Media Indonesia Rabu, 27 Oktober 2004 OPINI
Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Sugiharto, Menteri BUMN INDONESIA kini memasuki babak baru dalam berdemokrasi. Masyarakat kini telah semakin dewasa dan cerdas dalam menentukan pilihan demokratisnya. Kondisi ini harus disyukuri, karena hal ini tentu akan berdampak positif bagi seluruh segi kehidupan, termasuk bagi kehidupan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, masyarakat sadar bahwa apa yang dilakukan oleh institusi ekonomi kita sebelum ini masih jauh dari tujuan keadilan dan kesejahteraan. Tentu ada alasannya, mengapa dikatakan bahwa cara berekonomi kita sebelum ini masih jauh dari tujuan keadilan dan kesejahteraan. Cobalah tengok, angka pengangguran, kemiskinan, dan data-data lain yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat kita. Di saat negara lain telah berhasil mengurangi tingkat pengangguran di negaranya, Indonesia justru mengalami hal sebaliknya. Berdasarkan data dari Asian Development Bank, angka pengangguran Indonesia terus mengalami kenaikan. Jika pada 2000, angka pengangguran masih sekitar 6,1%, maka pada akhir 2003 meningkat menjadi 9,8%. Sementara itu, Thailand, jika pada 2001 angka penganggurannya masih 3,3%, maka pada 2002 turun menjadi 2,4%, dan pada 2003 turun lagi menjadi 2,2%. Sungguh memilukan! 'Old paradigm vs new paradigm?' Sehubungan dengan kondisi seperti itu, maka sudah saatnya kita melakukan perubahan di bidang kebijakan ekonomi di masa yang akan datang. Misalnya, selama ini kita terlalu sempit melihat apa yang dipandang sebagai stabilitas makroekonomi. Stabilitas makroekonomi menurut old paradigm sering hanya dimaknai sebatas suku bunga, inflasi, indeks harga saham gabungan (IHSG), dan kurs rupiah. Sementara itu, stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum dan keadilan, pemberantasan korupsi, pengurangan high cost economy, penciptaan good governance dalam setiap aspek perekonomian, dan lain-lain dianggap bukan merupakan hal-hal yang dapat menciptakan stabilitas makroekonomi. Karena melihat stabilitas makroekonomi secara sempit, maka cara penanganannya pun terlihat cenderung pragmatis dan mengabaikan dampak jangka panjang. Lihat misalnya, demi stabilitas makro versi old paradigm tersebut, selama 2001-2003, penerbitan obligasi (SUN) baru naik dari Rp2 triliun (2002), Rp11,3 triliun (2003), Rp32,5 triliun (2004), dan Rp50,2 triliun (2005). Kemudian, demi stabilitas makroekonomi ini, kita juga banyak melakukan firesales atas aset-aset BUMN. Namun, apa hasilnya? Memang ada modal yang masuk akibat berbagai langkah tersebut. Namun, modal-modal yang masuk ke Indonesia merupakan modal-modal jangka pendek, bukan jenis modal yang didapat dari penanaman modal asing. Karena modal yang masuk adalah modal-modal jangka pendek, maka stabilitas makro yang terbentuk pun sangat rentan dengan pergerakan modal-modal jangka pendek tersebut. Di samping itu, modal-modal seperti ini juga tidak memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat banyak. Respons investor akan sangat berbeda jika stabilitas yang tercipta merupakan akibat dari faktor-faktor internal (internally-driven stability). Jika hal tersebut terjadi, maka stabilitas yang dicapai akan lebih kukuh dan Indonesia akan lebih menarik bagi investor berjangka panjang. Di sisi lain, kebijakan penambahan utang baru dan penjualan secara murah aset negara demi stabilitas makro tersebut, memiliki implikasi yang tidak sedikit. Penambahan utang baru semakin membuat ruang gerak APBN menjadi sempit, karena semakin besar dana untuk membayar cicilan utang, berarti semakin sedikit dana untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain kebutuhan hidup dasar masyarakat kita. 'New paradigm Pandangan yang mengedepankan kepentingan yang cenderung elitis dengan dalih stabilitas makro, perlu diubah dengan pandangan tentang bagaimana menata kembali sektor riil, demi menjamin terciptanya stabilitas makro, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi yang kukuh dan berkesinambungan. Kita memang butuh stabilitas makroekonomi melalui stabilitas kurs, inflasi yang terkendali, dan suku bunga rendah. Namun, hal ini tidak perlu costly dan pragmatis dengan menumpuk utang (dengan terlalu banyak mengeluarkan SUN) atau menjual BUMN dengan harga murah. Kita sangat bisa membangun stabilitas ekonomi berdasarkan internally driven factors. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun sayang, selama ini pemberdayaan dan pemanfaatan resources-based economy ini masih bersifat marginal dan belum menjadi kekuatan utama perekonomian Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, kita justru asyik memperbanyak footlose industry atau industri-industri yang banyak bergantung pada impor. Akibatnya, sektor-sektor perekonomian di dalam negeri, seperti pertanian dan perkebunan, tidak mengalami perkembangan yang berarti. Ini mengingat, produksi yang dihasilkan oleh resources-based economy kita tidak diserap oleh industri-industri yang beroperasi di Indonesia. Sehingga, tidak mengherankan, jika tingkat kesejahteraan petani kita yang merupakan penduduk terbesar kita, cenderung menurun. Pembangunan dan pemanfaatan yang optimal terhadap resources-based economy perlu dikembangkan. Ini berarti, pembangunan yang bertumpu pada kekuatan internal harus menjadi paradigma baru (the new paradigm) bagi pemerintah. Memang tidak mudah membangun perekonomian berdasarkan kekuatan internal. Namun belajar dari pengalaman negara lain, misalnya Thailand, sesungguhnya sangat tidak mustahil kita mampu melaksanakan. Ketika memulai membangun perekonomiannya, strategi Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sesungguhnya sederhana. Thaksin memulainya dengan membangun sektor mikroekonomi negaranya. Dalam mengembangkan sektor mikro ini, Thaksin menggunakan kebijakan dua jalur (dual track policy). Jalur pertama mengedepankan investasi yang berbasis ekspor. Jalur kedua fokus pada upaya memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi dan sumber daya dalam negeri. Melalui jalur pertama, kebijakan investasi Thaksin kebanyakan ditujukan untuk mendorong industri berbasis ekspor. Dengan kebijakan ini diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal net export. Sehingga, dengan net export yang tinggi, maka akan memperkuat neraca perdagangan dan neraca berjalan. Sedangkan melalui jalur kedua, Thaksin memberikan stimulus pada permintaan dalam negeri melalui peningkatan belanja pemerintah. Sektor-sektor yang masuk dalam daftar Thaksin untuk dibenahi adalah (i) sektor pertanian, dimulai dengan moratorium pembayaran utang selama tiga tahun bagi petani yang mempunyai utang pada Bank for Agricultural Cooperatives; (ii) mentransformasikan sektor informal ke sektor formal; (iii) memberikan pinjaman murah kepada petani; (iv) pendirian bank khusus yaitu The Bank for Small and Medium Sized Enterprises untuk mendukung keberadaan UKM, dan lain-lain. Inti dari semua itu adalah pembenahan perekonomian Thailand harus dimulai dari sektor mikro, terutama yang bersumber pada kekuatan ekonomi domestik. Dan terbukti, melalui jalur pertama, perkembangan ekspor Thailand meningkat sangat tajam. Implikasinya, meskipun impor Thailand juga meningkat namun net export juga meningkat menjadi rata-rata sebesar US$4,5 miliar. Sementara rata-rata net export Indonesia hanya sekitar US$2 miliar. Sedangkan melalui jalur kedua, nilai tambah sektor pertanian Thailand mengalami peningkatan yang signifikan. Sejalan dengan peningkatan nilai tambah sektor pertanian, sektor industri Thailand juga meningkat secara signifikan. Jika pada 1998 nilai tambah sektor industri masih minus 13,0%, maka pada 2003 tumbuh menjadi 9,3%, dan diperkirakan menjadi 10,0% pada 2004. Muara dari prestasi ekonomi Thailand adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berkurangnya angka pengangguran, yang berarti meningkatnya kesejahteraan penduduk Thailand. Pertumbuhan ekonomi Thailand meningkat dari 2,1% (2001) menjadi 5,4% (2002), menjadi 6,3% (2003) dan diperkirakan menjadi 8,2% (2004). Bandingkan dengan Indonesia, di mana nilai tambah sektor pertanian dan industri cenderung stagnan. Nilai tambah sektor pertanian Indonesia stagnan di level 2,0% hingga 2,3% sejak 2002 dan nilai tambah sektor industri stagnan di level 3,1% hingga 3,8% sejak 2001 hingga sekarang. Fakta membuktikan bahwa pembangunan didorong oleh faktor yang bukan kekuatan internal, hasilnya tidak akan berkesinambungan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan ke depan adalah membangun dan menata ulang fondasi utama bangunan ekonomi kita ke depan, di mana dalam fondasi tersebut perlu diatur adanya sinergi antara industri pengolahan dengan resources based economy yang kita miliki, dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. *** ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
