http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/6/13/b21.htm
Dari Warung Global Interaktif Bali Post
Badan Antiteror jangan sampai Kekang Kebebasan Masyarakat
Badan antiteror yang akan dibentuk pemerintah hingga ke seluruh daerah, akan
sampai ke tingkat RT dan RW, dengan meningkatkan koordinasi antara masyarakat
dan petugas serta pemerintah. Wapres Jusuf Kalla menyatakan masyarakat harus
dilibatkan dalam mencegah aksi teror, karena berdasarkan pengalaman selama ini
ternyata para teroris tinggal bersama penduduk. Oleh karena itu, mau tidak mau
pemerintah bersama masyarakat harus bekerja keras mencegah teror dengan
mengoptimalkan penyampaian informasi. Kalla mencontohkan seperti peraturan tamu
harus lapor kepada RT/RW setempat dalam tempo 1 x 24 jam ketika mulai menginap
harus benar-benar dilaksanakan. Wapres menegaskan masalah intelijen bukan hanya
urusan BIN, polisi atau aparat TNI saja, karena yang lebih penting adalah peran
serta masyarakat untuk memberikan berbagai informasi yang mencurigakan. Tentu,
rencana ini diamini dan sangat didukung oleh masyarakat, sebab ada harapan akan
terciptanya rasa aman dan damai. Sekalipun demikian, terselip kekhawatiran,
jangan sampai niat baik pembentukan lembaga ini justru dalam kenyataannya
mengekang kebebasan masyarakat, sebagaimana pernah terjadi di zaman orde baru.
Juga diharapkan jangan sampai terjadi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah
ada, seperti BIN atau lembaga intelijen yang saat ini sudah dimiliki Polri,
misalnya. Demikian antara lain opini masyarakat lewat acara Warung Global,
Sabtu (11/6) lalu. Acara ini disiarkan langsung Radio Global 96,5 FM dan
dipancarluaskan oleh Radio Genta Swara Sakti Bali dan Radio Singaraja FM.
Berikut rangkuman selengkapnya.
Pande di Pandak Gede mengatakan, tragedi bom telah terjadi di beberapa tempat
di Indonesia. Berbagai dampak akhirnya timbul, misalnya rasa traumatis bagi
rakyat Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Lebih jauh lagi
dia mengatakan, masyarakat Indonesia juga sulit berinteraksi dengan negara lain
akibat masalah keamanan pariwisata, ekonomi, investasi. Sehingga kita menjadi
betul-betul terisolasi. Maka tidak ada jalan lain selain serius untuk memerangi
teror bom ini. Ketika muncul wacana pembentukan badan antiteror, sungguh
delematis karena teroris merupakan jaringan internasinal yang sudah tentu
peralatannya menggunakan teknologi canggih dan SDM-nya mantap karena dibiayani
oleh jaringan internasional. Sementara badan yang akan kita bentuk SDM-nya
sudah tentu sangat terbatas sehingga pada saat operasinya menjadi sangat
riskan. Jangan-jangan ujung tombak yang semestinya kita arahkan ke teroris,
tidak tahunya mengarah pada kita sehingga terjadi bunuh diri.
Arta Jaya Astawa di Singaraja melihat, apa yang menjadi rencana Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jenderal Endirartono merupakan strategi yang sangat
bagus. Ini bukan berarti tidak percaya terhadap adanya BIN, Kapolri, Kapolda,
karena masalah kejahatan bom ini sudah mengglobal, termasuk di Indonesia,
sehingga perlu ada badan yang terdiri atas tim-tim yang fokus menangai masalah
bom itu. Dengan demikian dalam rangka optimalnya penanganan masalah teror yang
membahayakan, sangat perlu ada lembaga yang secara fokus untuk meminimalisasi
tindakan teroris ini. Arta Jaya Astawa juga berterima kasih badan ini dibentuk
karena menyangkut keamanan.
Sementara itu, Natri di Denpasar kurang setuju karena dari segi ekonomi tentu
akan menggunakan dana APBN, kemudian apakah badan seperti BIN tidak akan
tersinggung? Sarannya, sebaiknya peran dan fungsi BIN yang dioptimalkan. Dia
juga memandang negatif karena banyaknya petrus (penembak misterius),
sedikit-sedikit ditembak, tentu ini meresahkan masyarakat.
Made Suwira di Singaraja mengatakan setuju dengan adanya badan antiteror.
Pertimbangannya, karena dirinya membutuhkan keamanan. Namun dengan catatan,
jika ada lembaga lain yang ada kaitannya atau tumpang tindih, barangkali harus
diseleksi atau dihapus.
Gusti di Denpasar setuju karena selama ini lembaga seperti Badan Intelijen
Negara tidak bekerja dengan baik. Sehingga, malah informasi datangnya dari
intelijen asing yang ada di Indonesia, entah dengan tujuan apa. Tetapi
harapannya, jika badan ini terbentuk agar ada koordinasi yang jelas.
Maria di Sidakarya melihat bahwa dalam masalah SDM memang Indonesia kalah
dengan SDM luar negeri. Tetapi, mengingat SDM kita rendah bukan berarti kita
ragu-ragu, demi kestabilan keamanan dia mendukung sepenuhnya. Tetapi seperti
yang telah lewat-lewat, bom masih juga terjadi, itu berarti perjuangan bangsa
Indonesia perlu ditingkatkan dengan membentuk tim khusus untuk menanggulangi
teroris. Kemudian, SDM memang belum memadai, maka sebaiknya ditingkatkan terus
bersama dukungan masyarakat karena tujuannya nanti juga untuk masyarakat.
Komang di Kerobokan sangat setuju dibentuknya lembaga antiteror ini, namun dia
bertanya, bertanggung jawab kepada siapa nanti badan ini, apakah kepada
Presiden, Kapolri, Kapolda atau TNI? Juga, dari mana unsur-unsur anggotanya?
Jika dari tni-itu sama saja.
Sugita di Payangan juga sangat setuju, karena dia tidak mau terjadi bom di
Indonesia. Apalagi keamanan sangat mahal.
Sementara Guatama di Gianyar menyatakan, apa pun yang terjadi saat ini, adalah
kelemahan keamanan SBY. Kalau sekarang banyak membentuk badan tetapi tidak
pasang badan, sama saja. Demikian juga masalah hukum, pelaku Bom Bali yang
sudah divonis mati sampai saat ini belum dieksekusi. Dari kejaksaan bagaimana?
Sementara dari pihak eksekutor menunggu perintah dari kejaksaan. Karena tidak
ada perintah inilah menyebabkan amburadul semuanya seperti sekarang. Menurut
Sugita, apa pun yang dibentuk sama saja, hanya untuk pemborosan uang negara.
Suarjana di Singaraja mengakui, apa pun rencana pemerintah dalam hal memberikan
rasa aman, damai kepada penduduk bangsa ini harus sepenuhnya kita dukung.
Namun, diingatkan, apa pun yang dibentuk oleh pemerintah ini jangan sampai
menjadi bumerang. Karena bangsa ini masih trauma dengan kejadian-kejadian masa
lagu pada masa orde baru berkuasa. Kita masih ingat betul hak-hak asasi bangsa
ini begitu terkekang, di mana masa itu ada juga badan koordinasi daerah seperti
sekarang ini. Jangan sampai keinginan pemerintah untuk memberikan rasa damai
kepada masyarakatnya tetapi kenyataannya bangsa itu terkekang. Yang menjadi
stressing di sini, tambah Suarjana, adalah dalam penciptaan sivil society yang
aman, jangan sampai rakyat sendiri menjadi korban, sedangkan badan yang
dibentuk hanya merupakan kepanjanagn tangan pemerintah pusat untuk mewujudkan
cita-citanya dan rakyat dijadikan korban.
* panca
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
