(dikutip dr milis AIPI):
SBY Didesak Bentuk "Zaken" Kabinet
[JAKARTA] Sejumlah parpol besar anggota koalisi pengusung pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, mulai menagih jatah menteri di kabinet,
sesuai kontrak politik yang telah disepakati. Beberapa di antaranya,
terang-terangan mengajukan sejumlah kader parpol untuk dipilih menjadi menteri.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, format
kabinet pemerintahan SBY-Boediono harus mencerminkan konfigurasi koalisi partai
pengusung dalam Pilpres 2009. "Walaupun penentuan kabinet adalah hak prerogatif
presiden, tetapi sebagai wujud kebersamaan dengan mitra koalisinya, format
kabinet mendatang harus mencermikan konfigurasi dukungan partai-partai koalisi
pendukungnya, " katanya, di Jakarta, Jumat (10/7).
Terkait pembentukan kabinet baru, dia mengungkapkan, sejak awal PKS sudah
mengajukan delapan kadernya sebagai calon menteri. Kedelapan nama tersebut
adalah Hidayat Nur Wahid (anggota Majelis Syuro PKS), Tifatul Sembiring
(Presiden PKS), Irwan Prayitno (Ketua Komisi X DPR), Salim Al Jufri (Dubes
untuk Arab Saudi), Surahman Hidayat (Ketua Dewan Syariah DPP PKS), Suharna
Surapranata (Ketua Majelis Pertimbangan DPP PKS), Moh Sohibul Imam (Ketua DPP
PKS), dan Suswono (anggota Komisi IV DPR).
"Sampai hari ini kita belum menentukan pos-pos menteri. Yang penting, kita
mengajukan kader-kader terbaik dengan kualifikasi akademik yang memadai, punya
kompetensi dan profesional, " jelasnya.
Disinggung kemungkinan SBY menolak nama-nama yang diajukan, Mahfudz berkilah,
asalkan semua dibicarakan dengan musyawarah dan mufakat, tentu tidak ada pihak
yang dirugikan.
Secara terpisah, fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Asep Supriyatna
mengungkapkan, partainya juga telah menyiapkan sejumlah kader untuk diajukan
kepada SBY. "Dalam beberapa pertemuan, mengerucut bahwa ada usaha dan juga
kualifikasi dari beberapa kader dan fungsionari PAN yang memiliki peluang besar
masuk dalam pemerintahan, " katanya.
Sedikitnya ada lima nama dari PAN yang dinominasikan masuk dalam kabinet baru
mendatang.
Selain Hatta Rajasa dan Bambang Sudibyo yang saat ini menjadi menteri, tiga
nama lainnya adalah Patrialis Akbar yang memiliki kualifikasi di bidang hukum
dan HAM, Totok Daryanto yang berkompeten mengurusi BUMN, serta Sekjen PAN
Zulkifli Hasan yang kemungkinan diarahkan menjadi Menneg Koperasi dan UKM.
Asep mengakui, Ketua Umum DPP PAN, Soetrisno Bachir sebenarnya menolak untuk
mengusulkan calon menteri. "Tetapi sebagai konsekuensi logis dari koalisi
bersama, tentu elite-elite di PAN akan melobi jatah menteri," ungkapnya.
Dia tak menampik ada beberapa pos kementerian yang kemungkinan juga diincar
parpol lainnya. "Misalnya, posisi mendiknas yang saat ini dipegang kader PAN
(Bambang Sudibyo), ternyata juga diincar PKS," ujarnya.
Asep menegaskan, apabila SBY menolak kader PAN menjadi menteri, pihaknya tetap
konsisten mendukung koalisi di parlemen. "Tetapi ini bisa berubah jika dalam
kongres PAN keputusannya mencabut dukungan di koalisi SBY. PAN tetap bisa
mengabdi bangsa ini dengan menjadi oposisi," sambungnya.
Penjelasan berbeda disampaikan Ketua DPP PAN Totok Daryanto. "Dengan kemenangan
yang hampir pasti diraih ini, bisa jadi SBY-Boediono akan memaksimalkan sistem
presidensial. Untuk itu, sebaiknya semua urusan mengenai siapa yang dicalonkan
dan dipilih, diserahkan sepenuhnya ke SBY sendiri. PAN tetap akan mendukung
pemerintah dan memperkuat koalisi di parlemen," katanya.
Sesuai Kontrak Politik
Sementara itu, sumber di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebutkan,
setidaknya ada empat nama kader partai berlambang Kabah itu yang bakal diajukan
menjadi menteri kepada SBY. Keempat nama itu adalah Suryadharma Ali, Lukman
Hakim Saifudin, Chozin Chumaidy, dan Suharso Monoarfa.
Saat dikonfirmasi mengenai bakal diajukannya nama-nama tersebut, Chozin
Chumaidy membantahnya. "Belum tahu. Kita tak mengajukan nama. Kita serahkan
sepenuhnya kepada Pak SBY untuk menentukan anggota kabinetnya," kata Wakil
Ketua Umum DPP PPP itu.
Meski demikian, dia mengingatkan, konstruksi kabinet yang akan dibangun
SBY-Boediono agar berpegang pada isi kontrak politik yang sudah dibuat bersama
dengan parpol anggota koalisi. Salah satu butir kontrak politik tersebut adalah
membentuk koalisi di pemerintahan, yang diwujudkan melalui kabinet dengan
mencerminkan proporsionalitas koalisi parpol.
"PPP percaya, Pak SBY dapat menyusun kabinet yang mencerminkan harapan mitra
koalisinya," ujarnya.
Sikap yang sama juga diambil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sekjen DPP PKB
Lukman Edy mengingatkan, koalisi pengusung SBY-Boediono sejak awal menyepakati
bahwa kabinet yang akan dibentuk mengedepankan kader parpol yang menjadi mitra
koalisi. Mengenai jatah menteri untuk PKB, dia menyebut Ketua Umum DPP PKB
Muhaimin Iskandar, sebagai salah satu kader yang dijagokan menjadi menteri.
Partai Demokrat pun tak ketinggalan akan mengajukan nama ke SBY. "Setelah KPU
menetapkan hasil resmi pilpres, sejumlah nama sebagai representasi partai akan
diajukan kepada Pak SBY sebagai capres terpilih, untuk mengisi kursi di
kabinet. Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Pak SBY tahu persis
kemampuan dari nama yang diajukan," ungkap Ketua DPP Partai Demokrat, Jafar
Hafsah.
Menyikapi posisi parpol mitra koalisi tersebut, Sekretaris Tim Kampanye
Nasional SBY-Boediono, Marzuki Ali mengakui, dalam kontrak politik memang
disebutkan bahwa parpol mitra koalisi berhak mengajukan kandidat dalam
pembentukan kabinet. "Meski demikian, dalam pembentukan kabinet adalah hak
prerogatif SBY untuk memutuskan," tegasnya.
Disinggung mengenai potensi parpol mitra koalisi menarik kembali dukungannya
jika tidak mendapat jatah di kabinet, Marzuki menjelaskan, semua itu ada aturan
mainnya.
Kabinet Ahli
Secara terpisah, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Fajrul Falakh
berharap SBY berani mengaktualisasikan modal legitimasi yang diperolehnya dari
rakyat, dengan zaken kabinet (kabinet ahli), yang juga diimbangi dukungan mitra
koalisinya. "Tawar-menawar dalam penyusunan kabinet tak bisa dihindari. Di
sinilah SBY ditantang seberapa jauh mampu mengeksekusi hak prerogatifnya
menghadapi tekanan parpol. Di sisi lain, presiden harus mampu mempertahankan
konsolidasi kekuatan koalisi, agar tidak retak," katanya.
Dia mengingatkan, praktik dagang sapi masih mewarnai politik pemerintahan di
Indonesia. "Apalagi, posisi di kabinet adalah barang mahal," imbuhnya.
Menurut Fajrul, jika terpilih kembali dengan dukungan mayoritas dari rakyat,
SBY punya modal legitimasi yang kuat, sehingga leluasa menyusun format
kabinetnya. "SBY juga tidak terkendala oleh Boediono yang tidak berlatar
belakang parpol," jelasnya.
Ditambahkan, menyikapi tantangan berat ke depan, terutama di bidang ekonomi,
idealnya SBY membentuk zaken kabinet. "Sebaiknya SBY mengandalkan teknokrat
ketimbang figur parpol, kendati itu akan memancing reaksi ketidakpuasan dari
parpol mitra koalisi," katanya. [J-11/EMS/C- 4/R-15]
[Non-text portions of this message have been removed]
