http://www.sinarharapan.co.id/berita/0505/07/opi02.html
Membersihkan Korupsi di Istana Oleh Muhtadin AR Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginstruksikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit semua aset milik Sekretariat Negara (Setneg), Sekretariat Kabinet (Seskab), Kantor Presiden dan Kantor Wakil Presiden (Sinar Harapan, 28/4), menarik untuk dicermati. Pasalnya, inilah kesempatan langka yang tidak pernah ada selama negara ini berdiri. Selama ini, lingkungan istana dianggap sebagai tempat 'keramat' yang tidak ada satupun orang atau institusi berani mengusik, apalagi mengaudit. Meskipun semua tahu bahwa keputusan-keputusan besar dalam membangun bangsa ini muncul dan diputuskan di sana. Tapi kini, pintu untuk mengetahui dapur istana itu telah dibuka lebar-lebar oleh SBY. Yang menjadi pertanyaan, beranikah BPK mengaudit kekayaan yang ada di lingkungan istana itu?. tidakkah ini hanya strategi dan akal-akalan SBY untuk meraih kembali popularitasnya? Seperti kita ketahui, popularitas SBY menurun seiring dengan tiadanya perubahan apa-apa dalam seratus hari pemerintahannya. Bahkan kebijakannya untuk menaikkan harga BBM di tengah beban hidup masyarakat yang semakin berat, telah membuat sebagian besar masyarakat marah. Marah karena mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi juga marah karena SBY yang dalam kampanye presiden seolah-olah membela kepentingan masyarakat, ternyata kebijakannya bertolak belakang dengan keinginan masyarakat. Untuk itu agar kita tidak terjebak dalam arus besar pemikiran, apakah ini hanya sekedar akal-akalan SBY atau tidak, setidaknya ada dua hal yang bisa dijadikan pijakan. Pertama, niat baik SBY untuk membersihkan negeri ini dari tangan para koruptor. Hilangnya uang negara dari tahun ke tahun yang semakin besar, tidak hanya menyengsarakan kehidupan masyarakat banyak. Tetapi juga telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kebersihan elite itu sendiri. Bahkan sering muncul stigma di masyarakat: semua pejabat adalah korup, apapun jabatannya. Laporan BPK tahun 2004 lalu yang menyebutkan ada sekitar Rp. 167 triliun uang negara yang diselewengkan misalnya, sangatlah mengecewakan masyarakat. Di samping karena tidak diketahui siapa yang menyelewengkan, pada saat tidak berselang lama, pemerintah justru menarik subsidi BBM yang kisarannya kurang dari 30 triliun. Pendeknya, tidak ada alasan apapun bagi kita semua untuk tidak mendukung keputusan SBY yang mencoba ingin memperbaiki kondisi bangsa dari ambang kehancuran ini. Kedua, keberanian SBY untuk memulai pemberantasan korupsi dari lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-harinya, yakni istana. Dalam benak SBY mungkin terbersit, tidak mungkin membersihkan kotoran di rumah orang jika di rumahnya sendiri masih kotor. Halaman yang disapu tidak mungkin bersih jika sapu yang dipakai juga kotor. Dan itu berarti tidak mungkin dalam pemberantasan korupsi kita hanya mengandalkan undang-undang tanpa pernah ada tindakan nyata. Bola Panas Kalau hanya mengandalkan undang-undang, betapa banyak undang-undang tentang korupsi telah diproduksi elite kita. Ada UU No. 30 tahun 2002 yang kemudian melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Korupsi, Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, lalu UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Antikorupsi), tapi nyatanya, indeks korupsi negeri ini semakin tahun justru semakin naik? (baca: indeks negara terkorup yang dikeluarkan TI (Transparency International). Terlepas apakah semua ini hanya sekedar strategi SBY untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada dirinya, bahwa dirinya serius dalam memberantas korupsi, atau tidak. Yang jelas SBY telah melempar 'bola panas' ini ke BPK. Sekarang masyarakat sangat berharap instansi yang dikomandoi Anwar Nasution ini mampu bekerja secara sungguh-sungguh?. Di samping karena ini kesempatan langka, juga ada stigma di masyarakat bahwa istana adalah salah satu tempat dimulainya kegiatan korupsi. Pandangan masyarakat ini bisa kita maklumi karena istana memang menjadi salah satu tempat sirkulasi kebijakan negara diproduksi. Padahal seperti kita ketahui, setiap kebijakan yang ditelorkan di negeri ini, selalu memberikan celah untuk dikorupsi. Untuk itu, kita harus mendorong BPK untuk berani mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Seorang sosiolog Cina, Chu Cheng-po mengungkapkan, perubahan-perubahan struktural dan legal dalam administrasi pemerintahan yang dirancang untuk memberantas korupsi, tidak akan berhasil jika tidak ada sejumlah individu yang mempunyai prinsip tinggi yang menduduki posisi-posisi kunci dan vital untuk keberhasilan usaha itu. (1982). Sejarah juga selalu mencatat, bahwa pelopor-pelopor penentang korupsi adalah orang-orang yang dijiwai dengan idealisme, keberanian, kebencian yang dalam terhadap ketidakadilan, suatu sikap yang kritis terhadap tatanan yang ada, optimisme pada keberhasilan, dan keyakinan pada kemampuan penalaran dan keadilan. Sekarang, adakah semua kriteria itu dalam individu-individu di institusi yang diberi wewenang secara hukum untuk memberantas korupsi? Kalau ada, meskipun itu hanya SBY seorang, atau ditambah Anwar Nasution ketua BPK, pasti lambat laun korupsi di negeri ini bisa diberantas. Tragis bukan kalau yang bisa ditangkap hanya orang-orang yang mencuri ayam dan kambing. Sementara para pengemplang uang negara justru dibiarkan tidur nyenyak di hotel-hotel mewah. Penulis adalah peneliti di P3M Jakarta Copyright © Sinar Harapan 2003 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Dying to be thin? Anorexia. Narrated by Julianne Moore . http://us.click.yahoo.com/FLQ_sC/gsnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
