http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009062606552973
Jum'at, 26 Juni 2009 OPINI Agama Bukan Komoditas Politik Muhammadun A.S. Analis Politik, Peneliti Cepdes Jakarta. Teater politik Indonesia selalu diwarnai sensasi. Terlebih teater politik yang berkelindan ayat-ayat agama. Lihat fakta terbaru dalam kampanye sekarang. Atas nama jilbab, para kandidat saling serang-menyerang. Mencari titik kelemahan satu dengan lain. Di samping itu, para kandidat juga berduyun-duyun mendatangi para agamawan dan kiai. Para politisi sekarang sibuk dan "khusyu" mendatangi jemaah dengan membagi parsel beralamatkan identitas diri, visi-misi, dan janji "kosong" yang digembar-gemborkan penuh sensasi. Dalam teater politik di Indonesia, jejak ritual agama yang disajikan dalam pentas gelanggang politik telah lama tergoreskan di bumi pertiwi. Jauh sebelum kemerdekaan, ketika Wali Songo menyebarkan Islam di Jawa, ritual agama telah masuk dalam ritual politik kerajaan. Bahkan, karena kuatnya pengaruh agama dalam gelanggang politik, para wali menjadi penasihat raja dalam menentukan kebijakan politiknya. Lihatlah secara kritis yang dilakukan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus dalam perjalanan Kerajaan Demak. Mereka semua menjadi tokoh kunci tertancapnya kuasa raja kepada rakyat. Para Wali Songo memperagakan ritual agama dalam berbagai selebrasi raja dan kerajaan. Untuk mengesahkan (pembaiatan) seorang raja, para wali menjadi tokoh utama. Dalam mengukuhkan jalinan agama dan budaya, Sunan Kalijaga memberikan media berupa sekaten, di mana raja bisa memfatwakan ajaran agama dan kekuasaan dalam forum kebudayaan. Di Solo, diadakan ritual Ya Hayya, Ya Qoyyumu, di mana masyarakat berebut sesajen untuk mendapatkan berkah dari ritual kerajaan. Berbagai ekspresi keagamaan tersebut hadir sebagai upaya menancapkan nilai-nilai agama dalam ruang kekuasaan. Sehingga raja dalam memerintah rakyat tidak terjebak dalam totalitarianisme dan otoritarianisme. Pemimpin diharapkan mampu mentransformasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan kerajaan bisa sampai langsung membawa kemaslahatan rakyat (maslahah al-ra'iyyah). Pemimpin (al-ra'i) jangan sampai menerbarkan kerusakan (madharat) dalam ihwal kebijakannya. Sebab, itu akan meruntuhkan otoritas kepemimpinannya. Bagaimana dengan ritual mujahadah/istigasah yang diselenggarakan di era reformasi? Ketika reformasi bergulir, kaum bersarung sering menggelar acara mujahadah/istigasah dalam menselebrasikan kekuatan (show force) di tengah publik. Ritual tersebut dimaknai sebagai salah satu upaya menjaring suara publik untuk mendulang simpati dan suara dalam pemilihan. Inilah tafsir politik (politic interpretation) yang sekarang dijadikan legitimasi partai politik berbasis agama (Islam) dalam menjaring suara konstituen. Tafsir Religiusitas Pergulatan tafsir politik ritual agama (pengajian, mujahadah, istigasah) dalam bingkai kekuasaan di pentas politik Indonesia harus dicermati secara serius. Kalau kita maknai secara etimologis, makna pengajian dengan minta ampunan (istigfar) kepada Allah agar manusia mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya di dunia dan akhirat. Pengajian umum rutinan menjadi ritual kolosal yang dijalankan tokoh agama mengajak umatnya meminta ampunan (istigfar) kepada Allah dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Biasanya ada yang seminggu sekali, sebulan dua kali, atau juga sebulan sekali. Istigasah dijalankan dengan lumayan kolosal untuk berbagai kesusahan dan krisis nasional yang dihadapi negara. Istigasah menjadi sebuah partisipasi kaum bersarung dalam mengentaskan berbagai problem kebangsaan. Karena melibatkan ribuan bahkan jutaan figuran dalam setiap pergeralaran, maka ritual pengajian dilirik dunia politik untuk menyosialisasikan program politiknya. Hal ini sah-sah saja, karena ritual pengajian sudah menjadi kekayaan budaya nusatara. Dari simpul kekayaan budaya itulah politik bisa memberikan kemanfaatan kepada warga. Inilah yang harus dicatat. Dalam kaidah fiqh, kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus membawa kemaslahatan (tashorrufu al-imam ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah). Kemaslahatan inilah yang selama dijadikan jargon dalam membawa agenda politik di tengah jutaan figuran kaum bersarung ketika acara istigasah. Kalau dasar yang digunakan adalah kemaslahatan publik (al-maslahah al-'ammah), ritual pengajian sebagai sarana politik merupakan keniscayaan. Tetapi kalau ternyata hanya alat "mempolitiki", hanya untuk menarik simpati, hanya mendulang suara, dan rakyat dibiarkan sengsara, maka itu sebuah "pengkhiatan" dan pelecahan agama dalam dunia kuasa. Ini jelas akan mengulangi tragedi-tragedi buruk yang mengatasnamakan agama dalam berbagai pentas politik kolosal. Inilah yang kemudian almarhum Cak Nur menanggalkan status agama dalam dunia politik. Islam Yes, Politik Islam No, itulah slogan Cak Nur yang sering didengungkan. Salah tafsir atas ritual agama adalah kegagalan atas tafsir religiusitas politik. Dalam arti, para politisi salah tafsir ketika memaknai ritual pengajian sebagai jalan menuju politik yang religius. Ritual pengajian adalah urusan keagamaan dan politik adalah urusan kenegaraan. Abu Hasan al-Mawardi (wafat 450 H) dalam Adab al-Duna wa al-Din menjelaskan perkara dunia adalah perkara kenegaraan, sedangkan perkara agama adalah perkara syariat Tuhan. Pemetaan al-Mawardi ini mewaspadai agar tidak tercampur antara urusan dunia dan urusan agama. Jangan sampai ritual pengajian yang merupakan ritual agama menjadi ritual politik penuh kepentingan. Jelas, yang terjadi adalah politisasi agama. Dan dalam sejarah politik dunia Islam, politisasi agama hanya menghasilkan kaum hipokrit (munafik) yang merusak tatanan masyarakat [Non-text portions of this message have been removed]