukan kliennya atas putusan
praperadilan tersebut. Beberapa opsi upaya hukum itu pun telah disodorkan
kepada KPC. Namun, dia belum mau mengungkapkan upaya hukum apa yang dimaksud.
“Opsi upaya hukum belum disetujui (KPC), nanti jika akan kami lakukan baru akan
diumumkan,” kata Aji dihubungi <I>Tempo</I>, Rabu (10/2).
Seperti diberitakan, penyidik pajak saat ini sedang mengusut kasus dugaan
pidana pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima
Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk., dan PT Arutmin Indonesia. Nilainya
diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun. Direktorat Jenderal Pajak
telah menetapkan kasus KPC dan Bumi. Sedangkan terhadap Arutmin, penyidik pajak
baru memeriksa bukti permulaan.
Menghadapi penyidikan tersebut, KPC melayangkan permohonan praperadilan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menilai penyidikan cacat prosedur
sehingga harus dibatalkan demi hukum. Namun, kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan menolak permohonan tersebut karena praperadilan tak bisa menguji sah
atau tidaknya penyidikan.
Pasca pembacaan putusan kemarin, Aji mengungkapkan kliennya akan melakukan
apapun untuk mencegah kesewenang-wenangan Direktorat Jenderal Pajak. Selain
berencana mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, Aji mengatakan, kliennya bisa juga meminta perlindungan hukum
kepada Mahkamah Agung berupa fatwa atau kepada Kepolisian sebagai pengawas
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Disinggung soal kelanjutan penyidikan terhadap kliennya, Aji menegaskan KPC tak
akan menghalang-halanginya. “Jika dipanggil ya silahkan, akan kami penuhi,”
ujarnya.
Tapi, dia tetap merasa heran dengan penyidikan yang dilakukan oleh aparat
pajak. Pasalnya, kliennya sama sekali tak pernah menerima Surat Pemberitahuan
Dilakukannya Penyidikan kasus tersebut. KPC baru mengetahui dilakukannya
penyidikan dari pemanggilan pegawainya sebagai saksi penyidikan. “Padahal,
sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak setiap ditingkatkannya pemeriksaan
menjadi penyidikan harus diberitahukan kepada wajib pajak terkait,” kata Aji.
Forex Trading & Forum, Free Forex Robot , Free Forex Ebook
