Menonton Saja Gesekan Horisontal antara TNI dan Keluarga Purnawirawan TNI
Gesekan horisontal antar kelompok di masyarakat semakin meluas akibat absennya
peran pemerintah. Setelah hubungan antara angkutan umum dan penumpangnya,
antara universitas dan mahasiswanya, antara bank dan nasabahnya, antara
pengusaha ritel dan pemasok, antara rumah sakit dan pasiennya, maupun antara
industriawan dan buruhnya, kini sungguh memprihatinkan, TNI menggusur anggota
keluarganya sendiri dari rumah-rumah yang telah lama mereka tempati! Ini bukan
salah TNI, bukan pula salah keluarga purnawirawan. Sejatinya gesekan-gesekan
ini salah pemerintahan sekarang yang kurang berfungsi sebagai penyelenggara
utama negara ini!
Bagaimanapun, keluarga purnawirawan adalah warga masyarakat yang juga berhak
mendapatkan tempat tinggal yang layak secara terhormat seperti diamanatkan UUD
1945 pasal 28H! Menonton saja mereka digusur-gusur oleh pasukan tentara… aduh,
sungguh memilukan. Padahal suami-suami dan ayah-ayah mereka juga adalah tentara
yang sudah memberi hidupnya untuk kejayaan bangsa ini. Yang namanya prajurit
tentu tak dapat menolak perintah atasan untuk menggusur keluarga-keluarga
tentara yang malang itu. Para komandan yang memberi perintah juga bisa
dimaklumi. Mungkin saja karena sedang tidak ada perang, prajurit pun dikerahkan
untuk menggusur keluarga-keluarga para sesepuh mereka sendiri! Ahhhhh… rasanya
kok mirip kejadian ibu jual anaknya, atau anak bunuh ibunya... Ya Allah, cobaan
apa yang sedang Engkau berikan untuk bangsa ini?
Sekali lagi, ini bukan salah TNI secara institusi. Fenomena ini menunjukkan
absennya peran pemerintah dalam bidang perumahan dan permukiman! Kejadian ini
juga mirip dengan konflik horizontal antara Satpol PP dengan warga permukiman
informal dalam berbagai kasus penggusuran. Sangat disayangkan, instansi
pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan rakyat hanya menonton
saja! Mari kita bedah satu persatu bolong-bolong besar peran pemerintah dalam
urusan ini.
Bolong pertama, dalam hal pendataan kebutuhan perumahan. Secara umum data
kebutuhan perumahan di Indonesia sangat buruk. Angka kebutuhan masih dihitung
secara primitif melalui jumlah penduduk, jumlah rata-rata anggota keluarga dan
jumlah rumah (yang terdata). Kaum miskin yang tinggal di permukiman ilegal,
mereka yang menumpang di rumah orang tua, dan mereka yang baru menikah adalah
contoh mereka yang masih ada data kebutuhan perumahannya. Sama tidak terdatanya
dengan mereka yang memiliki banyak rumah yang tidak dihuni bahkan
ditelantarkan. Untuk kalangan TNI/Polri, jumlah tentara yang berkeluarga
tentunya dapat didata dengan baik. Ini pendataan minimal yang tentunya sudah
ada. Namun… berapa jumlah perwira yang memiliki rumah lebih dari satu dan
dimana lokasinya, berapa jumlah keluarga purnawirawan yang masih luntang
luntung atau menumpang di rumah anaknya, dimana mereka kini tinggal, apakah ada
datanya?
Bolong kedua, dalam hal urusan rumah negara. Hingga kini belum ada sistem
penyediaan perumahan (housing delivery system) yang jelas di kalangan TNI/Polri
maupun PNS secara umum. Urusan rumah negara hanya sebatas mengelola rumah-rumah
lama yang sudah ada (apa betul dikelola?), yang jumlahnya sangat tidak memadai
dibanding keluarga-keluarga TNI/Polri dan PNS yang membutuhkan.. Tabungan
perumahan (Bappertarum) yang adapun perannya sangat kecil dan tidak berjalan
efektif pula. Dalam perkembangan awal kebijakan perumahan di tanah air,
sebagaimana juga di negara-negara lain, perhatian ini awalnya ada.. Sebenarnya
dalam kebijakan dan strategi perumahan, sistem penyediaan perumahan aparat
negara ini, mulai dari penataan ruang, penyediaan tanah, pembiayaan, hingga ke
sistem bangunannya sekalipun, merupakan model pengembangan perumahan yang
dijadikan acuan. Namun seiring perkembangan ekonomi yang semakin liberal
(sebenarnya pemerintah yang semakin jadi makelar, atau
masalah semakin tak diurus, atau semakin salah urus?), peran pemerintah ini
pun semakin surut di bidang perumahan dan pengelolaan gedung dan rumah negara.
Padahal urusan negara dan jumlah aparat negara terus bertambah. Urusan tata
kelola gedung dan rumah negara yang tidak berkembang inilah yang menyebabkan
keadaan kekurangan stok yang semakin bertumpuk-tumpuk (backlog).
Bolong ketiga, dalam urusan perumahan swadaya, yang menjadi salah satu urusan
di kemantrian perumahan rakyat. Konflik antara lembaga TNI dan keluarga
purnawirawan sebenarnya tidak perlu sampai terjadi jika program perumahan
swadaya dikembangkan dengan baik. Pendekatan swadaya yang berbasis pada
pemberdayaan kelompok perumahan ini sebenarnya dapat dikembangkan sejak tentara
yang berdinas masih aktif. Program tabungan perumahan TNI yang dijalankan sejak
tentara masih aktif, kemudian disinergikan dengan program pengembangan kawasan
permukiman baru, merupakan prakondisi berkembangnya perumahan swadaya. Kawasan
dan lingkungan siap bangun sesuai UU 4/1992 dan PP 80/1999, sama sekali belum
berkembang sejalan dengan penataan ruangnya, merupakan bolong yang lain lagi.
Sedangkan inti perumahan swadaya adalah program pengembangan kelompok
perumahan, yang dapat dilakukan sejak seorang tentara pensiun hingga misalnya
lima tahun setelah pensiun. Pada gilirannya
nanti, proses pengembangan kelompok perumahan ini merupakan proses transisi
yang dapat mengembalikan keluarga-keluarga tentara ke tengah-tengah masyarakat
secara alamiah, dan menghindari terjadinya segregasi sosial akibat inklusifisme
yang timbul selama bermukim di kompleks perumahan tentara sebelumnya.
Untuk itu kiranya reformasi total dalam pendataan kebutuhan perumahan, urusan
gedung dan rumah negara, pengembangan kawasan permukiman serta sistem perumahan
swadaya ini perlu segera dilakukan oleh pemerintah. Departemen Pekerjaan Umum
dan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai pimpinan di sektor ini perlu
berkoordinasi memberdayakan para pihak, termasuk mengembangkan kapasitas
TNI/Polri maupun instansi pemerintah lainnya dalam proses penyediaan perumahan
dan pengembangan kawasan. Akan jadi masalah lagi jika kedua instansi yang
sangat banyak tumpang tindih urusannya ini (yang anehnya masih terus dipelihara
di KIB-2) asyik bekerja sendiri-sendiri. Apalagi kalau bersama-sama melempar
tanggung jawab ke pemerintah daerah.
Konflik TNI dan keluarga purnawirawan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi
Pemerintah dan TNI sendiri, bahwa urusan perumahan dan permukiman itu bukan
urusan pribadi setiap orang atau setiap keluarga, yang kemudian diserahkan ke
dalam sistem pasar berdasarkan hukum rimba. Perumahan bukan hanya masalah aset
yang urusannya dibiarkan saja dijalankan sendiri-sendiri oleh masyarakat.
Housing is very fundamental in building the nation, much far beyond the matters
of individual asset. Lebih jauh, dan tampaknya memang ini jugalah akar
masalahnya, pemerintah harus sadar bahwa berbagai gesekan dan konflik
horizontal seperti disebutkan di awal tulisan ini, justru disebabkan semakin
absennya peran pemerintah dalam menjalankan sektor publik yang memberi bentuk
(tulang punggung) bangun bangsa ini. Akhirnya lemah jugalah dalam menstimulasi
dan memberi peran yang tepat kepada sektor swasta, serta kelemahan dalam
pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat.
Reformasi total menuntut semua lini pemerintahan untuk secara cerdas bekerja
keras membangun berbagai mekanisme dan sistem kelembagaan di berbagai bidang.
Tentunya sambil jatuh bangun di tengah gelombang kritik yang juga tak
henti-hentinya. Katakan tidak untuk mereka yang hanya bisa menonton saja, ingin
kerja nyaman dengan fasilitas mewah dan anti-kritik!
(27 Januari 2010, M. Jehansyah Siregar, Ph.D, dosen dan peneliti pada KK
Perumahan dan Permukiman ITB, jehansire...@yahoo.com)
[Non-text portions of this message have been removed]
