Hello-o.... berapa sih bantuan LSM? Lalu disalurkan LSM yang di Indonesia.
Berapa lagi dana dari LSM yang mengucur ke rakyat? Apa tidak ingat bagaimana
LSM-pun ngembat uang JPS?

Anda juga salah kaprah kalau mengartikan dana untuk sampai ke rakyat berarti
harus berujud rupiah atau dollar berada di telapak tangan rakyat. Anda mesti
lihat apa saja infrastruktur yang harus dipelihara agar mampu memberi service
yang memadai. Bila yg ini sampai rusak maka untuk membangunnya kembali perlu
dana berpuluh kali lipat.

Spekulasi tentang Jubilee 2000 juga terlalu berani. Ibaratnya anda sudah
menjual mobil lama dengan harapan menang lotre berhadiah mobil baru. Mengapa
anda tidak memperjuangkan Jubilee itu dahulu, lalu setelah berhasil baru usul
untuk menghentikan bantuan baru? Saya rasa PPI Jerman tidak akan kesulitan
untuk membuat resolusi jilid dua kan?

Sementara itu yang namanya negara donor bukan berarti kaya sekali. Mereka
tetap menghitung pemasukan dari pembayaran cicilan hutang tsb. Bila pemasukan
dari negara peminjam macet, maka negara donor akan kesulitan. Ini pernah
dialami oleh AS pada waktu negara-negara latin ramai-ramai menunggak atau
malah tidak bayar.

Mengenai cita-cita anda tentang penyaluran dana lewat LSM (juga lewat Permias
dan PPI) juga terlalu indah dan akan bersifat temporer. Penyaluran dana
dilakukan tidak dengan sembarangan. Semuanya perlu koordinasi dan pengawasan.
LSM-LSM yang anda sebutkan itu tidak akan mampu untuk melakukan koordinasi
secara nasoinal. Selain itu sifat kerja mereka juga tidak kontinu. Bila anda
hendak menyusun koordinasi LSM yang bersifat tetap dan berskala nasional,
maka tak ubahnya anda hendak membuat sistem birokrasi baru, yaitu ada
perencanaan, penyaluran dana, pengawasan penyaluran, pengawasan penggunaan
dana oleh pengguna. Wah, rumit mas...artinya bikin pemerintahan baru sih.
Dengan kata lain, sistem pemerintahan RI ada 2 yaitu pemerintah resmi dan
pemerintah LSM....hehehe...

Coba deh terangkan dulu definisi bantuan sampai ke rakyat itu bagaimana dulu.
Saya kok kurang mengerti.

Mengenai hutang LN, memang perlu dihilangkan. Tetapi tidak bisa mendadak
sontak dihentikan, sebab yang akan terjadi adalah bencana.... Praktek
pengemplangan hutang punya risiko. Bila tidak hati-hati mengevaluasi risiko
yg ada, wah...gawat mas.



>From: Johnson Chandra <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: Indonesian Students in the US <[EMAIL PROTECTED]>
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: penghentian bantuan
>Date: Wed, 8 Sep 1999 16:50:15 +0200
>
>hallo..lagi semuanya...
>
>pertama-tama, harap dibedakan yah, antara "saya" dan "ppi Jerman"
>PPI Jerman bukan saya saja.
>Memang saya ketua pusatnya sekarang.
>coba diperhatikan mail resmi dan mail pribadi saya.
>yang mail kemarin ini, judulnya aja "rancangan kampanye".
>Dan kalau dibaca awalnya :
> >pengurus pusat mempunyai rencana ....
>dan akhirnya :
> >Kalau ada ide/kritik/saran, tolong cepetan die-mailin ke gue yahhhhh
>
>Jadi sekali lagi : namanya juga rencana, makanya sekarang lagi digodog.
>kalau mail resmi, selalu pake embel-embel jabatan dan nama.
>sedangkan kalau mail pribadi, cuma nama doang.
>
>
>ok, sekarang ttg penghentian bantuan luar negeri.
>
>
>
> >
> > politik dan yg bukan. Bila bantuan (tegasnya hutang baru) dihentikan,
kita
> > tidak akan mampu bayar utang yg lama, membiayai pembangunan yg sedang
> > berjalan, dlsb. Resiko yg muncul adalah chaos ekonomi terbaru. Semua
rakyat
> > di dalam negeri tambah sengsara, dan anda yg di Jerman tambah keras
> > kaok-kaoknya untuk makin menyalahkan pemerintah, padahal anda-anda juga
yg
>
>Kita tuh sekarang dihutangin, bukannya buat pembangunan ekonomi negara,
>tetapi untuk BAYAR HUTANG negara yang notabene gara-gara orde baru.
>
>Nah, jadi kalau dibayangin, itu kapital asing masuk, katakanlah dari G-7,
>gunanya untuk, yah itu, keluar lagi, untuk bayar hutang ke G-7.
>
>Jadi kalau distop, tidak akan berefek banyak ke ekonomi Indonesia.
>
>Tapi, nah...ada tapinya nih...
>
>kita yang di luar negeri, juga kampanye untuk menghapuskan hutang Indonesia.
>(dengan mengambil contoh Jubilee 2000)
>Tidak benar-benar dihapus, tetapi begini.
>Katakanlah hutang yang harus dibayar per tahun 1 juta US$.
>Kapital sebanyak 1 juta US$ TETAP harus dikeluarkan oleh pemerintah,
>tetapi BUKAN untuk membayar hutang(ingat di atas, bantuan kapital asing
>sudah dihentikan, yang notabene hanya untuk bayar hutang), tetapi pemerintah
>HARUS memakai kapital ini untuk memperbaiki sektor-sektor dasar.
>
>Negara-negara donor sebenarnya tidak untung dan tidak rugi.
>Sebab kapital dalam bentuk hutang baru, toh tidak keluar.
>
>Tapi luar negeri bagaimana bisa diyakinkan untuk mau melupakan hutangnya ?
>di pikiran saya ada beberapa point yang bisa tekankan :
>
>1. Tanggung jawab moral sebagai sesama manusia.
>point ini ampuh untuk sayap kiri.
>
>2. Menjamin pasar masa depan, sebab kalau Indonesia kacau, mereka kehilangan
>pasar.
>point ini ampuh untuk sayap kanan.
>
>3. Stabilitas regional
>Mengapa Rusia tetap mendapat kredit dari IMF, padahal Jeltzin sedang kena
kasus
>korupsi ?
>karena kalau Jeltzin mabuk, terus salah pencet tombol, bisa ada jamur gede
>banget di angkasa.
>Indonesia adalah negara TERBESAR di Asia Tenggara, dan merupakan ANCAMAN
>yang jelas bagi Australia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
>Mengapa ? karena, katakanlah negara Indonesia hancur, perang saudara di
>mana-mana.
>Arus pengungsi otomatis akan terjadi ke negara-negara terdekat.
>Ini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi maupun politik negara-negara
tersebut.
>
>Terakhir, mengapa program penghentian hutang baru dari luar negeri perlu
>dikampanyekan ?
>
>karena tanpa hutang baru, pejabat-pejabat amoral TIDAK BISA korupsi uang
sedunia
>lagi.
>
>Mereka akan berdalih, waduhhhh... tanpa hutang baru, tidak bisa bayar hutang
>lama.
>tidak bisa membangun, dll.
>
>Tapi yang fakta yang JELAS buannnngggeettttt :
>berapa sih duit luar negeri yang sampai ke rakyat ?
>
>Benar, tanpa hutang baru, kita tidak bisa bayar hutang lama.
>lalu ??? apakah kita akan diisolasi dunia internasional ?
>TIDAK MUNGKIN.
>Banyak negara-negara Afrika sudah sejak dari dulu-dulu tidak pernah membayar
>hutangnya karena memang tidak mampu.
>Waktu Mahathir akan menerapkan kontrol mata uang Ringgit, disikat
internasional
>juga.
>Tapi Jeffrey Winter malah muji dia (coba baca deh di the economist).
>Dan ternyata toh efeknya bagus.
>
>
>Juga PPI Jerman dan Permias bisa berperan, untuk meraih simpati rakyat
>negara setempat untuk mendukung program penghapusan hutang.
>
>Bantuan luar negeri secara resmi dihentikan. (maksudnya dari pemerintah ke
>pemerintah)
>Tapi PPI Jerman dan Permias, dll, bisa mengkoordinir bantuan dari LSM2 luar
>negeri
>untuk LSM2 di Indonesia sehingga efeknya bisa langsung terasa oleh rakyat.
>Dan untuk itu kita tidak perlu konsep "ekonomi kerakyatan" ala adi sasono.
>
>yang kita perlukan hanya niat dan waktu
>
>Ayohhhhh
>mumpung masih rencana nih...
>kita godog rame-rame, biar kalau mateng, enaknya gak ketulungan.
>
>Johnson Chandra

Kirim email ke