MEDIA INDONESIA
Minggu, 27 Maret 2005
FOKUS MINGGU
Baku Hantam akibat Fulus sampai Beda Pendapat
JUTAAN pasang mata pasti terkesima di depan layar kaca, ketika pada Rabu
(16/3) lalu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nyaris terlibat
baku hantam. Mungkin bila tidak ada yang melerai, bukan mustahil Ketua DPR
Agung Laksono akan jadi bulan-bulanan koleganya yang marah.
Aksi yang menjurus pada perkelahian itu, bukan tanpa sebab.
Ketidaktegasan DPR dalam bersikap menolak atau menerima kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM), dianggap sebagai pemicunya. Terlebih sikap Agung yang
dianggap telah terkooptasi dengan kebijakan pemerintah.
Toh soal adu argumentasi hingga baku hantam antaranggota Dewan,
sebetulnya bukan sesuatu yang aneh pasca-Orde Baru. Semua itu selalu
mengatasnamakan kepentingan rakyat. Sehingga kalau kemudian bermuara pada baku
hantam, barangkali, ya sah-sah saja.
Soal perdebatan yang mengarah pada caci maki hingga pemukulan, bukan
monopoli sejumlah anggota DPR pusat saja. Di beberapa daerah, adu argumentasi
malah berlanjut ke jenjang perkelahian.
Di Jambi pada Mei 2001 misalnya. Anggota DPRD Muarajambi terlibat saling
lempar papan nama sebelum berbaku hantam. Pemicunya adalah aksi Wakil Ketua
DPRD Muarajambi Husin Effendi yang dinilai tidak menghormati paripurna.
Husin datang terlambat di ruang sidang pembahasan pemilihan ulang Bupati
Muarajambi. Kalau cuma terlambat lantas duduk sih mungkin tidak akan ada
kericuhan. Tapi, Husin tetap berdiri sambil bertolak pinggang di hadapan
anggota Dewan. Jelas saja situasi itu memancing kemarahan sejumlah koleganya.
Atau buka ingatan kita sejenak pada Juni 2002, saat terjadi baku pukul
antarsesama anggota DPRD Kota Depok. Pemicunya, tudingan anggota Komisi D Toni
Hutapea terhadap rekannya, anggota Komisi C Dadang Ibrahim, yang dianggap
menerima uang muka Rp15 juta dari pembeli besi baja eks bongkaran Pasar Agung
di Depok Timur, dari total nilai Rp175 juta.
Persoalan fulus ternyata menjadi salah satu penyebab kenapa beberapa
wakil rakyat ini jadi ringan tangan. Bukan cuma di Depok, di Surabaya malah
sangat transparan. Pada Desember 2002, dua anggota F-PDI Perjuangan DPRD Kota
Surabaya Isman dan Baktiono terlibat perkelahian di ruang Komisi A DPRD
Surabaya.
Penyebabnya, Isman yang kini berada di Partai Nasionalis Banteng
Kemerdekaan (PNBK), menuntut hak-haknya selama menjadi anggota PDIP seperti
uang sidang, uang bantuan Pemkot Surabaya, tabungan, serta tunjangan. Namun,
upaya Isman mendapatkan hak-haknya itu agaknya dipersulit Baktiono.
Sejumlah kelakuan minus anggota Dewan itu, dalam pandangan sosiolog dan
Direktur Center for East Indonesia Affairs (CEIA) Ignas Kleden, dipicu oleh
banyaknya monolog yang simpang siur sehingga masing-masing anggota Dewan tidak
bisa menerima pendapat lain.
''Sebab dalam rapat paripurna, tidak terjadi pertukaran argumentasi
antaranggota Dewan. Banyak monolog yang simpang siur. Akibatnya tidak ada
dialog dan interaksi dua arah yang seimbang. Karena itu masing-masing anggota
Dewan tidak bisa menerima pendapat lain,'' jelas Ignas.
Kalau Kleden lebih menyoroti soal kemacetan interaksi komunikasi di
antara anggota Dewan, beda dengan Butet Kertaredjasa. Menurut Budayawan dari
Yogyakarta ini, sikap nyleneh anggota Dewan menunjukkan adanya persoalan
kejiwaan.
''Perdebatan pendapat yang sengit antaranggota Dewan itu wajar. Tetapi
menjadi tidak wajar ketika hal elementer dalam politik tidak terekspresikan
yaitu sopan santun, karena manusia harus punya etika sosial. Berarti secara
kejiwaan ada yang salah pada mereka,'' kata Butet, Rabu (23/3).
Sikap berbudaya itu setidaknya merupakan pencerminan watak dari seorang
anggota Dewan. Kalau memang masing-masing memiliki iktikad dan moral yang baik,
rasanya tidak mungkin terjadi baku hantam antarsesama anggota.
Cuma, menurut pakar politik dari UGM Mochtar Mas'oed, kericuhan di DPR
itu tidak ada kaitannya dengan demokrasi, dan bukan sebuah budaya politik.
''Tingkatannya jauh di bawah demokrasi, tak ada kaitannya dengan demokrasi, dan
itu juga bukan budaya politik,'' tegas Mochtar. Namun, menurut anggota DPR dari
Fraksi Partai Demokrat Adjie Massaid, kejadian tersebut merupakan kemajuan
proses demokratisasi politik di Indonesia.
Masyarakat pun bukan mustahil akan melupakan sejenak kepahitan hidup
dengan melihat reality show tersebut. ''Seru melihat anggota Dewan saling
dorong, tuding dan maki, bahkan ada yang melompat dari meja dan jatuh
terjerembab. Lumayan tontonan reality show begini, menurut saya sih,
menggelikan sekali,'' kata Doni, seorang pegawai negeri sipil di Jakarta. Kalau
pendapat anggota masyarakat sudah begini, lantas bagaimana sebaiknya?
(Lng/SA/IA/M-6)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
