http://sains.kompas.com/read/xml/2009/06/12/09380634/bumi.bakal.gagal.diselamatkan
Bumi Bakal Gagal Diselamatkan?
Jumat, 12 Juni 2009 | 09:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim
(Civil Society Forum for Climate Justice/CSF) mendesak negara-negara Annex 1
memenuhi komitmennya memotong emisi sebagaimana telah disepakati dalam Protokol
Kyoto.
Perundingan Bonn Climate Change Talks yang sedang berlangsung (1-12 Juni 2009)
seharusnya memastikan pemenuhan komitmennya dalam Protokol Kyoto, bukan
menyodorkan proposal baru untuk mengamandemen Protokol Kyoto, kata CSF.
Pertemuan Juni merupakan saat yang tepat untuk mengubah arah perjalanan
pembicaraan perubahan iklim. "Indonesia sebagai negara yang terkena dampak
perubahan iklim harus memainkan peran dalam menentukan arah negosiasi, yaitu
tetap fokus pada penurunan emisi secara nyata yang merupakan tujuan awal
UNFCCC,” kata Koordinator CSF, Giorgio Budi Indarto.
COP 15 nanti benar-benar merupakan kesempatan terakhir dunia untuk mewujudkan
keadilan iklim sehingga CSF meminta agar para delegasi yang hadir dalam Bonn
Climate Change Talks II benar-banar mengambil tindakan yang dapat menyelamatkan
dunia.
Masyarakat sipil juga meminta agar semua pembicaraan negosiasi Juni, baik
mitigasi maupun adaptasi mengadopsi konsep HELP dalam solusi perubahan iklim
yang ditawarkannya.
Masyarakat sipil Indonesia tidak akan menoleransi jika skema-skema penanganan
perubahan iklim yang ditawarkan berpotensi merugikan masyarakat. Itu sebabnya,
setiap tindakan konkret untuk mengatasi dampak perubahan iklim harus diambil
tetapi tetap menjamin hak masyarakat.
Hal lain yang menjadi keprihatinan masyarakat sipil adalah mekanisme pendanaan
yang seharusnya tidak boleh lagi bergantung pada model utang, proses manipulasi
pengurangan emisi negara maju melalui mekanisme offset yang tidak akan dapat
menstabilisasi volume GRK secara global.
Bagi Indonesia, upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan tidak boleh lagi
menimbulkan masalah baru, seperti konversi lahan tanaman pangan ke lahan
tanaman bahan baku biofuel yang akan mengurangi kapasitas produksi pangan, atau
pun mengubah ekosistem rawa gambut dan laut sebagai penyeimbang iklim mikro dan
makro yang sangat erat dengan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya
setempat.
Pengelolaan utang ekologis sebaiknya dilakukan melalui mekanisme transitional
justice.. Kejahatan-kejahatan lingkungan harus diproses terlebih dahulu untuk
menegakkan keadilan kepada para korban, dan untuk pemulihan ekosistem yang
telah dirusak dalam praktek-praktek eksploitasi kekayaan alam oleh para
korporasi multi nasional.
Forum masyarakat sipil Indonesia untuk keadilan iklim menegaskan, negara maju
wajib mengontrol dan mengevaluasi investasi-investasinya di sektor
kehutanan-perkebunan, di mana kedua sektor ini memasok kebutuhan primer mereka,
yang berdampak kepada pembukaan kawasan hutan dan rawa gambut di Indonesia
untuk industri perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.
Mereka juga harus memastikan agar proyek-proyek uji coba dan modeling reducing
emission from deforestation and degradation (REDD) yang didanai tidak melanggar
hak-hak masyarakat terhadap kawasan adat, hutan, dan lingkungan hidup di
Indonesia.
Tanpa memperhatikan berbagai hal tersebut, penanganan perubahan iklim tidak
akan tercapai, dan perundingan UNFCCC hanya menjadi ajang bisnis karbon yang
gagal menyelamatkan bumi ini, demikian CSF.
BNJ
Sumber : Ant
[Non-text portions of this message have been removed]
