SUARA KARYA
Kontroversi Privatisasi BUMN
Oleh Syaiful Bari
Kamis, 23 Juni 2005
Rencana pemerintah melakukan privatisasi terhadap beberapa Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) kembali menjadi menu diskusi menarik akibat kontroversi yang
terus mengemuka. Kali ini pemerintah akan melakukan privatisasi terhadap
beberapa BUMN dengan target penerimaan negara semaksimal mungkin untuk menutupi
defisit anggaran negara.
Menurut Aburizal Bakrie (Ical), privatisasi beberapa BUMN perlu segera
dilakukan untuk menutupi defisit anggaran negara. Bahkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2005 ini, pemerintah telah
menetapkan penerimaan dari privatisasi BUMN sebanyak Rp 3,5 triliun. Sedangkan
penerimaan dari setoran dividen BUMN sekitar Rp 9,5 triliun. Jadi, target
penerimaan dari Kantor Menneg BUMN tahun ini adalah Rp 13 triliun.
Program kebijakan pemerintah yang dimotori Aburizal Bakrie itu mengundang
polemik dari beberapa faksi. Polemik itu dipicu oleh distingsi pendapat
mengenai privatisasi BUMN antara Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK)
dengan Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie.
Sikap kontra privatisasi Wapres JK itu sinergis dengan sikap Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga tidak menginginkan privatisasi dilakukan
secara membabi-buta. Presiden SBY dan Wapres JK tidak ingin mengambil jalan
pintas dengan cara menjual harta yang produktif milik negara, yaitu BUMN. Kalau
saja, ini terus dilakukan, maka keberlangsungan pembangunan ekonomi di Tanah
Air dikhawatirkan akan terancam.
Bagi Wapres JK sendiri, privatisasi BUMN merupakan langkah yang keliru. Karena
itulah kemudian, dirinya tidak setuju dengan privatisasi BUMN yang akan
dilakukan sekarang. BUMN lebih baik dikelola terlebih dahulu supaya pembayaran
dividen (bukan privatisasi) dan pajaknya meningkat. Kurang lebih ide ini
jugalah yang digagas oleh Menteri Negara BUMN Sugiharto.
Dalam RAPBN antara privatisasi dan dividen memang ada perbedaan pos. Dana hasil
privatisasi dimasukkan dalam pos untuk menutup defisit, sementara dividen masuk
dalam pos pendapatan. Tapi, keduanya sama-sama masuk dalam kantong RAPBN.
Tampaknya gagasan yang diusung oleh Sugiharto itu cukup menarik. Daripada
melepas BUMN kepada pihak asing (luar), lebih baik BUMN yang ada dimaksimalkan
kinerjanya dahulu sehingga mampu mendapatkan laba tinggi. Apalagi bila kita
bercermin pada penjualan Indosat tahun 2004 yang menghasilkan dana Rp 5,6
triliun, tetapi untuk menambal kerugian PLN yang tidak efisien sebesar Rp 2
triliun rupiah.
Berbeda dengan JK, Aburizal Bakrie menegaskan, program privatisasi BUMN harus
secepatnya dilakukan untuk memenuhi target penerimaan negara dari BUMN
(termasuk dividen) sebesar Rp 13 triliun. Kalau langkah ini tidak diambil, bagi
Aburizal, kira-kira akan didapatkan dari mana uang penggantinya.
Aburizal Bakrie juga menekankan perlunya privatisasi sebab untuk mencairkan
dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar 250 juta dolar AS atau
sekitar Rp 2,4 triliun. Hal itu terjadi karena syarat pencairan dana tersebut
mengharuskan adanya penerbitan peraturan pemerintah tentang privatisasi dulu.
Fenomena polemik tentang privatisasi ini mengingatkan kita pada tekanan serupa
yang pernah kita terima dari IMF saat Indonesia bersusah payah keluar dari
krisis ekonomi akhir tahun 1997-an silam. Kondisi waktu itu jelas berbeda
dengan konteks zaman ini. Pada akhir tahun 1997-an, Indonesia sama sekali tidak
punya pilihan untuk bertahan kecuali melakukan privatisasi. Maklum, ketika
krisis terjadi sejak Juli 1997, hampir tidak ada BUMN yang dapat memberikan
manfaat yang berarti.
Bahkan pemerintah sendiri justru harus menyuntikkan dana obligasi ratusan
triliun rupiah, terutama untuk menyelamatkan bank-bank milik pemerintah. Dalam
situasi tidak punya pilihan seperti itu, maka menjadi sangat wajar bila
privatisasi yang dilakukan sejak tahun 1998 tidak banyak menghasilkan
perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan rakyat Indonesia.
Neo-kolonialisme
Pada dasarnya, proyek privatisasi merupakan program pemerintah berkaitan dengan
profesionalisme BUMN dan anggaran. Dari privatisasi ini diharapkan BUMN
tersebut menjadi profesional dan tidak menjadi sapi perah bagi kelompok yang
sedang berkuasa. Pada sisi lain, ketika anggaran selalu defisit, maka dana dari
privatisasi ini bisa digunakan untuk menutupinya.
Di titik ini seakan tidak ada persoalan. Namun jika dikritisi secara lebih
mendalam, di balik proyek privatisasi ini, ada beberapa problem krusial yang
justru akan menjadikan bangsa ini terjebak kepada kerugian maha-besar dan
ketergantungan terhadap negara-negara maju.
Pertama, proyek privatisasi yang dilakukan pemerintah selama ini mengambil
obyek BUMN yang potensial menguntungkan dan sekaligus strategis. Contoh konkret
adalah Indosat yang kini sudah dikuasai Temasek Singapura. Logikanya sederhana,
untuk memperoleh harga tinggi dari hasil privatisasi, maka yang harus dijual
adalah BUMN yang bagus. Argumentasi itu memang tidak salah. Namun semestinya
yang diprivatisasi bukan BUMN yang menguntungkan dan strategis agar BUMN itu
berkembang secara progresif. Biarkanlah BUMN yang tidak bisa memberikan
kontribusi bagi negara saja yang dijual. Bukan yang bagus-bagus.
Kedua, kontribusi terhadap negara ke depan dari hasil penjualan aset-aset milik
negara itu tidaklah banyak. Bisa dipastikan harga penjualannya akan murah
sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hasil itu tidak cukup menebus derita rakyat
Indonesia yang berkepanjangan. Karena itu, pemerintah harus memperbaiki kinerja
BUMN terlebih dahulu supaya keuntungan yang diperolehnya semakin besar. Bukan
asal jual aset-aset milik negara.
Ketiga, kebijakan privatisasi sebagai pelepasan aset negara alias tidak
nasionalistik lagi, sama artinya dengan asingisasi. Maksudnya, BUMN yang
diprivatisasi itu jatuh ke tangan asing sebab merekalah yang memiliki dana
besar untuk itu. Implikasinya, pihak asinglah yang menguasai BUMN hasil
privatisasi.
Privatisasi yang berujung pada pemilikan asing itu memang sudah didisain sejak
awal. Karena ketika berhubungan dengan IMF, salah satu syarat utamanya adalah
melakukan privatisasi BUMN. Fakta ini dapat memuluskan agenda neo-kolonialisme
pihak asing terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang katanya
kaya raya ini. Rakyat Indonesia akhirnya menjadi buruh di istananya sendiri.
Kolonialisme negara-negara kuat sudah bermetamorfosa menjadi kolonialisme baru
(neo-kolonialisme) yang tidak kalah hegemonik dan eksploitatifnya ketimbang
kolonialisme klasik. Neo-kolonialisme ini memang tidak lagi dalam bentuk
penjajahan fisik, melainkan telah berubah wajah menjadi ancaman dominasi
ekonomi dari negara-negara maju.
Keempat, proyek privatisasi jelas akan membahayakan kelangsungan hidup
putera-puteri bangsa. Generasi penerus masa depan ini akan disulitkan dengan
"sawah" penghasil keuangan negara. Kalau "sawah-sawah" atau aset-aset milik
negara sudah habis dijual kepada pihak asing, maka generasi masa depan negeri
ini pasti akan kehilangan ruang gerak dan kemerdekaan. Bila ini yang terjadi,
maka langkah pemerintah Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan bunuh diri. ***
(Penulis, mantan Direktur Social and
Philosophical Studies - Sophis, Yogyakarta).
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
