CATATAN SEORANG KLAYABAN: PERS YANG KELIRU ATAUKAH KESIMPANGSIURAN DISENGAJA?
Setelah kemarin [09 Desember 2004] media massa cetak dan elektronik secara luas menyiarkan berita tentang penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] tentang pembentukan Tim Investigasi Independen tentang kasus kematian Munir, melalui Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, hari ini Presiden SBY mengeluar bantahannya. Bantahan ini pun dilakukan melalui orang yang sama, yaitu Sudi Silalahi. Menurut Harian Kompas, Jakarta, 10 Desember 2004, Sudi mengatakan: "Subuh tadi, setelah shalat subuh, Presiden menelepon saya. Presiden menanyakan kapan dan di mana Presiden menolak pembentukan tim investigasi itu? Pertanyaan Presiden itu mengenai berita tadi (kemarin-Red) pagi yang menyebutkan seolah-olah Presiden telah menolak membentuk tim investigasi untuk kasus Munir. Padahal, saat ini Presiden masih menunggu proses dan hasil komunikasi Polri dan kejaksaan dengan istri almarhum," kata Sudi mengulang pernyataan Presiden Yudhoyono". Masih menurut Harian Kompas, Jakarta, "Oleh sebab itu, demikian Sudi, dalam pemberitaan pers dinilainya terjadi kesalahan. "Misinformation itu terjadi karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta kronologi yang ada, di mana saksinya adalah saya sendiri, Andi Mallarangeng, dan Dino Pati Djalal (keduanya juru bicara presiden) yang mendampingi Presiden Yudhoyono ketika bertemu dengan Suciwati sampai dengan sidang kabinet terbatas," katanya. Menanggapi bantahan dari Kantor Kepresidenan, Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik mengatakan pihaknya tetap berpendapat bahwa Presiden menolak untuk membentuk tim sebelum Presiden membuktikan sebaliknya dengan membentuk tim investigasi tersebut [Harian Kompas, 10 Desember 2004]. Sebelumnya, Rachland mengaku berbicara dengan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng. Dalam pembicaraan melalui telepon itu Andi mengatakan usulan tim investigasi presiden itu tak diperlukan. "Katanya, biarlah polisi yang menyelidiki kasus itu" (Kompas, 8/12). Mereaksi "penolakan" Presiden SBY, Suciwati kemarin menyatakan bahwa Presiden SBY "pura-pura" dan "berbohong" atau jika menggunakan kata-kata Sudi Silalahi "Presiden tidak pernah basa-basi atau hanya lip service dalam menangani kasus Munir". "Lip service" atau tidak,jawabannya akan dijelaskan oleh kenyataan. Kalau kenyataan berbeda dengan janji maka kenyataan akan membuktikan "lip service" yang benar. Hal lain yang menimbulkan pertanyaan adalah pernyataan Sudi Silalahi dan Andi Mallarangeng yang boleh dibilang tidak sama. Mengandung perbedaan bukan hanya dalam susunan kalimat tapi terutama dalam isinya. Andi Mallarangeng, sebagai salah seorang jubir Presiden mengatakan "..., biarlah polisi yang menyelidiki kasus itu". Tidakkah kalimat Andi ini berarti bahwa Tim Investigasi Independen tidak diperlukan karena "biarlah polisi yang menyelidiki kasus itu" [baca: kasus kematian Munir --JJK]. Tapi di pihak lain Sudi Silalahi memang mengakui bahwa "Memang untuk membentuk tim investigasi itu tidak mudah". Karena "tidak mudah" maka tangguhkan atau tidak diperlukan jika menurut pernyataan Andi. [Nampak pernyataan Sudi sendiri bersifat kontradiktif sehingga ide inti tersamar]. Cukup dengan tim kepolisian saja. Padalah tim penyelidikan pihak kepolisian dan Tim Investigasi Independen yang diusulkan Imparsial dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)sesungguhnya tidak bertentangan seperti yang dinyatakan oleh aktivis hak asasi manusia (HAM) yang diusulkan menjadi salah satu anggota Komite Pengarah Tim Investigasi Kasus Pembunuhan Munir, Todung Mulya Lubis: "Konsep tim investigasi yang diusulkan ke Presiden tidak mengambil alih tugas kepolisian, tetapi akan saling melengkapi. Kewenangan penyidikan tetap ada pada Polri. Tim akan berupaya mempercepat penyelidikan supaya kasus ini dapat dibawa ke pengadilan sesegera mungkin. Saya kecewa jika tim ini tidak jadi dibentuk," ujar Mulya Lubis sebelum bertemu dengan Presiden Yudhoyono bersama sejumlah aktivis antikorupsi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Pentingnya Tim Investigasi Independen ini juga ditunjukkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan dirinya masih akan mendengar alasan Presiden Yudhoyono jika memang Presiden menolak pembentukan tim investigasi dimaksud. Syafii memandang penting dibentuknya tim independen terhadap kasus Munir. "Karena polisi kita belum tentu profesional," ujarnya, kemarin.[Harian Kompas, Jakarta, 10 Desember 2004]. Membaca pernyataan Sudi dan Andi di atas yang bermaksud menyampaikan bantahan Presiden SBY, yang tertinggal adalah kesimpangsiuran dan pertanyaan: Apakah Sudi dan Andi sadar dengan isi pernyataan-pernyataan mereka yang justru tidak menjernihkan masalah tapi membuat masalah jadi simpangsiur, samar ataukah media massa cetak dan elektronik yang keliru atau salah? Di luar pertanyaan-pertanyaan ini, yang jelas sampai sekarang Tim Investigasi Independen itu masih belum dibentuk dan masih kita tunggu apakah ia akan dibentuk atau tidak ataukah "biarlah polisi yang menyelidiki kasus itu" karena "Memang untuk membentuk tim investigasi itu tidak mudah". Pernyataan Sudi dan Andi Mallarangeng sama sekali tidak menjernihkan dan tidak menjelaskan niat dan tekad Presiden SBY sesungguhnya. Keduanya menempatkan niat dan tekad Presiden SBY dalam samar kabut. Padahal seperti dikatakan juga oleh Humphrey R. Djemat, SH., LLM, Advokat dan Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia DKI Jakarta: "Sekali lagi digarisbawahi, kematian pendiri Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) dan Imparsial ini bukan akibat tindak kriminal biasa, sebab almarhum dikenal sebagai sosok yang tidak punya musuh pribadi. Munir dibunuh dengan motif politik (political assassination) yang dilakukan secara terencana oleh orang-orang profesional.Siapa otak di balik skenario ”pembunuhan” terhadap Munir dan apa motif sejatinya dari pelaku pembunuhan? Harapan besar kita lambungkan kepada Polri untuk menemukan jawaban atas tanda tanya ini secara profesional! [Harian Sinar Harapan, Jakarta, 09 Desember 2004]. Penuntasan penelitian independen dan transparan kasus kematian Munir merupakan batu ujian pertama bagi pemerintah SBY dalam menegakkan masalah HAM di negeri ini. Apakah pemerintah SBY pemerintah "lip service" atau tidak? Mengusut tuntas secara transparan kasus ini hanya menguntungkan pemerintah SBY dan SBY pribadi serta mayoritas penduduk negeri dan bangsa serta Republik. Dalam dunia militer dan kehidupan, kesamaran, melakukan kamuflase memang sering digunakan. Jika kasus Munir dipandang sebagai suatu medan pertempuran, ia adalah pertempuran strategis yang bisa berdampak strategis bukan hanya taktis. Penyamaran yang berbentuk kesimpangsiuaran dilakukan untuk memenangkan pertempuran stragis seperti pertempuran Stalingrad merupakan titik balik perlawanan terhadap fasis Hitler, yang menentukan perkembangan perang. Dari segi politik, ilmu militer, imbangan kekuatan, keadaan medan, kiranya penyamaran yang dilakukan [paling tidak] oleh Sudi Silalahi dan Andi Mallarangeng -- barangkali karena ketidaktelitian berbahasa Indonesia -- begini bukan kebetulan. Apalagi jika Sudi dan Andi sadar akan kalimat-kalimat pernyataan mereka. Bahwa kesalahan tafsir bisa terjadi pada media massa, tidak juga dibantah. Jika terjadi kesalahan dari pihak media massa, maka selayaknya media massa yang sungguh-sungguh bertanggungjawab segera membetulkan kesalahannya jika tidak ingin menjadi sekutu kekuasaan dan penyebar kebohongan. Entah kalau media massa juga berkepentingan menegakkan kebohongan di negeri ini. *** Paris, Desember 2004. JJ.KUSNI [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $4.98 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/Q7_YsB/neXJAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
