Media Indonesia Selasa, 02 November 2004 POLITIK DAN KEAMANAN
Baru Enam Menteri Lapor Kekayaan JAKARTA (Media): Baru enam dari 34 menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan dari jajaran Kabinet Gotong Royong baru mantan Wapres Hamzah Haz yang melaporkan kekayaan di akhir masa jabatan. Hingga kemarin, menteri yang sudah mengembalikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Hamid Awaluddin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Suryadarma Ali, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meutia Farida Hatta Swasono. Kendati baru enam menteri yang melapor, Wakil Ketua KPK Sjahruddin Rasul yang menangani masalah pelaporan kekayaan pejabat mengatakan optimistis dalam pekan ini seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu akan melapor. "Sudah telepon-teleponan kok, dalam pekan ini semua akan lapor," kata Sjahruddin usai menerima Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengembalikan formulir LHKPN yang sudah diisi di Kantor KPK Jalan Veteran, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Sjahruddin, setiap formulir LHKPN yang dikembalikan dapat langsung diperiksa kelengkapan administratifnya tanpa harus menunggu menteri melapor semua. Hal tersebut untuk efektivitas. Verifikasi administratif itu berdasarkan SK pimpinan KPK No 78/10/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN adalah kebenaran pengisian formulir, kelengkapan bukti pendukung dan dokumen kepemilikan, surat pernyataan, dan surat kuasa yang ditandatangani pengadilan negeri (PN) sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan KPK. Sjahruddin belum dapat memastikan kapan KPK dapat mengumumkan harta kekayaan para pejabat itu setelah selesai diperiksa. Sedangkan pemeriksaan fisik dan klarifikasi akan dilakukan jika ada kejanggalan. Tidak seperti diperkirakan KPK sebelumnya, para menteri yang sudah pernah menjabat seharusnya sudah terbiasa mengisi LHKPN sehingga diperkirakan mereka yang akan lebih dulu melapor. Ternyata, justru keenam menteri yang sudah melapor adalah para menteri baru yang mengakui menemui sejumlah kesulitan ketika mengisi dan melengkapi LHKPN. Kemarin, menteri yang datang langsung ke KPK untuk mengembalikan formulir LHKPN di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan Menkumham Hamid Awaluddin. Usai melapor, Joko yang ditanyai wartawan enggan menyebut jumlah harta kekayaannya. "Terserah KPK yang mengumumkannya. Pokoknya saya sudah," jawabnya singkat. Mengenakan safari warna biru tua, Joko tiba di KPK pada 12.34 WIB dan pulang pada 13.00 WIB. Joko mengaku dirinya menemui sejumlah kesulitan dalam mengisi dan melengkapi formulir LHKPN. Kesulitan untuk mengisi daftar kekayaannya, kata Joko, salah satunya adalah mencari sejarah barang yang telah dibeli. "Contohnya, barang yang saya beli pada 1974 kan susah mencari bukti kepemilikannya sekarang. Saya mengisi ini (daftar kekayaan) sepuluh hari lamanya," ungkapnya. Dijelaskannya, semua harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak baik itu milik pribadi, istri dan anak yang belum menikah sudah dilaporkan semua ke KPK. Sementara Hamid yang tiba sekitar 14.15 WIB di kantor KPK mengatakan agak kesulitan ketika menyertakan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan di LHKPN-nya. "Karena saya cari-cari sertifikat itu ternyata ada di tumpukan berkas di kantor KPU," kata mantan anggota KPU ini. Sejak datang dari Makassar ke Jakarta, Hamid mengaku selalu membawa sertifikat tanahnya dan disimpannya di kantor KPU. Namun karena jarang ditengok, dia pun terlupa. Kendati enggan menyebut jumlah kekayaannya, Hamid memaparkan sejumlah harta tak bergerak dan bergerak yang dia miliki dan dilaporkan ke KPK. Harta tidak bergerak di antaranya meliputi ruko yang berada di Kompleks Palem Indah Blok C No 6, Pondok Kelapa, Jakarta. "Tapi ruko itu sudah terbakar habis. Sekarang sudah saya renovasi dengan biaya dari asuransi dan kantong saya sendiri," kata Hamid. Namun Hamid enggan menyebut berapa harga dari rukonya itu. Selain ruko di Jakarta, Hamid menyebut sebuah rumah di Makassar sebagai salah satu hartanya. "Rumah itu sudah roboh karena tidak pernah ditempati. Tapi sekarang baru direnovasi. Rumah itu saya cicil dari gaji saya sebagai dosen," ceritanya. Lagi-lagi Hamid enggan menyebut nominal. Sejumlah uang dolar senilai US$3.000 di sebuah bank swasta asing juga dipaparkan Hamid sebagai harta tak bergeraknya. Begitu pula sejumlah simpanan uang dari gajinya sebagai dosen Universitas Hasanuddin di BNI. "Itu gaji pegawai negeri saya," kata Menkumham yang juga melaporkan TV, kulkas, VCD, dan mesin cuci sebagai hartanya sambil disambut gelak wartawan. Sedangkan harta bergerak yang dilaporkan Hamid adalah mobil sedan Altis. "Mobil itu saya beli second pada 2003 dari teman, harganya Rp180 juta," kata Hamid. Lalu mobil istrinya yang bekerja di sebuah bank, yaitu Toyota Kijang senilai Rp110 juta juga dilaporkan. Para menteri yang melapor ada yang datang sendiri dan ada pula yang diwakili stafnya. Ada yang langsung melapor kepada pimpinan KPK di Kantor KPK Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Ada pula yang melaporkan dan mengembalikan formulir ke Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muhamad Jasin di kantor KPK di Jalan Juanda, Jakarta Pusat yang terletak beberapa ratus meter dari kantor KPK di Jalan Veteran. (Opi/P-5) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/