http://www.indomedia.com/bpost/092005/11/depan/utama1.htm
Golkar Targetkan 6 Kursi Menteri Jakarta, BPost Partai Golkar rupanya tidak main-main menuntut kursi menteri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberi deadline (batas waktu) 20 Oktober 2005 harus sudah merombak (me-reshuffle) kabinet. Seiring deadline tersebut, Golkar meminta tambahan enam kursi menteri baru, disamping mempertahankan dua kursi menteri yang sudah didapat yakni Menakertrans, Fahmi Idris dan Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie. Adapun enam kementerian baru yang diincar adalah kursi Meneg BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham). Dari enam kursi menteri yang diincar, setidaknya sudah ada tiga nama yang dipersiapkan yakni Paskah Suzetta sebagai kandidat Meneg BUMN (menggantikan Sugiharto), Andi Mattalata sebagai calon Menhukham (menggantikan Hamid Awaluddin) dan Muladi sebagai calon Jaksa Agung (menggantikan Abdulrahman Saleh). "Kelima kursi menteri yang diminati Golkar itu kebetulan saat ini sedang dipegang para menteri dengan kinerja mengecewakan. Golkar sudah siap dengan kader-kader terbaik untuk menggantikan mereka," kata Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Golkar, Yudi Krisnandi kepada BPost, Sabtu (10/9). Yudi menegaskan, sebagai partai pendukung pemerintahan Yudhoyono, Golkar merasa serba tanggung kalau cuma kebagian jatah dua kursi menteri di kabinet. Dia mengatakan, Golkar baru akan bekerja optimal mendukung pemerintah bila mendapatkan setidaknya 7-8 kursi menteri baru. "Usulan nama-nama menteri baru itu akan dibahas DPP dalam waktu dekat ini," tegas Yudi. Dia juga menegaskan, bila di parlemen Golkar menguasai mayoritas kursi DPR, maka sudah sepantasnya Golkar mendapat kursi mayoritas di kabinet agar kinerjanya optimal dalam mendukung Yudhoyono. "Golkar tak mau serba tanggung bekerja dengan hanya dua menteri di kabinet," ujarnya. Yudi meyakinkan, dengan tambahan lima kursi menteri, maka Golkar lebih bisa menjamin stabilitas pemerintahan Yudhoyono hingga akhir periode. Bagaimana Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, menteri dari Golkar yang dituntut banyak pihak segera mundur? Yudi tak bersedia berkomentar soal Ical, panggilan Aburizal. Namun diakuinya, Golkar sendiri tak akan pernah ikut-ikutan menuntut Ical mundur karena kapasitasnya sebagai anggota Dewan Penasehat Partai Golkar. "Masak etis kalau kita menuntut kader sendiri mundur?" tuturnya. Dia pastikan, desakan reshuffle telah menjadi wacana sekaligus tuntutan serius di internal Golkar. Apalagi beberapa waktu lalu Angkatan Muda Golkar memberikan rekomendasi kepada DPP Golkar agar segera meminta Yudhoyono merombak sejumlah menteri yang tak maksimal kinerjanya. Demokrat Menolak Tuntutan Partai Golkar itu cukup mengagetkan pihak Partai Demokrat, partai utama penyokong Yudhoyono. Ketua DPP Partai Demokrat, Max Sopacua, menegaskan bahwa reshuffle sangat mungkin dilakukan kalau memang kinerja kabinet di bawah standar penilaian presiden. "Tapi kok lucu sekali kalau menuruti tuntutan lima kursi menteri dari Golkar. Kok masih berpikir jatah-jatahan? Aneh sekali," cetus Max Sopacua dikonfirmasi terpisah. Mantan penyiar TVRI ini menegaskan, kalaulah presiden benar-benar me-reshuffle kabinet, menteri baru tentu dipilih berdasar kepakaran dan profesionalisme. Bukan didasarkan faktor jatah-menjatah termasuk kepada Golkar. "Model jatah-jatahan adalah dagang sapi yang sangat tidak profesional. Golkar jangan berpikir secara kotak-mengkotak lagi," kata Max bernada tinggi. Max meminta pencabutan deadline 20 Oktober 2005 sekaligus meminta Golkar menghormati sepenuhnya hak prerogatif presiden. Max mengingatkan, tidak pernah ada komitmen jatah-menjatah kursi kabinet yang harus dipatuhi Yudhoyono di awal pemerintahan. Apalagi saat Yudhoyono terpilih sebagai presiden, Wapres Jusuf Kalla belum terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Tuntutan Golkar juga mendapat kritikan tajam dari kalangan pengamat politik. Indra J Piliang, pengamat politik dari Central For Strategic And International Studies (CSIS) menegaskan, tak ada jaminan Golkar bakal mendukung pemerintahan Yudhoyono kalau permintaan tambahan lima kursi menteri baru itu dituruti. Apalagi sudah santer beredar wacana bahwa Jusuf Kalla bakal diusung sebagai calon presiden Golkar di Pemilihan Presiden 2009. Menurut Piliang, tuntutan tersebut adalah trik Golkar untuk membalikkan isu kencangnya desakan mundur terhadap menteri yang juga kader Golkar yakni Aburizal Bakrie. "Menurut saya ini adalah ciri khas permainan Golkar. Yakni mengambil keuntungan di saat yang sangat sulit. Ini suatu tindakan politik yang tidak pantas dilakukan Golkar," kata Indra. Dia mengingatkan Golkar, dalam sistem ketatanegaraan RI, wakil parpol adalah di parlemen. Tidak ada hak menuntut perwakilan parpol di tubuh pemerintahan. Sebab pemerintahan melayani masyarakat dari semua golongan dan lintas parpol. "Karenanya Yudhoyono tak perlu meladeni tuntutan Golkar yang tidak elegan seperti ini," imbuh Piliang. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono memang pernah menjanjikan kemungkinan reshuffle bila usia pemerintahannya sudah genap setahun. Satu tahun pemerintahan SBY sendiri jatuh tepat 20 Oktober 2005 mendatang. Momen ultah genap setahun itulah yang ditetapkan sebagai deadline yang ditetapkan Golkar terhadap Yudhoyono untuk mencopot para menterinya yang tidak becus mengemban tugas. JBP/abs [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital. http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
