Komite Pimpinan Pusat - Partai Rakyat Demokratik
(KPP-PRD)
Jl. Tebet Barat Dalam VIII L No. 2 , Jakarta Selatan – 12820
Telp.021-8309061, e-mail : [EMAIL PROTECTED] website: www.prd-online.or.id
No : D/KPP-PRD/X/04/016
Hal : Pernyataan Sikap
Kabinet Indonesia Bersatu SBY-Kalla adalah Kabinet Dagang Sapi yang Merugikan Rakyat
Harapan rakyat untuk mendapatkan perubahan dari SBY-JK, tentu saja bukan hanya
sekadar perubahan orang-orang dalam komposisi kabinet, namun juga perubahan dari
program-program ekonomi politik yang selama ini sudah terbukti menyengsarakan
rakyat—ekonomi neoliberal sesuai resep IMF--menjadi program yang mengeluarkan rakyat
dari krisis.
Kabinet Indonesia Bersatu Bukan Kabinet Kerakyatan
Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah perubahan seperti apa yang akan
diwujudkan dari kabinet yang tim-tim ekonominya—Mari Pangestu, Sri Mulyani, Aburizal
Bakri--adalah orang-orang yang diataranya terindikasi bermasalah dan ekonom yang
menggunakan mazhab ekonomi imperialis neoliberal? Apa yang berbeda dari pemerintahan
Megawati yang juga menggunakan mazhab ekonomi yang sama, sesuai pesanan IMF, WB, WTO,
CGI? Sementara makna pilihan rakyat terhadap SBY-JK adalah kesadaran rakyat akan
kegagalan pemerintahan Mega dan keinginan untuk terwujudnya perubahan yang signifikan
terhadap tingkat kesejahteraan dan perbaikan kualitas demokrasi.
Tidak mungkin kita mengharapakan moratorium pembayaran hutang luar negeri yang setiap
tahun pembayaran cicilan dan bunganya membebani hampir 30% APBN. Tidak mungkin rakyat
akan menikmati pendidikan yang murah bahkan harusnya bisa gratis jika program subsidi
pendidikan dicabut dan kampus dijadikan layaknya prusahaan melalui program otonomisasi
kampus. Peyehatan ekonomi ala IMF yang salah satunya melalui program privatisasi
sesungguhnya adalah siasat politik imperialis untuk merampas aset-aset ekonomi
strategis rakyat dengan menjual murah BUMN-BUMN, dan Kementerian BUMN tidak mungkin
mampu menghentikan privatisasi karena sudah tertuang dalam perjanjian LoI untuk
dituntaskan tahun ini. Liberalisasi perdagangan yang selama ini berjalan dan sudah
terbukti telah menyengsarakan para petani dan menghancurkan industri nasional pasti
akan tetap dilanjutkan, dan Menteri pertanian sama sekali tidak menyentuh persoalan
mendasar ini—hanya mengulang-ulang jargon ketahanan pangan tanpa
teknologisasi massal dan murah bagi petani. PHK-PHK masal akan terus terjadi
sepanjang industrialisasi nasional tidak menjadi prioritas, dan privatisasi dihentikan
sama sekali. Harapan 11 juta para penganggur terbuka untuk mendapatkan lapangan kerja
akan sulit terwujud sebagai konsekuensi ekonomi pasar bebas yang hanya mengandalkan
investasi asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada angka 7%.
Kabinet Indonesia Bersatu Tak Menjamin Kemerdekaan Nasional
Seluruh program penyesuaian struktural tersebut sangat membebani anggaran negara
sehingga kemampuan negara untuk mengatasi krisis kesejahteraan rakyat menjadi hilang.
Kemampuan anggaran Negara untuk meletakan dasar-dasar bagi industrialisasi nasional
sebagai jalan keluar pemulihan krisis ekonomi juga menjadi terbelenggu oleh
kehendak-kehendak IMF. Kepatuhan pemerintahan kita untuk melaksanakan seluruh
program-program ekonomi yang didiktekan oleh IMF sesungguhnya secara esensi telah
membuat bangsa dan rakyat kita kehilangan kemerdekaan nasionalnya.
Kabinet Indonesia Bersatu Tak Menjamin Pemerintahan Bersih
Sementara itu penyelesaian korupsi tidak tercermin dalam pemerintahan dan kabinet,
karena tokoh-tokoh yang terindikasi tidak bersih—Yusuf Kalla sendiri, Aburizal
Bakri—masih saja direkrut. Pembersihan birokrasi secara menyeluruh, tidak cukup
diselesaikan oleh program karitatif Jaksa Agung dalam bentuk menagkap dan mengadili
beberapa koruptor saja sebagai bentuk sogokan pada rakyat—yang ironisnya dimulai
dengan memberikan SP3 pada Ginanjar Kartasasmita.
Kabinet Indonesia Bersatu Tak Menjamin Pemerintahan Demokratis
Harapan rakyat yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan dan dambaan akan tegaknya
penghargaan terhadap hak asasi manusia pasti akan terabaikan. Karena bukan hanya
bergantung pada Abdulrahman Saleh untuk berani mengusut tuntas kasus kejahatan
kemanusiaan, akan tetapi persolan penyelesaian kasus-kasusa pelanggaran HAM memang
tidak masuk dalam agenda prioritas pemerintahan SBY-JK.
Dengan bercokolnya figur-figur kaki-tangan IMF dalam kabinet Pemerintahan baru sudah
pasti akan menghambat kebutuhan untuk mengatasi krisis kesejahteraan rakyat. Program
untuk: penentangan terhadap politik kenaikan harga akibat pemotongan–pemotongan
subsidi, penyelesaian terhadap PHK-PHK massal dan buruh kontrak, perumahan murah untuk
rakyat, dan kebutuhan akan tanah-modal-teknologi modern murah bagi kaum tani, sudah
pasti akan dihambat oleh kaki tangan IMF di Kabinet. Demikian juga program yang
menjadi dasar-dasar bagi industrialisasi nasional: Penghentikan pembayaran hutang
sebelum Rakyat Sejahtera (moratorium hutang), penentangan terhadap privatisasi dan
liberalisasi perdagangan, pendidikan dan kesehatan murah hingga gratis untuk rakyat,
sudah pasti juga akan dihambat oleh kak-itangan IMF tersebut.
Perubahan watak kekuasaan dengan memperhatikan kegagalan penyelesaian krisis ekonomi
dari pemerintahan sebelumnya, adalah dengan menciptakan karakter Pemerintahan yang
benar-benar KERAKYATAN dan MERDEKA dari kepentingan dan eksploitasi kaum imperialis
neoliberal melalui IMF. Berjayanya kebijakan-kebijakan ala IMF juga berdampak tidak
kondusifnya proses demokrasi. Kebijakan ala IMF yang terbukti telah menyebabkan
perlawanan-perlawanan Rakyat dimana-mana itu pasti membutuhkan syarat-syarat kebijakan
politik yang represif.
Dilihat dari konfigurasinya yang terdiri dari pensiunanan militer, pengusaha hitam,
politisi oportunis dan ekonom pro IMF, sesungguhnya kabinet SBY-JK samadengan
sebelumnya yaitu kabinet dagang sapi yang akan kembali meyerahkan negeri ini beserta
rakyat dan kekayaan alamnya pada cengkraman imperialisame neoliberal. Hal ini juga
sekaligus menelanjangi ilusi harapan perubahan yang berlebihan pada pemerintahan
SBY-JK.
Untuk itu,kami menyerukan:
Jikalau PKS konsisten dengan pembelaan pada rakyat miskin yang telah disengsarakan
oleh program-program ekonomi alaI MF, sudah seharusnya semenjak kabinet ini diumumkan
PKS semestinya mencabut dukungan politiknya pada SBY dan bergabung bersama barisan
oposisi kerakyatan.
Seluruh kekuatan demokratik agar mengawasi perubahan yang dijanjikan
pemerintah—yang sudah teridentifikasi merugikan rakyat—dengan persatuan yang meluas di
mana-mana.
Bangun Pemerintahan Bersih, Demokratik, Merdeka, dan Kerakyatan!
Bangun Persatuan Rakyat Menuju Pemerintahan Persatuan Rakyat!
Jakarta, 11 Oktober 2004
KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
(KPP – PRD)
Yusuf Lakaseng
Zely Ariane
Ketua Umum
Sekretaris Jenderal
Gulingkan Pemerintahan Boneka Penjajah Asing dan Militerisme!
Bangun Persatuan Rakyat-Bentuk Pemerintahan Rakyat Miskin!
Komite Pimpinan Pusat - Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
Jl. Tebet Barat Dalam VIII L No. 2
Kec. Tebet Barat
Jakarta Selatan 12810
Telp. 021-8309061
Hp.
0816-1922626 (Ketua Umum)
0815-8126673 (Sekjend)
0815-6867741 (Ketua I)
0816-1675291 (Ketua II)
0815-8946404 (Ketua III)
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail – CNET Editors' Choice 2004. Tell them what you think. a
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
