http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=109603
Mulyana Desak Pemerintah Nonaktifkan Nazaruddin
Senin, 23 Mei 2005
JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana
W Kusumah yang tengah menjadi tersangka kasus penyuapan penyidik Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, Undang-undang nomor 12 tentang Pemilu
tidak mengenal istilah pemberhentian ataupun penonaktifan sementara terhadap
ketua KPU maupun anggotanya. Menurut Mulyana, undang-undang itu hanya mengatur
pemberhentian yang langsung dilakukan Presiden, atas usulan dan disetujui DPR.
Selain itu, aturan tersebut memberi catatan bahwa anggota KPU bisa
diberhentikan jika mengundurkan diri, meninggal, melanggar kode etik, atau
melakukan tindakan pidana.
Pernyataan Mulyana tersebut disampaikan lewat rilis yang dibacakan
putranya, Guevara Santaya, usai menjenguk sang ayah di Rutan Salemba, kemarin
siang.
Dengan demikian, kalaupun ingin menonaktifkan Ketua KPU, Nazaruddin
Sjamsuddin, yang saat ini tengah mendekam di Rutan Polda Metro Jaya, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perppu), karena pemberhentian anggota KPU yang terkait tindak
pidana hanya bisa dilakukan bila sudah ada keputusan tetap dari pengadilan.
"Karena itu, Presiden harus me-ngeluarkan Perpu yang mengatur penonaktifan atau
pemberhentian sementara anggota KPU," tulis Mulyana dalam rilis tersebut.
Menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang meminta
Presiden segera menonaktifkan Ketua KPU, Mulyana menilai hal itu sesuai dengan
UU 30/ 2002 tentang KPK. Dalam undang-undang tersebut, terutama pasal 1 butir
E, disebutkan, KPK dapat memerintahkan pimpinan atau atasan tersangka untuk
menghentikan sementara dari jabatannya.
Usulan Mulyana tersebut sejalan dengan Wakil Ketua DPR, Zaenal
Ma`arif. Saat ditanya wartawan di Solo, Jawa Tengah, kemarin. Menurut Zaenal,
karena Presiden yang memiliki hak prerogatif, maka ia bisa segera mengundangkan
sebuah Perpu menyangkut KPU yang tengah dibelit masalah. "Saya berpendapat,
untuk mengisi kekosongan di KPU itu, bisa diambilkan dari orang-orang yang dulu
ikut seleksi," kata Zaenal. Tokoh Partai Bintang Reformasi itu meminta semua
pihak bisa memaklumi. "Ini sifatnya mendesak, maka harap dimaklumi semua,"
ujarnya.
Sementara itu, berlawanan dengan sikap Ketua DPR dan Wakil Ketua
Umum Partai Golkar, Agung Laksono, Ketua Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan
menyatakan belum ada alasan yang cukup untuk mengganti seluruh anggota KPU. Ia
beralasan, di bawah kepemimpinan Nazaruddin, hanya tinggal satu item lagi tugas
yang belum dikerjakan, yakni mempersiapkan laporan dan evaluasi pemilu.
Sementara, kata Ferry, soal tersebut tidak mungkin dikerjakan pihak lain.
Ferry mengatakan, karena hasil evaluasi tersebut akan dijadikan
format pemilu mendatang, maka bila evaluasi dilakukan pihak yang tidak terlibat
dalam pelaksanaannya dari awal, hasilnya mungkin tidak akan sesuai. "Pelaksana
pemilu itu kan mereka. Bagaimana mungkin evaluasi dilakukan orang yang bukan
pelaksana?" kata Ferry.
Secara tegas Ferry menyatakan tak setuju dengan pendapat Agung
Laksono yang menyatakan Nazaruddin bisa diganti melalui mekanisme Perpu. DPR,
menurut dia, tidak semestinya mengusulkan keluarnya Perpu, karena hal itu
merupakan wewenang pemerintah. "Tidak pernah kita mendorong supaya Perpu
dikeluarkan. Biasanya pemerintah akan meminta pertimbangan DPR, baru Perpu itu
disahkan," kata Ferry. (M Kardeni/Ant)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Dying to be thin?
Anorexia. Narrated by Julianne Moore .
http://us.click.yahoo.com/FLQ_sC/gsnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
