RUU Pornografi: Lima Argumen Mengapa Harus Ditolak Saya baru saja membaca bocoran RUU Pornografi yang akan diserahkan DPR kepada pemerintah untuk dibahas. Dokumen itu mengerikan. Simak bagian-bagian yang mencakup definisi peran serta masyarakat yang pada praktiknya memberikan izin untuk main hakim sendiri (pasal 23); definisi upaya pencegahan sebagai kartu hijau untuk premanisasi (pasal 20), dan, ini yang paling mencengangkan, bagian yang mencakup hukuman pengasingan ke tempat terpencil selama 1 sampai 15 tahun (ingat Digoel, Buru ?) bagi para pelaku pornografi! Juga, seperti rancangan terdahulu, tak ada kriteria yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Dan apabila kriteria itupun ada, ia akan sudah pasti mewakili seperangkat nilai tunggal yang tak mencerminkan kemajemukan Indonesia .
Apalagi membangkitkan hasrat seksual: siapa yang sanggup, lepas dari apakah ia berwenang atau tidak, mengetahui hal itu kecuali para individu yang bersangkutan? Dan apabila kita hendak jujur, takkah mesti kita akui, bahwa berapa jam, berapa hari dalam hidup kita, apakah sekadar numpang lewat atau singgah sesaat, kita lalui, seperti kata Susan Sontag, dalam imajinasi pornografi? Meskipun ia sesuatu yang kita lakukan buat kenikmatan kita sendiri, takkah ia tetap sesuatu yang berharga untuk diketahui karena ia merupakan bagian dari manusia? Tahun lalu, ketika perlawanan terhadap RUU ini sedang marak dan 6.000 orang turun ke jalan dalam sebuah pawai yang damai dan bhineka, saya menerbitkan sebuah esai panjang berjudul Kisah si O: Perempuan dan Pornografi yang dimuat dalam dua bagian di Koran Tempo. Saya hanya ingin menyatakan ulang sejumlah argumen saya dalam tulisan itu: Yang belum tentu berguna, dan malah jauh lebih berbahaya (ketimbang pornografi), adalah sensor. Pertama, sensor adalah kejam. Ia kejam terhadap kompleksitas, terhadap warna dan nuansa, dan terhadap kemajemukan. Ia memang efektif dalam melindungi anak-anak, tapi, seperti kita tahu, susah sekali membedakan mana yang porno mana yang bukan, mana yang seni mana yang bukan. Ia kejam karena ia bisa kemana-mana: ia bisa melarang majalah Playboy atau menghentikan tabloid tentang poligami, tapi ia juga bisa memberangus seorang Agus Suwage, membungkam sejumlah karya sastra Indonesia . Pada saat yang sama, bagaimana ia bisa menjamin bahwa nilai-nilai yang digunakannya mengakui keragaman penilaian seperti yang terkandung dalam kebhinekaan sebuah bangsa seperti halnya Indonesia? Tak heran apabila masyarakat Afrika Selatan takut terhadap sensor atas pornografi, karena mereka mengaitkan sensor dengan nilai-nilai Kristen yang dulu diusung rezim kulit putih yang tak membiarkan nilai-nilai lain berlaku. Juga terkait adalah fakta bahwa nilai-nilai itu sendiri kapan saja bisa berubah. Pada suatu masa, Belenggu-nya Armijn Pane, Tropic of Cancer-nya Henry Miller dan Lady Chatterleys Lover-nya D.H. Lawrence pernah dianggap tak bermoral dan oleh karenanya harus dilarang, tapi tidak lagi sekarang. Kedua, seperti yang terjadi dalam banyak hal, apa yang dilarang akan dicari orang. Kiranya tak perlu banyak contoh di sini. Yang ironis, tentu, adalah apabila yang dicari justru karena dilarang adalah yang betul-betul merupakan pelecehan terhadap perempuan, seperti kasus majalah Playboy. Ketiga, bagaimana aparat negara bisa berasumsi bahwa ia bisa menghentikan arus pornografi, dengan adanya teknologi komunikasi modern seperti internet atau video bajakan? Bahkan dari dulupun, pornografi tak bisa dibendungia hadir, misalnya, dalam bentuk stensil yang disebarluaskankarena kekuasaan selalu membuahkan perlawanan. Keempat, sensor terhadap pornografi ternyata tak juga menghapus penindasan dan ketakadilan terhadap perempuan di dalam hidup yang nyata. Kekerasan ada sebelum pornografi. Justru di negara-negara dengan undang-undang anti pornografi yang paling ketat ketakadilan dan kekerasan terhadap perempuan paling marak. Di Timur Tengah tak ada pornografi, tapi kita tahu perempuan tetap saja menderita. Kelima, seberapa jauhkah kerusakan yang dihasilkan oleh pornografi? Pernah adakah sejarah sebuah masyarakat, baik di Timur atau Barat, yang ambruk oleh pornografi? Bukankah kampanye hate-speechmenyebar-luaskan kebencian kepada suku lain dan agama lain, seperti yang dialami Yugoslavia lebih destruktif, baik dari segi psike maupun jumlah jiwa yang hilang? Pada akhirnya, bukankah tak sebaiknya kita memusatkan energi terhadap pemberantasan korupsi, misalnya, atau pengadaan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita? Saya jadi ingat kata-kata teman saya Siti Musdah Mulia dalam pertemuan setelah Deklarasi Masyarakat Bhineka Tunggal Ika 13 Mei yang lalu, yang menyebut kekuasaan yang ada sekarang rezim kesusilaan. Peraturan-peraturan daerah yang keluar akhir-akhir ini hanya mengurusi kesusilaan, seakan kita tak punya masalah-masalah lain yang lebih penting. Laksmi Pamuntjak e-mail: [EMAIL PROTECTED] Draft RUU Porno selengkapnya bisa diklik di: http://artculture-indonesia.blogspot.com/2007/12/draft-ruu-pornografi.html --------------------------------- Never miss a thing. Make Yahoo your homepage. [Non-text portions of this message have been removed]
