http://www.sinarharapan.co.id/berita/0412/27/opi01.html
Minyak Indonesia vs Rugi BBM Oleh Bachrawi Sanusi Harga LPG sudah naik. Pembaca Sinar Harapan pasti tahu, harga BBM sejak Orde Baru masih tetap sebagai imam harga dan tarif berbagai komoditas. Penulis heran mengapa sejak jauh hari kenaikan harga BBM hingga 40% sudah disosialisasikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla. Walau untuk APBN 2005 belum ada perubahan patokan harga minyak. Pada waktu Orde Baru, "penyesuaian" (istilah kenaikan harga BBM ) yang diumumkan kurang dari sehari saja, terjadi antrean panjang di pompa-pompa bensin, belum lagi pangkalan miyak tanah banyak yang tidak menjual minyak tanah, mereka menantikan sampai esok pagi dengan harga baru. Mengapa rencana kenaikan harga BBM sudah jauh hari disosialisasikan, layak jika para penimbun dan terutama harga-harga sembako sudah serba-naik. Walaupun diberitahukan bahwa harga minyak tanah dan solar tidak naik. Pedagang apa saja tidak perduli, dua jenis BBM itu tidak dinaikkan, mereka lebih dahulu mengambil kesempatan menaikkan harga-harga barangnya. Celakanya jika pada saatnya harga BBM dinaikkan harga-harga sembako khususnya, kemungkinan besar menaikkan lagi harga sembakonya. Apalagi dengan alasan pemerintah yang didukung para ahli yang menyatakan bahwa subsidi BBM yang banyak menikmati subsidi BBM yakni golongan menengah ke atas ( terutama para pengusaha). Perlu dikaji, bagi pengusaha yang umumnya sebagai wajib pajak dan objek pajaknya sangat besar tidak berkeberatan harga BBM dinaikkan walau harga BBM sama atau lebih mahal dari harga BBM di negara-negara maju atau industri. Mereka menghitung harga BBM naik setinggi apa pun akan dimasukkan ke dalam biaya produksi yang akhirnya harga jualnya dinaikkan bahkan bisa melebihi persentase kenaikan harga BBM. Masalahnya benefit-nya juga dinaikkan setinggi mungkin. Daya saing secara global makin lemah, barang-barang selundupan makin ramai. Oleh karena LPG merupakan produk PT Pertamina, jika terus rugi dari LPG pasti PT Pertamina bisa dibubarkan. Oleh karena itu tanpa seizin DPR, LPG dinaikkan. Inilah akibat dari UU Migas yang berhasil memperkecil usaha PT Pertamina sebagai BUMN, apalagi sudah ada Badan Pelaksana Migas (BP Migas) yang bagaikan Badan Usaha Milik Pemerintah ( BUMP) yang tanpa adanya Dewan Komisaris dan Dewan Pengawasnya terhadap BUMP, masalahnya pemerintah sudah menjadi pelaku bisnis. Minyak Indonesia Setelah ditemukannya minyak dari lepas pantai, produksi minyak bumi Indonesia semakin meningkat. Sebagai gambaran pada tahun 1960 produksi minyak mentah Indonesia hanya 0,355 juta barel per hari hanya dari daratan. Dalam masa Orde Baru, pada tahun 1971 produksi minyak mentah Indonesia naik menjadi 0,892 juta barel per hari di antaranya mulai dari hasil minyak lepas pantai hanya 0,011 juta barel per hari. Pada tahun 1977 produksi minyak mentah Indonesia terus meningkat menjadi 1,694 juta barel per hari di antaranya dari minyak lepas pantai sebanyak 0,60 juta barel per hari. Kemudian produksi minyak bumi Indonesia terus turun. Indonesia sebagai penghasil minyak ke-17 terbesar di dunia atau sekitar 1,8% -nya. Walau produksi minyak Indonesia terus turun yang pada tahun 2004-2005 hanya sekitar 1,1 juta barel per hari. Cadangan minyak Indonesia diperkirakan sekitar 9,7 miliar barel. Di satu pihak jumlah produksi minyak mentah yang pada tahun 1977 mencapai puncaknya hampir 1,7 juta barel per hari dan terus turun hingga sekarang dan tahun depan hanya sekitar 1,10 juta barel per hari. Di lain pihak jumlah kebutuhan BBM ( jenisnya: avtur, avgas, premium, minyak tanah, solar, minyak diesel, minyak bakar ) di dalam negeri terus meningkat. Pada tahun 2004 ini kebutuhan BBM akan mencapai sekitar 62,05 juta Kl, dan BBM yang harus diimpor sekitar 14,6 juta Kl. Rugi/Subsidi BBM Sejak tahun 1970-an, setiap ada rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM hingga sekarang penulis selalu tidak setuju. Alasan utama penulis karena daya beli rakyat banyak masih rendah. Walau dalam Orde Baru, DPR dengan Golkar sebagai imamnya, selalu setuju setiap penyesuaian harga BBM. Bagaimana DPR yang sekarang, setelah Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Golkar. Walau kebijakan kenaikan harga BBM tidak diukur dari pendapatan per kapita yang sepertinya semakin tidak merata, karena yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup banyak. Sejak puluhan tahun hingga perang Oktober 1973 negara-negara industri selalu diberi subsidi harga minyak dunia terutama dari OPEC, karena harga minyak dunia hanya di bawah US$ 2,50 per barel. Hukum permintaan dan penawaran untuk minyak sejak puluhan tahun tidak diberlakukan, karena terus ditentukan oleh para pengusaha minyak dunia. Harga minyak ditentukan secara sepihak. Oleh karena itu negara maju/industri semakin mulus perkembangannya. Bagaimana dengan Indonesia, yang harga BBM-nya akan terus dinaikkan. Sesuai UUD 1945, minyak dan gas bumi milik negara yang berarti milik rakyat, layak pemerintah mengubah istilah subsidi BBM. Karena seperti tahun anggaran 1986/87 pemerintah memperoleh Laba Bersih Minyak ( LBM ) dari penjualan BBM sebesar Rp 643,8 miliar. Jika laba diberi istilah LBM, mengapa kalau BBM di jual rugi selalu disebut hingga sekarang sebagai subsidi BBM. Rugi BBM untuk meringankan hidup rakyat banyak. Apalagi dampak negatif ganda setiap kenaikan harga BBM terhadap kenaikan-kenaikan berbagai harga barang dan jasa. Jadi yang selama ini disebut subsidi BBM juga untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Juga penulis beranggapan sejak tahun 1970-an, selama pendapatan negara dari MIGAS jauh lebih besar dibandingkan jumlah Rugi BBM/Subsidi BBM, pemerintah masih untung dari MIGAS. Untung pemerintah berarti untung buat rakyat. Bukan pemerintah masih untung dari MIGAS tetapi yang selalu dirugikan rakyat banyak Apalagi dalam menghitung harga BBM bukan dimulai dari harga minyak pada tahap hulu (up stream) yang harga minyak mentah sebagai bahan baku yang diolah hanya sekitar kurang dari US$5,- per barel sampai sekitar lebih dari US$ 10, per barel, layak kalau biaya produksi BBM selalu tinggi karena harga minyak mentahnya dari harga ekspor/impor minyak mentah yakni mulai dihitung dari hilir (down stream). Jadi biaya produksi BBM sangat mahal, belum lagi kurs rupiah terutama terhadap dolar AS semakin anjlok. Oleh karena itu kalau saja pemerintah berhasil menurunkan kurs dolar AS khususnya menjadi sekitar US$ 2.000,-atau Rp 1.000,- per US$, pasti tidak ada Rugi/Subsidi BBM yang ada adalah laba bersih minyak. Jangan yang salah pemerintah yang belum mampu mengembalikan kurs rupiah yang semakin kuat, ternyata yang selalu dikorbankan rakyat banyak dengan cara yang mudah, siapa pun bisa kalau selalu menaikkan harga BBM, apalagi karena hanya alasan defisit anggaran belanja negara membengkak. Penulis adalah Lektor Kepala Fakultas Ekonomi dan Anggota Pusat Kajian Energi Dan Sumber Daya Mineral Universias Trisakti. ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $4.98 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/Q7_YsB/neXJAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: ppiindia@yahoogroups.com 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
