Republika
27/10/2004
Guru Bisnis Buku Di Sekolah
Oleh M Fauzi
Masalah penjualan buku-buku pelajaran di sekolah yang dilakukan para oknum
guru setempat kini sudah banyak menuai keluhan dari para orangtua murid. Juga telah
mengundang kritikan dari berbagai kalangan.
Betapa tidak, karena untuk memasukkan anak sekolah saja, setiap tahun
orang tua harus banyak mengeluarkan biaya mahal, tetapi sesudah anak bisa masuk
sekolah masih "digenjot" pula oleh para oknum guru menyusul adanya keharusan membeli
buku-buku pelajaran yang dijual di masing-masing sekolahan dengan harga yang relatif
mahal.
Lebih parah lagi, tahun ajaran baru selalu diidentikkan dengan buku
pelajaran baru. Akibatnya, buku tahun lalu tidak bisa dipergunakan oleh murid-murid
tahun sekarang. Hal inilah yang membuat beban pikiran orang tua murid. Terutama bagi
mereka yang ekonominya pas-pasan, masalah ini jelas menjadikan beban yang semakin
berat.
Memang, tidak semua oknum guru mengharuskan para muridnya untuk membeli
buku pelajaran secara tunai. Sebagian di antara mereka malah ada yang masih berbaik
hati dan membolehkan murid membayar buku secara cicilan, namun seringkali orang tua
murid terpaksa membayar cash. Karena, bila tidak dibayar sekaligus, khawatir akan
terjadi hubungan kurang harmonis antara guru itu dengan anaknya yang bahkan dapat
mengganggu perkembangan belajar.
Kenyataannya, ada saja guru-guru yang memberi ancaman sanksi bagi
murid-muridnya yang tidak membeli buku pelajaran dari mereka, sekalipun murid yang
bersangkutan bisa melengkapi dirinya dengan buku termaksud dengan cara meminjam atau
mem-foto kopi buku tersebut. Di sini jelas terkesan, bahwa selama ini para murid bagi
kalangan pendidik lebih merupakan obyek ekonomi daripada sebagai obyek pendidikan.
Oknum guru sales buku tersebut merasa tertarik bisnis buku di sekolahan
tempat mereka mengajar diduga karena memperoleh komisi dari penerbit. Kisarannya pun
sangat menggiurkan, yakni sekitar 30-50%. (Kompas, 16/07/04)
Bisa dipahami memang, sebab peluang penghasilan tambahan yang relatif
besar ini tanpa harus meninggalkan tempat kerjanya. Bisnis perbukuan yang kompetitif,
menyebabkan buku-buku pelajaran sekolah tidak hanya dipasarkan secara konvensional
(melalui toko buku), tetapi juga melibatkan guru yang bersedia sebagai tenaga
pemasaran. Modus operandi semacam ini sudah berlangsung sekitar lima tahun terakhir
dan agaknya akan terus berlanjut, karena dinilai lebih efektif dibandingkan dengan
pemasaran secara konvensional.
Maklum saja, jika usaha sampingan oknum guru itu dari kalangan sekolah
swasta. Karena, hal itu dapat merupakan upaya menggali dana dari masyarakat guna
menunjang biaya operasional sekolah yang bersangkutan. Namun bila hal yang sama
dilakukan juga oleh oknum guru dari kalangan sekolah negeri, bisa terbentur dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap pegawai negeri (dalam kasus ini
melibatkan pegawai negeri sipil atau PNS). Padahal, sekalipun anggaran sekolah negeri
sangat terbatas, sebenarnya anggaran untuk masing-masing sekolah sejenis itu sudah
disiapkan negara atau menjadi tanggung jawab pemerintah. Kenyataannya, sebagian oknum
guru sekolah negeri tidak kalah gairahnya, jika harus berperan sebagai sales buku-buku
pelajaran.
Berdasarkan pada Pasal 12B Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka
kasus penerimaan komisi oleh guru yang berjualan buku di sekolah sangat bisa dikenakan
sanksi hukum. Pasal itu berbunyi: (1) "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya
dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."
Pada ayat (2) dinyatakan, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara
negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara minimal 4 (empat)
tahun dan maksimal 20 (duapuluh) tahun, dan pidana denda minimal Rp 200.000.000,-
(duaratus juta rupiah), dan maksimal Rp 1.000.000.000,-- (satu miliar rupiah). Adapun
ruang lingkup dari gratifikasi berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut adalah
pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Ketentuan sebagaimana termaktub di dalam pasal 12B ayat (1) baru
dinyatakan tidak berlaku bila pelaku melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), sesuai dengan ketentuan pasal 12C
ayat (1). Selanjutnya di dalam ayat (2) dinyatakan: "Penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30
(tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima."
Pihak pemerintah selama ini terkesan membiarkan oknum guru PNS yang
berbisnis buku pelajaran di sekolah. Masalahnya, peraturan perundang-undangan tersebut
tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk
menindaklanjuti proses hukum secara lebih konkret, dan hal ini merupakan kelemahan
pihak pemerintah yang harus segera diatasi agar masalahnya tidak berlarut-larut.
Pemerintah cq Departemen Pendidikan Nasional perlu menetapkan aturan aspek
teknis yang jelas dalam jalur penjualan buku-buku pelajaran. Aspek teknis itu
berkaitan dengan apakah kepala sekolah atau guru boleh menerima komisi dari penerbit
atas penjualan buku-buku pelajaran. Kebijakan Depdiknas diharapkan bersifat tegas,
konsisten, tanpa adanya keberpihakan pada kepentingan apa pun.
Menurut rencana, awal Oktober mendatang, Dirjen Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas, Indra Djati Sidi akan mengundang Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi)
-- selaku asosiasi penerbit -- dan bupati/wali kota atau pejabat dinas pendidikan dari
tiap daerah untuk membuat nota kesepahaman tentang pengadaan dan penyaluran buku
pelajaran. (Kompas, 28/09/04).
Ikapi diminta melarang anggotanya menyalurkan buku ke sekolah. Mekanisme
penyaluran buku seharusnya melalui took buku, dengan terlebih dahulu memberikan
informasi kepada sekolah tentang buku dan terbitan mana saja yang lolos penilaian dan
sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Terhadap penerbit yang melanggar
kesepakatan ini, Ikapi diminta memberikan sanksi. Pada sisi lain, bupati/walikota bisa
memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang tetap menjalin transaksi bisnis dengan
penerbit.
Tak kurang pentingnya pembenahan dari dalam sekolah yang dilakukan kepala
sekolah dan tenaga pengajar di masing-masing sekolah. Untuk itu, perlu ada sosialisasi
UU tentang tindak pidana korupsi di kalangan guru PNS sekolah tingkat dasar dan
menengah, khususnya berkaitan dengan bab gratifikasi. Hal ini mengingat bahwa masalah
komisi, diskon, atau rabat, sudah dianggap biasa bagi kalangan PNS.
Agar Komite Sekolah/Dewan Sekolah mampu turut menentukan kebijakan
perbukuan di sekolah yang sesuai dengan UU, maka eksistensinya harus independen.
Masalahnya, keberadaan Komite Sekolah/ Dewan Sekolah selama ini belum menjadi
inspirator bagi orang tua murid, melainkan lebih merupakan tukang stempel dari
kebijakan pengelola sekolah.
Koperasi sekolah bisa dilibatkan, jika buku penunjang memang harus
diadakan, asalkan perlu berhati-hati dalam menyeleksi buku pelajaran. Menurut Kepala
Pusat Perbukuan, Sugijanto, kini banyak beredar buku pelajaran tak layak pakai. (Suara
Pembaruan, 28/09/04). Bisa saja kualitas/pengadaan buku wajib kurang memenuhi harapan
guru, maka proses penjualannya tidak langsung oleh guru yang bersangkutan, tetapi
sebaiknya dikelola oleh koperasi sekolah. ***
(Penulis adalah pengamat masalah sosial dan
pendidikan, tinggal di Jakarta).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
