Halo, Kita dengar di surat kabar ada sengketa tanah di Meruya. Konon ada PT. Portanigra yang membeli tanah itu dari orang bernama Haji Jusri seharga Rp. 300 rupiah per meter persegi.
Jusri kemudian menjual tanah yang sama, dengan instruksi camat, ke berbagai pihak lain dengan harga Rp. 200 rupiah per meter persegi. Ini sekitar tahun 1970. Lalu PT ini kemudian menuntut kalau tanah itu milik mereka. Tapi dia menuntutnya tidak cepat cepat. Masalahnya sudah ada sejak tahun 1974, tapi mereka menuntut mulai tahun 1984. Meskipun kalah bolak balik di pengadilan negri dan pengadilan tinggi, akhirnya PT ini menang di pengadilan MA tanggal 1997. Tahun 2007 kemudian turun surat eksekusi. Antara tahun 1974 dan tahun 2007 tanah itu sudah berpindah tangan beberapa kali. Sudah ada 5300 kepala keluarga di situ. Mayoritas keluarga di situ sudah memiliki SERTIFIKAT TANAH. Sampai saat ini, saya tidak tahu apakah PT. Portanigra memiliki surat girik atau malah tidak ada sama sekali. Menurut http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=293419&kat_id=286 PT ini mengantongi hak tanah saja tidak. Mereka hanya mengantongi kuitansi sudah membayar untuk tanah. Gubernur Sutiyoso di http://www.beritajakarta.com/english/NewsView.asp?ID=6199 berjanji akan melindungi kepentingan warga. Gubernur juga menegaskan bahwa dia tidak pernah mengirim polisi untuk mengeksekusi tanah. Sekarang ini saya dengar ada beberapa tanah kosong yang sudah dipasangi pagar. Ini sebetulnya bisa jadi ilegal. Di dalam negara hukum yang berhak melakukan tindak kekerasan diluar bela diri hanyalah aparat yang berwenang. Itu seharusnya termasuk merebut tanah orang. Pagar yang sudah dipatok oleh PT. Portanigra ini bisa jadi sah untuk dicabut kembali oleh warga pemilik tanah. Lagi pula, proses hukumnya belum selesai. Gubernur Sutiyoso sendiri dan banyak anggota DPRD sekarang masih mengajukan gugatan ulang. Masak sertifikat kalah dengan girik. Ini girik saja tidak punya. Kepastian hukum tanah kita bagaimana? Akan tetapi PT. Portanigra ini tidak mau menyerah. Pengacara PT. Portanigra bilang kalau mereka "hanya" akan mengeksekusi tanah kosong yang sertifikatnya dibuat sesudah 1997 terlebih dahulu dan kemudian berkompromi dengan yang lain. Banyak orang karena tanahnya tidak kosong dan sertifikatnya dibuat sebelum 1997 memilih untuk diam, tidak meributkan masalah . Ini akan amat berbahaya. Menurut saya ini taktik pecah belah. Meskipun tanah yang dimiliki tidak kosong dan meskipun sertifikat yang dimiliki dibuat sebelum 1997, pemilik tetap harus bersatu membela orang orang yang akan dieksekusi. Apabila eksekusi tanah berhasil, nanti PT tersebut pasti akan berusaha merebut tanah tanah yang lainnya. Pada saat itu orang yang tanahnya sudah tereksekusi sudah tidak bisa menolong lagi. Ini akan melemahkan posisi pemilik tanah yang lain waktu "kompromi". Lagipula pemilik tanah yang lain membeli dengan harga pasar. Mengapa harus membayar lagi ke PT. Portanigra. Apabila sebelum warga membeli sudah ada masalah ya itu masalah antara PT. Portanigra dan Haji Jusri. Tidak ada sangkut pautnya dengan warga yang sekarang. Lagi pula, seluruh pemilik sertifikat tanah yang sudah ada sekarang sudah membayar tanah tersebut dengan harga pasar yang adil dan sudah mendapatkan sertifikat secara sah. Apabila orang sudah mengantungi sertifikat tanah masih bisa juga direbut tanahnya karena kasus 30 tahun silam, harga tanah di seluruh Indonesia bisa turun. Ini akan membawa konsekuensi jelek dari seluruh pemilik tanah di Indonesia. Apabila betul ada penipuan antara H. Jusri dan PT. Portanigra, sesuatu yang saya sendiri tidak tahu jelasnya, ya seharusnya itu urusan PT. Portanigra dengan H. Jusri. PT. Portanigra bisa menuntut Jusri untuk mengembalikan Rp. 300/ meter persegi yang dikeluarkannya dulu misalnya, sesudah memperhitungkan bunga bank. Apabila bunga bank 16% per tahun (waktu jaman Suharto), maka sesudah 30 tahun, 300 rupiah itu sudah Rp. 25,000.00. Belum lagi apabila kita memperhitungkan bunga bank waktu krisis ekonomi tahun 1998 yang bisa 100%. Saya kira uang 300 rupiah 30 tahun lalu harganya mungkin sudah tidak terlalu jauh lagi dari harga tanah per meter persegi yang sekarang. Yang pasti, warga yang sudah memiliki sertifikat dan sudah membeli tanah dengan harga pasar tidak boleh dirugikan. Apabila orang yang sudah memiliki sertifikat masih bisa juga dirampas haknya di negeri ini, kredibilitas pemerintah akan turun drastis. Kita harus bersatu. Forum tentang masalah ini sudah tersedia di http://indorealestates.com/index.php/topic,59.0.html . Tolong sumbangkan saran, opini, dan dukungan anda di forum tersebut supaya kita bisa menyatukan pendapat. Tolong sebarkan ini ke sebanyak mungkin orang Indonesia. Ini negara kita. Ini urusan kita.
