http://www.kompas.com/ver1/Internasional/0703/28/045921.htm
Iran Alihkan Devisa Dollar AS
KUALA LUMPUR, SELASA - Gubernur Bank Sentral Iran Ebrahim Sheibany, Selasa
(27/3), mengungkapkan, sanksi baru Dewan Keamanan PBB hanyalah "simbolik" dan
tidak akan memengaruhi perekonomian Iran. Meski demikian, Iran telah
mengalihkan cadangan devisa dari dollar AS ke mata uang lain.
"Sanksi itu tidak ada pengaruhnya karena tidak terkait dengan ekonomi kami.
Sanksi itu hanya terkait dengan beberapa hal simbolik, contohnya mereka
menjatuhkan sanksi atas persenjataan kepada negara lain," ungkap Sheibany.
Dia menambahkan, Iran bukanlah produsen utama ataupun pengekspor persenjataan
ke negara lain. "Saya bisa katakan (sanksi) itu tidak akan berpengaruh buruk
terhadap ekonomi kami," papar Sheibany.
Meski demikian, diungkapkan, Iran telah mengurangi cadangan devisanya dalam
bentuk dollar AS ke tingkat hanya 20 persen sebagai respons atas sikap
permusuhan AS terhadap Iran.
Gubernur Bank Sentral Iran itu menegaskan, ekonomi Iran bisa mengatasi
sanksi-sanksi PBB dan negerinya mempunyai cukup cadangan devisa dalam bentuk
mata uang asing untuk mengatasi jika terjadi guncangan besar. Namun, tidak
disebutkan berapa cadangan devisa yang dimiliki Iran saat ini.
Menyusul disahkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747, Ketua Kebijakan Luar Negeri
Uni Eropa Javier Solana, Senin, telah menelepon ketua perunding Iran, Ali
Larijani. Telepon itu untuk memperbarui kontak dan menjelaskan apa yang telah
dilakukan masyarakat internasional dan keinginan negara-negara adidaya untuk
membuka kembali perundingan dengan Iran mengenai paket insentif untuk mengatasi
kebuntuan perundingan.
Juru bicara Solana, Cristina Gallach, menjelaskan tidak ada pembicaraan
mengenai substansi dalam pembicaraan telepon itu.
Ditambahkan, Larijani mengungkapkan penentangan Iran atas resolusi baru DK
itu, tetapi menerima baik undangan untuk melakukan kontak kembali dan melakukan
pembicaraan pada beberapa hari mendatang.
Cara damai
Dari pertemuan pemimpin Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin China Hu Jintao
di Moskwa, kedua pemimpin itu dalam pernyataan bersamanya menyampaikan, "Rusia
dan China menekankan bahwa masalah program nuklir Iran harus diselesaikan hanya
dengan cara damai, melalui perundingan."
Ditambahkan, Rusia dan China akan melakukan segala upaya untuk memastikan
dimulainya kembali perundingan dengan cepat dan menemukan sebuah penyelesaian
jangka panjang yang bisa diterima semua pihak.
Menyesalkan
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan sejumlah ormas Islam kembali menyesalkan
sikap pemerintah yang mendukung resolusi DK PBB Nomor 1747. Resolusi itu
dianggap bukan solusi damai atas masalah nuklir Iran, melainkan merupakan
alasan awal untuk menyerang dan menguasai Iran.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang bersama
sejumlah wakil dari ormas Islam menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Berooz
Kamalvandi di kantor Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa. "Kita harus
mempertanyakan sikap pemerintah ini, dan Menlu Hasan Wirajuda perlu memberikan
penjelasan sebenar-benarnya," ujarnya.
Menurut Din, sikap pemerintah ini memperlihatkan keberadaan Indonesia sebagai
anggota tidak tetap DK PBB tidak memiliki signifikansi bagi keterwakilan sebuah
negara besar dan berdaulat yang dapat berperan menciptakan keseimbangan global.
Menurut Din, Indonesia seharusnya berempati kepada Iran sebagai sesama negara
Islam dan anggota Gerakan Nonblok, dengan memperlihatkan sikap berani menolak
resolusi PBB itu. Apalagi, suatu waktu Indonesia mungkin perlu juga membangun
instalasi tenaga nuklir bagi pengembangan iptek dan kesejahteraan rakyat pada
masa depan.
Berooz Kamalvandi mengatakan, instrumen DK PBB sebenarnya sudah terbukti
tidak bisa menyelesaikan masalah perdamaian dunia. Contohnya, persoalan
Palestina hampir 50 tahun tidak selesai.
"Apakah kegiatan Iran membangun instalasi nuklir dengan tujuan damai itu
menakutkan? Kami sudah membuka semua pintu untuk diperiksa. Anehnya, ketika
Israel menghancurkan negara lain, tidak pernah dianggap sebagai ancaman
keamanan dunia," ujarnya.
Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Abdul Asri Harahap
mengkhawatirkan, resolusi ini hanyalah langkah awal untuk menyerang Iran.
Sedangkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Zulkifli Hasan menilai
sikap pemerintah hipokrit dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengklarifikasi secara terbuka sikap tersebut. Jika klarifikasi dianggap belum
memadai, F-PAN mendukung gagasan interpelasi yang kini bergulir di DPR.
(AFP/Reuters/MAM/DIK/OKI)
function WindowOpen1(url) {
myWin1=open(url,"displayWindow","width=400,height=400,toolbar=no,menubar=no");
return false; }
---------------------------------
Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and
always stay connected to friends.
[Non-text portions of this message have been removed]
