Jawa Pos [ Selasa, 13 Oktober 2009 ]
Fungsionaris DPP Partai Golkar Era Aburizal Bakrie Lebih Gemuk JAKARTA - Jumlah fungsionaris DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie alias Ical lebih gemuk daripada kabinet Jusuf Kalla. Selain bertambahnya kursi wakil ketua umum dan wakil sekretaris jenderal, Ical menambah sejumlah ketua pemenangan pemilu untuk beberapa pulau besar. Anggota Dewan Formatur DPP Partai Golkar Ridwan Bae menuturkan, penambahan personel itu merespons kondisi Golkar yang kini tak lagi menguasai lini pemerintahan mulai pusat hingga kelurahan seperti era Orde Baru. Sehingga, Golkar harus mempertajam konsolidasi pengurus di tingkat kabupaten/kota yang dibina langsung oleh DPP. "Karena itu, kepengurusan harus gemuk. Dulu bidang pemenangan pemilu hanya ada satu, sekarang dipecah menjadi lima sehingga mempermudah konsolidasi dan mobilisasi aktivitas. Struktur tersebut jauh lebih efisien daripada sekarang," terang dia. Salah satu tugas ketua-ketua bidang pemenangan pemilu adalah merealisasikan janji Ical untuk menguningkan Indonesia, yakni menambah jumlah bupati, wali kota, gubernur, dan pimpinan DPRD dari Golkar. Saat ini ada sekitar 250 gubernur/bupati/wali kota yang dicalonkan oleh Golkar. "Sesuai dengan arahan ketua umum, tidak harus kader Golkar yang dicalonkan di pilkada, melainkan calon yang paling berpotensi menang yang akan didukung Golkar," ungkap dia. Ketua DPP Golkar Bidang Mahasiswa dan LSM Fadel Muhammad menambahkan, daftar pengurus harian hasil munas dilengkapi dengan ketua-ketua departemen yang akan diumumkan dalam resepsi HUT Golkar 20 Oktober mendatang. Saat ini, terang Fadel, Dewan Formatur terus mematangkan nama-nama pengurus pleno DPP Golkar. "Masih akan ada evaluasi dan penambahan nama-nama hingga diumumkan pada 20 Oktober," imbuh dia. Fadel menjelaskan, ada sejumlah nama kader potensial yang tidak masuk dalam kepengurusan lagi, seperti Ferry Mursyidan Baldan yang dikenal piawai dalam bidang legislasi. "Orang-orang potensial itu tidak dibuang, tapi bisa saja nanti masuk dalam kegiatan DPP Golkar, seperti kelompok-kelompok kerja. Jadi, kaderisasi tidak harus menjadi pengurus, bisa saja cukup masuk dalam kegiatan partai," ungkap dia. Ridwan menambahkan, saat ini memang ada ketidakpuasan di kalangan kader Golkar terhadap kepengurusan hasil munas. Namun, dia menilai hal tersebut wajar. Sebab, hanya 90 di antara 500 pimpinan Golkar yang diambil sebagai pengurus harian dan pleno. "Orang yang ingin masuk 500, yang terpilih seratus, pasti yang 400 kecewa," ucap dia. Terkait dengan batalnya nama Khofifah Indar Parawansa yang sebelumnya tercantum sebagai ketua DPP Golkar bidang pendidikan dan kebudayaan, Ridwan menjelaskan bahwa Khofifah sebanding dengan Hajrianto Y. Thohari. "Dia kader Golkar dan kapasitasnya tidak kalah dengan Khofifah. Tentu kami memilih kader sendiri," tegasnya. (noe/tof) [Non-text portions of this message have been removed]
