http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/21/0901.htm
Freeport dan Kerusuhan Abepura
Oleh CECEP DARMAWAN
KERUSUHAN di Abepura Papua menelan korban. Di depan Kampus Universitas
Cenderawasih Abepura Papua, bentrokan dan kerusuhan berakhir dengan tewasnya
empat aparat keamanan (3 Polri dan 1 TNI AU). Kerusuhan tersebut merupakan
rangkaian protes-protes lanjutan dari tuntutan masyarakat Papua di Timika untuk
menutup PT Freeport Indonesia (PT FI). Mereka pun menuntut dibebaskannya para
pengunjuk rasa yang ditahan oleh pihak keamanan.
Sebelumnya, di tengah kunjungan Menlu AS Condoleezza Rice (14-15 Maret 2006) ke
Jakarta dengan kawalan pasukan Marinir AS, tanah Papua justru memanas. Terjadi
penghadangan massa di jalan masuk ke pertambangan PT FI yang dipicu oleh
kunjungan elit politik Papua (DPRP dan MRP) ke wilayah pertambangan PT FI.
Para pengunjuk rasa menginginkan mereka diajakserta dalam meninjau lokasi
pertambangan PTFI, namun ditolak oleh rombongan para elit politik Papua
tersebut. Akibat dari kekecewaan itu, massa bergerak menuju Hotel Sheraton dan
menghancurluluhkan berbagai fasilitas hotel, termasuk mobil-mobil milik PT FI
yang diparkir di halaman hotel.
Ada apa sesungguhnya di balik kerusuhan Abepura tersebut? Siapa dalang atau
aktor di balik kerusuhan tersebut? Mengapa eskalasi gerakannya begitu cepat?
Apakah ada indikasi konkret dari kelompok kepentingan tertentu yang ingin
mengacaukan suasana politik di Papua? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak
mudah untuk dijawab namun tetap dapat diurai secara sosial politik kaitannya
dengan kehadiran PT FI di Mimika.
Freeport "undercover"
Secara kasat mata, fenomena konflik sekitar PT FI ini, memberikan satu gambaran
yang menarik untuk dicermati dengan saksama. Tidak mustahil, konflik-konflik
yang berkaitan dengan eksistensi PT FI bukanlah merupakan satu fenomena baru
dari ketidakberesan penanganan PTFI selama ini sebagai warisan kebijakan
pemerintahan masa lalu (Orba). Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kontrak Karya
atau Contract of Work Area yang ditangani pemerintah Orba yang serbakorup telah
mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Sejak awal
kehadiran PT FI di Mimika (Kontrak Karya I, 7 April 1967) telah memicu
konflik-konflik baru, utamanya dengan masyarakat adat setempat (Suku Amungme
dan Komoro).
Perlakuan yang tidak akamodatif dari pemerintah dan PT FI terhadap tuntutan
masyarakat setempat mengakibatkan protes-protes yang terus-menerus baik
dilakukan secara terbuka maupun secara laten. Oleh karena itu, manifestasi atau
perwujudan konflik melalui protes-protes dan demonstrasi, seakan mengatakan
kepada publik bahwa pertentangan pemerintah dan PT FI dengan masyarakat adat
Papua ini adalah perseteruan yang "abadi". Indikasi ini diperkuat dengan adanya
dominasi kekuasaan atas hak-hak sipil maupun adat masyarakat setempat. Konflik
ini merupakan fenomena gunung es (iceberg phenomenon) karena apa yang terlihat
dan teramati publik hanyalah konflik-konflik di permukaan, sementara hakikat
konflik (laten) yang lebih besar nyaris tidak mudah dideteksi.
Lokasi pertambangan PT FI berupa gunung biji tembaga (Ertsberg), pertama kali
ditemukan oleh seorang ahli geologi kebangsaan Belanda, Jean Jacqnes Dory pada
1936. Kemudian ekspedisi Forbes Wilson tahun 1960 menemukan kembali Ertsberg.
PT FI pertama kali melakukan penambangan pada bulan Desember 1967 pasca-Kontrak
Karya I (KK I). Ekspor pertama konsentrat tembaga dimulainya pada Desember 1972
dan beberapa bulan kemudian tepatnya Maret 1973 projek pertambangan dan Kota
Tembagapura ini diresmikan oleh Presiden Soeharto.
Setelah sekian lama dilakukan ekplorasi (dan juga eksploitasi tentunya),
kandungan tembaga semakin berkurang dan pada 1986 ditemukan sumber penambangan
baru di puncak gunung rumput (Grasberg) yang kandungannya jauh lebih besar
lagi. Kandungan bahan tambang emas terbesar di dunia ini, diketahui sekitar
2,16 s.d. 2,5 miliar ton dan kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih.
Diperkirakan dalam sehari diproduksi 185.000 s.d. 200.000 ton biji
emas/tembaga. Dengan demikian, PT FI berhasrat lagi untuk memperpanjang KK I
dan dibuatlah KK II pada Desember 1991, yang memberikan hak kepada PT FI selama
30 tahun dengan kemungkinkan perpanjangan selama 2 X 10 tahun. Ini berarti KK
II ini akan berakhir pada tahun 2021 dan jika diperpanjang maka akan berakhir
2041. Jadi setelah 35 tahun lagi tepatnya 2041, barulah PT FI kembali menjadi
"milik" NKRI. Luar Biasa!!!
Jadi siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama ini? Nyatanya sumbangan ke
APBN hanya Rp 2 triliunan, saham pemerintah RI hanya 9,36 % sisanya milik
asing. Tentu saja yang mendapat "kue raksasa" ini adalah pihak-pihak yang
terlibat dalam pengeleolaan pertambangan ini. Menurut kantor berita Reuters
("PR", 18/3 2006) dinyatakan bahwa empat Big Boss PT FI paling tidak menerima
Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of the Board, James R Moffet menerima
sekira Rp 87,5 miliar lebih perbulan dan President Director PT FI, Andrianto
Machribie menerima Rp. 15,1 miliar per bulan.
Di samping itu, tentu tidak dinafikan bahwa keterlibatan pejabat Orba yang
menangani PT FI turut menikmatinya. Sebab, bukan tidak mungkin KK I dan II
diwarnai dengan berbagai "permainan" KKN. Dengan memakai logika awam yang
sederhana saja, siapa yang mau menjawab pertanyaan berikut "Mengapa pemerintah
RI hanya memiliki saham sebesar 9,36%? Mengapa hasil tambang berupa biji
tembaga dan emas tidak dihitung secara berbeda? Mengapa pula pengolahan
akhirnya untuk menjadi tembaga, emas dll. itu dilakukan di luar negeri? Maukah
para penentu kebijakan (pusat dan Papua) meminum air dari sumur yang tercemar
tailing (limbah pasir berkimiawi yang diperkirakan sekitar 190 ribu ton
sehari)?" Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut sebenarnya bukan untuk dijawab dengan logika kekuasaan yang
mengedepankan pembenaran-pembenaran (dalih) atas semua yang telah dilakukan
pemerintah.
Sejak Juli 1996 memang ada dana 1% dari laba kotor perusahaan untuk masyarakat
Timika. Layaknya dana "bancakan", dana 1 % bagi pihak masyarakat adat menjadi
sumber konflik internal diantara mereka. Dana tersebut disinyalir sebagai media
peredam seteleh adanya kerusuhan Maret 1996. Lembaga Masyarakat Adat Amungme
(Lemasa) awalnya menolak menerima dana tersebut. Masyarakat adat Amungme
menolak semua bentuk perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat setempat selain
Lemasa. Sementara masyarakt adat lain (Komoro dll) merasa berhak juga atas dana
tersebut. Terjadilah konflik-konflik internal sebagai babak baru persoalan PT
FI yang berkepanjangan. Walaupun kemudian dibentuk 7 yayasan yang mengelola
dana tersebut dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan adat setempat melalui
SK Gubernur Irja, konflik-konflik diantara mereka tetap saja terjadi. Intinya
adalah ketidakpuasan, ketidakadilan, dan pengelolaan yang tidak profesional.
Namun sesungguhnya konflik-konflik sekitar PT FI telah dimulai sejak perusahaan
itu berdiri. Pada saat persiapan awal projek PT FI sekira 1960-1973 telah
terjadi konflik dengan masyarakat adat setempat berkaitan dengan pengakuan
identitas dan pandangan hidup yang berhubungan dengan alam dan konsep tentang
Hai (konsepsi nenek moyang mereka di alam "atas"). Di samping itu konflik
pertama terjadi manakala tim ekspedisi Forbes Wilson tahun 1960 meminta bantuan
kepada masyarakat sekitar untuk membawa barang-barang keperluan rombongan,
tetapi pada akhirnya tidak dibayar. Kekecewaan dan merasa ditipu merupakan awal
dari konflik ini.
Konflik berikutnya yang dikenal dengan konflik January Agreement yang dibuat
tahun 1974. Isinya menyangkut kesepakatan antara PTFI dengan masyarakat suku
Amungme dalam kaitan pematokan lahan penambangan dan batas tanah milik PT FI
dengan masyarakat adat setempat. Namun pada kenyataannya, diduga PT FI telah
mengambil tanah adat jauh di luar batas yang telah disepakati. Masyarakat adat
semakin tergerser dan menjadi kaum pinggiran (pheripheral saja).
Konflik-konflik berkaitan dengan January Agreement terus saja berlanjut sampai
pembentukan Lemasa tahun 1992.
Konflik lainnya dipicu oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah. Lemasa
yang dikomandoi oleh Tom Beanal kemudian mengadakan musyawarah adat Lemasa
(7-13 Desember 1998) yang menghasilkan 4 resolusi yang berisi tentang resolusi
SDA, HAM, gugatan terhadap PTFI dan meminta dialog nasional. Lemasa memang
diyakini telah berubah dari gerakan sosial mejadi gerakan politik. Tahun 2003
terjadi kerusuhan di Timika, penyebab awal kerusuhan tersebut, bermula dari
adanya peresmian Provinsi baru. Kemudian kematian orang AS di Timika juga
memperpanjang daftar masalah PT FI ini. Dan kejadian Abepura kali ini merupakan
suatu rangkaian konflik yang tidak putus dari mata rantai konflik-konflik PT
FI.
Menurut keterangan Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Anton Bahchrul Alam
bahwa aktivis Front Papera Papua Barat, Selvius Bodi terlibat, namun sebenarnya
tidak mudah melakukan deteksi dini atas kasus ini dikaitkan dengan link up
gerakan internasional. Secara politik internasional tidak mustahil kasus
Abepura terkait dengan agenda terselubung (hidden agenda) dari (1) berbagai
gerakan separatis OPM, yang secara ilegal telah membuka perwakilan di Vanuatu,
memanfaatkan gerakan melanesian brotherhood, serta melakukan lobi-lobi
internasional di tempat pengasingan. (2) anggota Kongres AS yaitu Donald M.
Payne (asal Newark, New Jersey) dan Eni FH Faleomafalega (Samoa Amerika) yang
membuat surat kepada Menteri Luar Negeri AS dan Sekjen PBB tahun lalu,
mempersoalkan legalitas proses bergabungnya Papua ke dalam NKRI melalui PAPERA
pada 14 Juli-2 Agustus 1969 dan (3) Dewan Adat Papua yang meminta negara-negara
Pasifik, Eropa, dan AS meninjau kembali Resolusi 2504 (XXIV) .
Kita juga berharap Polisi dan TNI jangan dijadikan petugas "pemadam kebakaran"
atas berbagai limbah kebijakan pemerintah pusat. Rakyat jangan diaduhadapkan
dengan aparat. Musuh kita adalah imperialis-imperialis gaya baru yang berbaju
kapitalisme dengan mesin dan agen-agen perusahaan multi nasional yang
dijalankan kaum neoliberalis yang menindas.
Andaikan saja pimpinan bangsa ini tidak munafik dan masih memiliki nurani yang
sehat, perlu perenungan mendalam (kontemplasi) apakah kehadiran PTFI lebih
membawa berkah dan kemashlahatan bagi masyarkat Papua dan eksistensi NKRI atau
malah sebaliknya. Setelah itu membuat keputusan yang "berani" , tegas dan
memihak kepada kepentingan rakyat dan kedaulatan NKRI. Rakyat Papua sudah lelah
dengan berbagai konfllik yang diakhiri dengan korban demi korban! Sebab, tanpa
ada upaya konkrit dalam penanganan PT FI, masyarakat Papua akan tetap diliputi
oleh kabut ketidakjelasan masa depannya.***
Penulis, dosen ilmu politik Universitas Pendidikan Indonesia, kandidat doktor
ilmu sosial politik PPS Unpad, pernah melakukan survei pertahanan ke puncak
Grasberg, pertambangan Freeport Tembagapura di Mimika tahun 2005
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
