refleksi: Negara demokratik tentunya berbeda dari negara kleptokratik. Di negara demokratik semua warga masyarakat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di depan hukum, sedangkan di negara kleptokratik makin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat makin lebih kebal hukum. Kehebatan di Indonesia ialah para bandit koruptor bukan orang-orang kafir, tetapi mereka yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun, tidak pernah luput melakukan ritual ibadah "Gott ist mit uns".
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/08/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Kasus Korupsi KPU Diskriminasi Usut Hamid, DPR Perlu Beri Tekanan ke KPK [JAKARTA] Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas meminta DPR memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan mengapa terjadi perlakuan diskriminasi dalam pengusutan kasus korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terutama dengan tidak dijeratnya sejumlah anggota KPU yang kini berada di lingkaran kekuasaan seperti Hamid Awaluddin yang saat ini menjabat Menteri Hukum dan HAM. "DPR perlu membuat rapat khusus membahas persoalan keterlibatan Hamid, hal itu perlu agar KPK bisa menjelaskan bagaimana duduk persoalannya. DPR perlu menangkap perasaan yang berkembang di masyarakat bahwa telah terjadi diskriminasi dalam penanganan kasus korupsi ini," ujar anggota koalisi LSM yang juga Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (8/8). Sementara peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), E Sobirin menyatakan, saat ini masyarakat harus bergerak. Sebab terlihat sekali KPK sudah terpengaruh oleh kekuasaan. Sehingga mereka bersikap diskriminatif, terutama dalam menjerat Hamid. Pengakuan sejumlah saksi kasus segel surat suara Pemilu 2004 di pengadilan, seharusnya bisa menjadi bukti awal bagi KPK menetapkan Hamid sebagai tersangka. Saksi-saksi itu mengatakan, Hamid memimpin rapat pada 14 Juni 2004 dan menentukan harga segel surat suara sebesar Rp 99 per keping. Penentuan harga itu bukan dilakukan Daan Dimara, anggota KPU yang menjadi terdakwa kasus korupsi segel surat suara. "Jika sekarang KPK tidak bisa bergerak efektif, masyarakat melalui LSM bisa melakukan gerakan-gerakan yakni membawa persoalan ini ke lembaga-lembaga politik yang bisa melakukan tekanan, seperti DPR. Tentunya selain memberikan masukan kepada media massa via pemberitaan," tutur Sobirin. Sebastian melanjutkan, saat ini hampir semua lembaga yang diharapkan memberikan proses penegakan hukum sedang dilanda keprihatinan besar di kalangan publik. Yakni ada indikasi praktik hukum yang diskriminatif. "Perbedaan perlakuan terhadap orang yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Sekarang hukum hanya berlaku bagi orang yang tidak memiliki kekuasaan. Yang punya kekuasaan dibebaskan dari jerat hukum," kata dia. Dan ini terjadi di KPK dalam kasus KPU. Ada beberapa orang anggota KPU yang sudah mendekam di penjara dengan tingkat kesalahan yang dinilai publik sama. Sementara anggota lain, seperti Hamid, prosesnya bertele-tele dan tidak ditahan. Hal itu semakin memperkuat kesan tindakan KPK ini diskriminatif terhadap orang yang memiliki kekuasaan. Ada dua kemungkinan, pertama, KPK sedang mencari bukti yang cukup kuat untuk keterlibatan Hamid. Kedua, intervensi kekuasaan sangat kuat, sehingga melemahkan atau menjadikan KPK tidak berdaya sehingga berperilaku diskriminatif. "Kalau yang kedua terjadi, ini ancaman serius bagi eksistensi bagi KPK, dan lembaga penegak hukum kita," kata Sebastian. Sobirin mengatakan, persoalan Hamid akan menjadi beban bagi Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Citranya akan buruk, karena salah seorang menterinya diduga memberikan sumpah palsu. Enam saksi sudah menyatakan dia terlibat dan menjadi aktor utama dari penentuan tender di luar aturan. "Tetapi masyarakat politik secara luas akan melihatnya ini bukan beban ke Yudhoyono, melainkan beban untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karena memang, Hamid adalah orangnya Jusuf Kalla," kata Sobirin. Publik mengetahui, Kalla berusaha mempertahankan Hamid sedemikian rupa agar terlepas dari jeratan hukum. Namun, lanjut Sobirin, jika Kalla tetap mempertahankan Hamid, dia akan rugi. Tidak hanya bagi citranya sebagai wakil presiden, tetapi juga bagi Partai Golkar. Sobirin menilai, faktor kekuasaan masih tetap menjadi hambatan KPK. Terutama dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun, jika Kalla bisa melepas Hamid, diperkirakan, akan memudahkan KPK mengusut tuntas kasus KPU. [Y-4] Last modified: 7/8/06 [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
