Abidin <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Date: Sat, 22 Oct 2005 06:55:56 +0100 (BST)
From: Abidin <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Fwd: Minta Masukan Untuk BALEG]
Titipan dari seorang temen, maaf klo ada yg sudah pernah terima, atau
tidak berkenan.
thanksAliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik <[EMAIL PROTECTED]> wrote:Date: Fri, 21 Oct 2005 03:53:53 -0700 (PDT)
From: Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Minta Masukan Untuk BALEGAliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik
Wisma DPR RI Blok A5/86 Kalibata Jakarta Selatan
[EMAIL PROTECTED]
----------------------------------------------------
Berikut ini adalah RUU yang telah masuk dalam daftar
78 RUU prioritas Baleg 2006 yang dihasilkan dalam
rapat Baleg 17 Oktober 2005.
Senin siang, 24 November 2005 jam 12.00 adalah rapat
penentuan di badan Legislasi untuk memperkecil jumlah
RUU prioritas ini berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.
Jika anda merasa RUU yang anda harapkan untuk segera
dibahas DPR belum masuk di dalam daftar ini dan
menurut pandangan anda ada diantara 78 RUU ini tidak
perlu dijadikan prioritas 2006, mohon disampaikan
masukan anda kepada:
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
m! elalui Fax No. 021-5756040-5756041-5756059
atauKepada:
NURSYAHBANI KATJASUNGKANA (anggota Badan Legislasi)
melalui e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Fax:021-5755624
Batas akhir menyampaikan masukan adalah sebelum jam
12.00 WIB Hari Senin, 24 Oktober 2005
Masukan anda akan sangat berarti untuk memastikan DPR
bekerja untuk kepentingan rakyat terbanyak
Salam,
Mulyandari
Koordinator APKP
----------------------------------------------------
1. RUU tentang Narkotika
2. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. RUU tentang Perubahan atas UU No. 41/1999 tentang
Kehutanan
4. RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder
Perumahan
5. RUU tentang Perubahan UU No. 24/1992 tentang Tata
Ruang
6. RUU tentang Perubahan UU No. 34/2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
7. RUU tentang jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat
8. RUU tentang Lembaga Kepresidenan
9. RUU tentang Perubahan UU No. 31/2004 tentang
Perikanan
10. RUU tentang Usaha Perasuransian
11. RUU tentang Perubahan UU No. 7/1992 jun to UU
10/1998 tentang Perbankan
12. RUU tentang Pasar Modal
13. RUU tentang Perubahan atas UU No. 13/1992 tentang
Perkeretaapian
14. RUU tentang Perubahan atas UU No. 14/1992 tentang
Angkutan Jalan
15. RUU tentang Perubahan atas UU No. 15/1992 tentang
Penerbangan
16. RUU tentang Perubahan atas UU No. 21/1992 tentang
Pelayaran
17. RUU tentang Perubahan atas UU No. 14/2002 tentang
Pengadilan Pajak
18. RUU tentang Pertahanan dn Keamanan Negara
19. RUU tentang Standard Pelayanan Publik
20. RUU tentang Pemekaran Daerah/Pembentukan Daerah
Otonom
21. RUU tentang Perubahan UU No. 5/1960 tentang UUPA.
22. RUU tentang KUHP
23. RUU tentang Penanganan Tindak Pidana Pencurian
Kayu/Illegal Loging
24. RUU tentang Sumberdaya Alam
25. RUU tentang Peubahan UU No. 20/2002 tentang
Ketenagalistrikan
26. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
27. RUU tentang Perubahan UU No.5 tentang Benda Cagar
Budaya
28. RUU tentang Dana Pensiun
29. RUU tentang Perubahan UU No. 39/1947 tentang KUHP
Militer
30. RUU tentang Bela Negara
31. RUU tentang perubahan II UU No. 31/1999 tentag
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
32. RUU tentang Hukum Acara Perdata
33. RUU tentang Sekuritas
34. RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan
Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan
Indonesia dan Zona Tambahan
35. RUU tentang Hak Tanah
36. RUU tentang Perolehan Tanah untuk Kegiatan
Pembangunan (Pengesahan Perpres 36/2005 sebagai UU)
37. RUU tentang Perbantuan TNI kepada POLRI dalam
rangka tugas keamanan
38. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk
Negeri Sipil
39. RUU tentang Batas! Wilayah Negara Republik
Indonesia
40. RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan
41. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
42. RUU tentang Lelang
43. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
44. RUU tentang Akuntan Publik
45. RUU tentang Pinjaman Hibah Luar Negeri
46. RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
47. RUU tentang Pos
48. RUU tentang Kejahatan Dunia Maya (Cyber crime)
49. RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Tehnologi
50. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
51. RUU tentang Koperasi
52. RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
53. RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional
54. RUU tentang Sistem Standard Nasional Indonesia
55. RUU tentang Transfer Dana
56. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
57. RUU tentang Perkeditan Perbankan
58. RUU tentang Perubahan UU No. 5/1984 tentang
Perindustrian
59. RUU tentang Perdagangan
60. RUU tentang Meteorologi dan Geofisika
61. RUU tentang Ratifikasi Ko! nvensi ILO No. 185
tentang Dokumen Identitas Pelaut (SID)
62. RUU Tentang Penanaman Modal
63. RUU tentang Perubahan UU No. 4/1992 tentang
perumahan dan pemukiman
64. RUU tentang Perubahan atas UU No. 16/1955 tentang
Rumah Susun
65. RUU tentang perubahan UU No. 16 1985 tentang
Psikotropika
66. RUU tentang Karantina Keseharan
67. RUU tentang Praktek Kefarmasian
68. RUU tentang Praktik Perawat
69. RUU tentang Praktik Bidan
70. RUU tentang Precursor
71. RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan
72. RUU tentang Pahlawan Nasional
73. RUU tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional
74. RUUtentang Hukum Terapan Peradilan Agama
75. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
76. RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang
Pencemaran Asap Lintas Batas
77. RUU tentang Administrasi
78. RUU tentang Etika Pemerintahan
