Langkah Strategis Pembangunan Keluarga Bangsa Dengan assumsi bahwa dalam usianya genap satu abad (2045) bangsa Indonesia sudah harus dapat mewujudkan dirinya sebagai keluarga bangsa yang "sakinah", maka langkah strategis sebagai kelanjutan atau koreksi atas reformasi, adalah harus segera diagendakan hal-hal sebagai berikut:
1. Menjamin pengelolaan Penyelengaraan Pemerintahan secara benar dan baik (good governance). Ciri pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan benar adalah keikut sertaan masyarakat luas yang diatur dalam sistem untuk mengawasi jalannya pemerintahan sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan bisa diakses informasinya oleh publik (transparan), sehingga bukan saja jendela katarsis terbuka tetapi proses politik di semua lapisan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan jadwal putarannya, tidak stagnant. Jika sistem ini berjalan maka Pemerintahan yang bersih (clean government) mudah terwujud. Hal ini berkaitan dengan sikap terbuka yang harus dibudayakan, sebagai lawan dari feodalisme yang biasanya menyimpan "rahasia". Budaya feodal Jawa dalam pemerintahan orde baru telah membuat korupsi seperti gunung es, dibuktikan susah, padahal praktek korupsi sudah sangat meluas. Membuang budaya feodal dalam pemerintahan caranya adalah dengan memisahkan secara jelas mana urusan negara (publik) dan mana urusan pribadi. Kehidupan pribadi dihormati kerahasiaannya, tetapi urusan pemerintahan merupakan hal yang harus bisa diakses oleh publik, dan memang menjadi hak publik untuk mengetahuinya. Dalam kehidupan keluargapun, urusan hubungan suami isteri merupakan rahasia di dalam kamar tertutup yang tidak bisa diakses oleh angota keluarga, tetapi kebijakan dan perekonomian keluarga seyogyanya bisa diakses oleh semua anggauta keluarga. 2. Meningkatkan keamanan di tengah masyarakat dan ketahanan wilayah NKRI. Hal ini berkaitan dengan profesionalitas dan harkat kepolisian dan TNI. Profesionalitas kepolisian dan TNI berhubungan dengan pendidikan dan peralatan yang dibutuhkan, sedangkan harkat mereka berhubungan dengan sistem rekruitmen dan sistem pembinaan jabatan karier. Sistem pendidikan dan sistem rekruitmen yang transparan logis akan merangsang semangat pengabdian. Sebaliknya sistem pendidikan dan rekruitmen yang sarat KKN akan melahirkan aparat yang mudah tergoda menjadi penindas, mafia dan backing kejahatan. Peralatan yang memadai akan meningkatkan harga diri dan efektifitas tugas sesuai dengan besarnya penduduk dan luasnya wilayah NKRI . 3. Membenahi Ekonomi Bangsa Secara Demokratis. Pemerintah harus mempunyai kemauan yang kuat untuk membenahi perekonomian bangsa dengan semangat pemihakan kepada rakyat banyak. Garis ekonomi bangsa harus imbang antara menerima perdagangan bebas sebagai konsekwensi adanya globalisasi dengan proteksi kepentingan nasional. Amerika yang sudah begitu majupun masih tetap melakukan proteksi bagi kepentingan ekonomi dalam negerinya. 4. Meningkatkan komitmen penegakan hukum. Hal itu harus dilakukan secara seimbang antara penyempurnaan perangkat hukum dengan keteladanan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Belajar kepada Cina, penegakkan hukum secara tegas kepada elit politik secara drastis menurunkan angka kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara spektakuler hanya dalam satu dekade. Kita harus mengembangkan dan memperkuat pranata-pranata demokrasi dan pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pemerintahan, perwakilan dan pengadilan. 5. Menetapkan strategi pendidikan nasional berorientasi setengah abad ke depan. Harus diakui bahwa generasi sekarang merupakan produk sistem pendidikan yang keliru, dan dampak negatipnya terhadap kualitas SDM masih belum hilang hingga sepuluh-duapuluh tahun mendatang. Cina selalu mengirim mahasiswa studi ke luar negeri, meski yang kembali hanya 10 %, sisanya tetap tinggal dan bekerja di luar negeri. Cina perantauan tidak dipandang sebagai penghianat bangsa, sebaliknya munculnya China town dimana-mana justeru menguntungkan ekonomi Cina dalam sistem ekonomi global. India melakukan strategi pendidikan dalam bentuk menyediakan anggaran pendidikan yang sangat besar hanya untuk 10 % penduduknya. Hasilnya, 10% dari satu milyard penduduk India setara dengan seratus juta orang India merupakan SDM yang sangat terdidik, dan mereka kini menguasai pasar tenaga kerja skill di negara maju dan perdagangan menengah di berbagai negara, sementara tenaga ahli kita bahkan kalah bersaing di negeri sendiri, dan ke luar negeri hanya bisa mengirim tenaga babu. Pada waktu masa petro dollar 30 tahun yang lalu, Malaysia tidak meng gunakan uangnya untuk membangun gedung, tetapi untuk mengirim putera- putera bangsa belajar di luar negeri, sedangkan kita menghabiskan uang itu untuk membangun hutan beton di kota-kota (jasad bangsa) sementara anggaran pendidikan tetap hanya 10%. Sekarang Malaysia menikmati kualitas SDMnya dan kita meratapi kualitas SDM kita. 6. Menggalakkan diplomasi international. Sebagai bangsa besar, Indonesia harus rajin tampil dalam forum-forum international, merespon setiap kejadian penting di dunia dan mengambil peran aktif dalam usaha bersama menciptakan perdamaian dunia. Inisiatif Hasyim Muzadi (Ketua PBNU) menengahi konflik di Thailand secara jujur harus diacungi jempol. Paradigma penempatan dubes sebagai penghargaan atau pembuangan pejabat, harus diganti dengan paradigma diplomasi dan kaderisasi. Dubes tidak harus orang tua, tetapi boleh generasi muda. Dubes tidak harus anggun, tetapi boleh juga atau semestinya bisa menjadi penjaja dagangan atau salesman produk dalam negeri. 7. Meneruskan Rekonsiliasi Nasional. Kita harus bisa menatap kesalahan masa lalu sebagai pelajaran berharga, sebagai dasar untuk menatap masa depan bangsa, dan selanjutnya berani menetapkan batas bahwa mulai hari ini masa lalu kita tutup, dan untuk selanjutnya segala kebijakan berorientasi kepada program masa depan. Wassalam, agussyafii ============================================== Sekiranya berkenan mohon kirimkan komentar anda melalui http://mubarok-institute.blogspot.com atau [EMAIL PROTECTED] ==============================================
