http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/13/opini/1810011.htm
Aceh dan Internasionalisasi RI
Oleh Indra J Piliang
PERDEBATAN tentang internasionalisasi masalah Aceh sehubungan dengan
perundingan informal antara delegasi RI dan GAM kian menghangat. Kelompok
politisi nasionalis dan neo-konservatif di DPR berencana menekan pemerintah
untuk menghentikan proses perjanjian damai yang hendak ditelurkan lewat
pertemuan formal, setelah empat kali pertemuan informal di Helsinki.
Kelompok itu menilai Republik Indonesia (RI) sedang memamerkan kebodohannya
lewat perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang muncul dengan
simbol-simbol negara, seperti bendera. Padahal, apakah simbol-simbol itu layak
disebut simbol negara? GAM tidak memiliki mata uang, bahasa "nasional", dan
pengakuan dunia internasional.
Padahal, inisiatif yang ditempuh pemerintah lewat prakarsa Wakil Presiden Jusuf
Kalla adalah bentuk penyelesaian terbaik atas konflik yang sudah merenggut
lebih dari 13.000 nyawa rakyat Aceh dan penduduk RI, termasuk prajurit TNI dan
Polri. Selain nyawa, anggaran negara terbebani amat signifikan, termasuk
potensi penyimpangan dalam berbagai program operasi terpadu. DPR bukannya
melakukan proses kontrol atas penggunaan keuangan negara, tetapi lebih terfokus
untuk sekadar menolak.
Untuk itu, selayaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla (JK) mengukuhkan diri sebagai promotor perdamaian. Apabila
konflik ini selesai kelak, bisa jadi Indonesia akan berbangga. Bagaimanapun,
selalu banyak halangan untuk menghentikan kekejian perang di provinsi paling
barat RI itu.
ADANYA kelompok yang menentang jalan damai menunjukkan kebutaan atas sejarah
RI. Sikap ahistoris itu mungkin lahir karena lapisan politisi yang tiba-tiba
menjadi vokal itu bukan bagian kelompok negarawan yang berpikir lintas zaman
dan lintas generasi. Padahal, kita tahu, sejarah pendirian RI juga bagian
sejarah diplomasi lintas negara. Negara-negara sahabat, seperti Mesir, India,
dan Australia, memainkan peran masing-masing yang kemudian berbuah kemerdekaan.
Kita tentu tidak ingin kemerdekaan Aceh muncul dengan dasar diplomasi serupa.
Namun, sebagai bangsa yang menghormati hak asasi manusia, perikeadilan dan
perikemanusiaan, tentu RI akan lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan,
termasuk dengan berunding ketimbang berperang. Tidak perlu lagi sebutir peluru
ditembakkan jika pena bisa menyelesaikan segala sengketa.
Kalau diperhatikan, politik luar negeri bebas dan aktif telah mengedepankan
peran RI dalam kancah internasional. RI pernah menjadi ketua gerakan Non-Blok,
juga baru saja menjadi tuan rumah peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika.
Prinsip-prinsip Dasasila Bandung menunjukkan betapa penyelesaian konflik menuju
perdamaian telah menjadi alat penerang ketimbang perang. Juga usaha
bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk meningkatkan kesejahteraannya lewat beragam
kerja sama bilateral dan multilateral. Energi antiperang yang dipupuk para
pendiri bangsa telah menjadi kekuatan bangsa ini untuk bertahan dalam setiap
zaman.
Dengan posisi itu, RI pernah menjadi mediator konflik internal dan separatisme
di beberapa negara di Asia Tenggara. Kita ingat, ketika begitu sering pasukan
Garuda dikirimkan ke luar negeri untuk tujuan-tujuan perdamaian. Presiden SBY
sendiri pernah bertugas di Bosnia dan melihat langsung akibat-akibat paling
mengerikan dari tragedi perang, entah atas nama agama, negara, bahkan upaya
pemisahan diri. Jangan sampai Bosnia hadir di RI, saat politisi justru tak
menyediakan jalan keluar dan sepertinya lebih memilih jalan perang.
Ironisnya, politisi yang berteriak kencang itu seakan tidak memberi penilaian
seimbang, betapa kasus pseudo-nasionalisme dan etno-nasionalisme di Aceh muncul
akibat tekanan kuat Pemerintah RI atas rakyat Aceh. Di masa lalu, kekayaan Aceh
dikeruk untuk kepentingan segelintir kalangan di Jakarta, mungkin juga
digunakan bagi kepentingan pembangunan jengkal demi jengkal alam RI. Semangat
sentralisme yang dikembangkan Jakarta telah menimbulkan penderitaan ekonomi dan
sosial yang parah di Aceh. Aceh adalah ladang kemiskinan yang luas.
Hal inilah yang mestinya disuarakan politisi humanis yang peduli terhadap nasib
anak-anak dan kaum perempuan Aceh, karena merekalah yang paling menderita saat
konflik terus berkecamuk. Nasib dunia pendidikan hancur, modal sosial habis,
jauh sebelum tsunami meluluhlantakkan negeri itu.
MASYARAKAT internasional, dengan berbagai cara, telah menyisihkan penghasilan
mereka, justru saat keadaan ekonomi dunia tidak mengalami perbaikan berarti.
Solidaritas internasional itu tidak mengenal batas-batas bendera. Sepertinya,
kita gagal menangkap esensi dari kepedulian itu. Seolah, bantuan demi bantuan
yang kita terima sarat kepentingan ideologi, politik, ekonomi, atau lainnya.
Proses dekolonisasi kita belum selesai karena perangkat ketatanegaraan dan
sistem politik masih mengadopsi cara-cara negara kolonial, termasuk intimidasi,
rekayasa, bahkan kekerasan yang dilakukan atas kaum miskin.
Perundingan damai dengan GAM, sembari melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi
di Aceh pascatsunami, adalah kegiatan paralel yang bisa dilakukan. RI justru
punya kesempatan untuk memainkan peran internasional baru, yakni dengan cara
menyelesaikan krisis demi krisis dengan cara beradab. Internasionalisasi RI
dengan jalan damai adalah bagian tidak terpisahkan dari proses berbangsa dan
bernegara.
Dengan perundingan informal yang dilakukan di Hensinki, setidaknya RI tengah
melakukan kaderisasi terhadap orang-orang terbaik sebagai juru runding. Amat
sedikit orang kita yang mampu memerankan tugas-tugas internasional, termasuk
sebagai juru runding. Aspek positif ini saja sudah merupakan nilai tambah tidak
ternilai. Apabila proses ini berhasil, kelak, banyak negara yang menghadapi
masalah separatisme di negerinya akan belajar dari kita.
Jika pendekatan militer dan keamanan terus ditempuh, hal itu semudah membalik
telapak tangan. Jalan militer juga sudah lama ditempuh, hasilnya kematian demi
kematian, dan tidak mampu menuntaskan masalah sampai ke akar-akarnya. Jalan
perang yang ditempuh juga jarang dievaluasi serius, termasuk implikasi
sosialnya. Apalagi definisi perang sudah banyak berubah. Perundingan demi
perundingan juga bentuk dari peperangan, yakni perang diplomasi.
Tidakkah bisa kita sedikit menahan diri dengan cara menuntaskan banyak tenaga,
waktu, biaya, dan pikiran yang sudah diberikan lewat jalur perundingan? Salah
satu bentuk paling ideal adalah mulai dilibatkannya kalangan politisi sebagai
unsur perunding perdamaian. Pemerintah bisa mengundang kalangan DPR sebagai
salah satu delegasi RI sehingga proses yang membutuhkan kejelian dan ketelitian
itu bisa diikuti dengan baik. Internasionalisasi RI lewat perundingan damai
adalah seuntai puisi yang terbaik bagi korban konflik dan perang selama ini.
Indra J PiliangPeneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for
Strategic and International Studies (CSIS)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
