Saya dapat email di bawah. Saya lihat jumlah pemilih di Pemilu 2009 melonjak cukup tinggi: 171 juta orang lebih: http://www.berpolitik.com/news..pl?n_id=17936&c_id=5¶m=CFKVuHnc5XprJySV6pKm
Tapi anehnya di media saya dengar banyak orang yang tidak bisa memilih karena tak masuk DPT. Paling tidak ipar saya satu keluarga tidak bisa memilih, begitu pula teman saya. Kenaikan perolehan Partai Demokrat sendiri sangat tajam dari 7% pada Pemilu 2004 jadi nyaris 21%, sementara Parpol lain sepeti Golkar, PDIP, PPP, dsb turun cukup tajam. Pada Pemilu 2004, petugas KPU begitu rajin mensensus dan mendatangi rumah penduduk serta membagikan kartu pemilih. TPS banyak didirikan sehingga orang tidak perlu antri dan penghitungan suara dapat cepat dilakukan. Namun Pemilu kali ini meski biayanya sangat tinggi, Rp 47 trilyun lebih, tidak ada sensus pemilih oleh KPU atau pembagian kartu pemilih. Bahkan TPSnya sedikit (mungkin dulu 4 TPS sekarang cuma 1 TPS) sehingga harus antri cukup lama. Dulu jam 5 sore penghitungan suara sudah selesai. Sekarang jam 4 subuh pun belum selesai. Bahkan ada yang cerita kalau akhirnya rekapitulasi DPD diabaikan karena panitia PPS kelelahan. Ironis jika Ketua KPU tahun 2004 profesor Nazarudin dipenjara dengan tuduhan korupsi beberapa milyar padahal dia dengan dana yang lebih sedikit mampu menyelenggarakan pemilu lebih bersih dengan proses sensus calon pemilih, verifikasi, beserta pembagian kartu pemilih, sementara saat ini dengan biaya lebih besar, ternyata proses yang dilakukan justru lebih sedikit. Menurut saya, sebaiknya nama profesor Nazarudin selaku ketua KPU 2004 direhabilitasi dan ditunjuk lagi sebagai ketua KPU karena dengan dana lebih sedikit, mampu menyelenggarakan Pemilu lebih baik dan lebih bersih. Kecuali jika kita punya orang yang lebih baik dari dia. Mudah2an Pemilu Pilpres bisa lebih baik dan Pemilu Caleg kemarin bisa diselesaikan dengan baik. Salam Bawaslu: KPU 2009 Lebih Buruk dari KPU 2004 Jumat, 10-April-2009, 18:21:18 Klik: 78 Kirim-kirim Print version Beli domain gratis hosting seumur hidup ShareThis Jakarta, Kominfo Newsroom -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai kualitas kinerja manajemen Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2009 lebih buruk dari kinerja KPU tahun 2004. Bahkan untuk DPT tambahan saja, KPU 2009 tidak mau memberikannya dengan alasan logistik tidak cukup. Hal tersebut dikemukakan oleh anggota Bawaslu Wahidah Suaib yang juga Ketua Pokja Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara Bawaslu kepada wartawan di kantor Bawaslu, Jalan Thamrin, Jakarta, Jumat (10/4). ''Kuali tas KPU 2004 jauh lebih baik dari segi pelayanan, walaupun kemudian ketua dan beberapa angggota KPU dipenjarakan karena indikasi korupsi. KPU yang menyelenggarakan Pemilu 2009, untuk DPT tambahan saja tidak mau memberikannya dengan alasan logistik tidak cukup,'' katanya. Wahida h menambahkan, berdasarkan evaluasi sementara yang telah dilakukan Bawaslu, ia menilai KPU bermasalah dengan banyaknya pelanggaran karena lemahnya manajemen pemilu. ''Misal nya, tentang surat suara tertukar. KPU sangat tidak siap dalam mengantisipasi, dan terkesan menganggap kecil persoalan tersebut. Ini terbukti dengan terlambatnya surat edaran KPU yang mengatur hal itu pada 9 April lalu,'' ujarnya Keterla mbatan itu, disebutnya, telah menimbulkan kebingungan penyelenggara di tingkat bawah yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilu di banyak tempat pemungutan suara (TPS). ''Surat Edaran KPU ini jadi semacam upaya menutupi mismanajemen, ketidaksiapan, dan kelalaian KPU dalam melakukan semua proses,'' tandasnya seraya menambahkan, seharusnya KPU menyusun 'contingency plan' terkait pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu. Selain itu, Bawaslu juga menilai, dalam tahapan pemungutan penghitungan suara pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, ada dua persoalan yang utama. ''Di antaranya pemilih tak terlayani dengan baik dan tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara tidak dipatuhi oleh penyelenggara pemilu,'' katanya.. (T.Az/ysoel) http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=49&artid=3201 === Paket Umrah 2009 Mulai US$ 1.1490 ONH Plus (Haji Khusus) Mulai US$ 5.900 Informasi selengkapnya ada di: http://www.media-islam.or.id Ingin belajar Islam? Kirim email ke: syiar-islam-subscr...@yahoogroups.com Jual Rumah Baru di Otista Kampung Melayu Jakarta Timur Rp 650 juta. Info: http://agusnizami.wordpress..com --- Pada Ming, 12/4/09, putra wardana <pwardana2...@yahoo.com> menulis: > Dari: putra wardana <pwardana2...@yahoo.com> > Topik: Pemilu Rp. 50 Trilyun (Matikan Manusia, Hidupkan Setan) > Kepada: "pak agus" <agusur...@yahoo.com>, nizam...@yahoo.com, > nneonli...@yahoo.co.uk, nongan...@yahoo.co.uk, nonghel...@yahoo.com, > nura...@yahoo.com, omen...@plasa.com, ondo.unt...@gmail.com, > ondo.unt...@yahoo.co.id, pasha.purn...@gmail.com, pd_faj...@yahoo.com, > p...@nganjukkab.go.id, p...@ntb.go.id, p...@pacitan.go.id, "pegiatpendulum" > <pegiatpendu...@yahoogroups.com>, pemdaja...@yahoo.co.id, > pemdasle...@slemankab.go.id, pemp...@bali.go.id, pengad...@kpk.go.id, > p...@bit.net.id, pol...@polkam.go.id, postmas...@jatim.go.id, > postmas...@kejaksaan.go.id, postmas...@surabaya.go.id, "prokhairy" > <prokha...@yahoo.com>, ptr_eman...@yahoo.com, pub...@tifafoundation.org, > purwa...@tso.astra.co.id, putra_semarap...@yahoo.com, putrykem...@yahoo.com, > rati...@yahoo.com, rital...@jurnas.com, rm_danard...@yahoo.de, > robert_hl...@yahoo.com, rosl...@podico.com, rudy_lumbantob...@yahoo.com, > sah...@cbn.net.id, sama...@indosat.net.id, sedangbing...@yahoo.com, se...@banyuwangikab.go.id, se...@gorontaloprov.go.id, se...@jatim.go.id, se...@kalbar.go.id, se...@pemda-diy.go.id, sek...@gorontaloprov.go.id, serikat_indone...@yahoo.com, set-d...@jatim.go.id, sir_ab...@yahoo.com, siskawidyaw...@gmail.com, "Prasetyo Wibowo" <pras_wib...@yahoo.com> > Tanggal: Minggu, 12 April, 2009, 11:31 AM > PEMILU > 50 TRILYUN: MATIKAN 68 JUTA MANUSIA, LAHIRKAN 20 JUTA > SILUMAN & HASILKAN WABAH KORUPSI & HANCURKAN WATAK > BANGSA > > > > Ini bukan soal siapa yang menang pemilu atau siapa dapat > kursi di DPR > atau siapa jadi presiden.. Tapi 50 trilyun ternyata > dihabiskan untuk > sebuah acara yang tidak perlu, malah mengajari masyarakat > untuk > menghacurkan mentalnya sendiri... untuk menghancurkan masa > depan > bangsanya sendiri.. > > > > Berita metro TV, 12 April 2009, untuk pemilu kali ini KPU > menghabiskan > dana hampir Rp.50 trilyun dengan dana sebegitu banyak > ternyata > menghasilkan hampir 68juta orang dihilangkan hak pilihnya > (dipaksa > menjadi Golput/ dimatikan haknya), karena tidak dimasukkan > sebagai > pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) > > > > Sebaliknya menurut berita sebelumnya pemilu ini > jugamenghasilkan lebih > dari 20 juta pemilih siluman, yang tercantum dalam DPT, > karena: > > adanya pemilih fiktif, (tapi ada yang > mencontrengkan)org yg belum punya hak pilih tapi > sudah terdaftar dalam DPT pemilih ganda > > > Akibatnya: > > contoh di jakarta di ribuan TPS, banyak warga yang > tidak boleh > memilih, meskipun sudah menunjukkan KTP, dan data > kependudukan lainnya. > bahkan ketua RT juga tidak mempunyai hak pilih karena tidak > terdaftar > dalam DPT(RCTI 9 April 2009)Di Tapanuli ada sebuah > daerah, sampai ribut karena warga satu > desa tidak dapat mencontreng karena semua tidak masuk DPT > (trans TV 9 > April)Di Madiun dalam satu RT hanya 3 orang > warganya yang terdaftar > dalam DPT, ratusan pemilih yang ada dalam DPT tidak > dikenal oleh > warga, termasuk oleh pak RT (jawa pos 9 April > 2009)Dan masih ratusan berita lainnya dari berbagai > media diseluruh tanah air yang memberitakan > ini.Dalam kasus ini KPU selalu bilang bahwa tidak > ada kesalahan dalam > DPT, meskipun fakta membuktikan bahwa nama pelaku Bom Bali > Amrozi dkk > masih masuk dalam DPT, bahkan yang lebih naif, nama > Gubernur Jawa > Tengah tidak masuk dalam DPT jadi gak punya hak > pilih.KPU selalu menyalahkan masyarakat ataupun > partai politik, kenapa > DPT baru dipermasalahkan sekarang, kok tidak dari dulu. > Fakta > membuktikan bahwa DPT baru diserahkan kepada masyarakat > H-1, seperti > kata seorang ketua RT, baru H-1 DPT diterima dan setelah > diteliti > ternyata hampir semua warganya tidak masuk dalam DPT, waktu > menanyakan > dan bagaimana agar warganya punya hak pilih. Jawaban yang > diterima > adalah klasik, bahwa berdasar peraturan mereka yang belum > masuk dalam > DPT tidak dapat ditambahkan, otomatis warga kehilangan hak > pilihnyaKPU kelihatan hanya asal menjawab dan > menyatakan yang salah > adalah masyarakat dan yang benar adalah KPU. dan menjawab > secara > ngawur, bahwa seolah masyarakat punya hak dalam penyusunan > DPT. > kenyataannya DPT itu adalah wewenang KPU. Setelah Daftar > pemilih > divalidasi dan ditetapkan menjadi DPT, barulah data > diberikan kepada > masyarakat, dan itu tidak boleh dirubah. Jadi mau tidak mau > masyarakat > harus tunduk kepada KPU.Memang DPT tidak boleh > dirubah dengan menambahkan warga yang > belum terdaftar dalam DPT untuk dimasukkan dalam DPT agar > punya hak > pilih. Itu peraturannya. Kok KPU ngotot bahwa kalau warga > tidak punya > hak pilih adalah salah warga ya...DPT bisa > dirubah, hanya dengan mengurangi jika dalam DPT disatu > kelurahan/TPS ada nama dan alamat yang sama dengan yang ada > dikelurahan/TPS yang lain. Nah.. siapa yang mau jalan2 > menyusuri semua > TPS disebuah kota/kabupaten. Toh meskipun ditemukan > kejanggalan tidak > boleh protes... mencoret pemilih yang punya hak pilih > dibeberapa TPS > karena terdaftar dalam DPT dibeberapa TPS adalah hak KPU, > jika KPU > tidak mencoret dan orang itu bisa memilih beberapa kali, > itu adalah hak > KPU, masyarakat tidak boleh protes.Contoh kasus > menurut berita TV dalam 1 TPS ada 1 orang yang > setelah mencontreng, lalu ternyata antri lagi di TPS yang > sama.. lalu > ke TPS sebelahnya... alasan diperbolehkan mencontreng lagi > karena orang > tersebut punya hak pilih.. karena mendapat undangan.. > Contoh kasus lagi ada wanita umur 15 tahun dan > belum kawin, yang > sedang menjalani tahanan di Lembaga Permasyarakatan, dia > masuk dalam > DPT, dan tetap menggunakan hak pilih yang diberikan KPU > (trans TV 9 > April 2009) > > > Mungkin bangsa ini perlu belajar demokrasi... dimana pemilu > bukan hanya > persoalan kalah menang.. tapi membangun kesadaran sebagai > warga bangsa > untuk membangun negeri secara bersama2.. > > > > Jadi pemilu bukan hanya agar ada legitimasi atau dasar > alasan jadi DPR, > presiden.. kalau hanya untuk itu khan tidak usah ada > pemilu.. > > > > Dengan dana 50 trilyun penyelenggara pemilu telah memberi > pelajaran > kepada warga bangsanya agar tidak peduli pada negaranya > sendiri... > > > > Persoalannya bukan pada siapa yang menang atau dapat kursi > banyak dalam parlemen, atau siapa yang jadi presiden... > > Tapi proses pembelajaran yang menghabiskan dana 50 trilyun > itu adalah > mengajari masyarakat apatis dan tidak peduli entah bangsa > mau hancur > atau berantakan. Juga mengajari para calon anggota > legislatif untuk > tidak melaksanakan amanat rakyat. > > > > Dan ini mungkin pemilu termahal di negara belum maju (kalau > risih disebut sebagai negara terbelakang)... > > Rp. 50 trilyun.. jelas disitu ada korupsi.. > > maka juga mengajari masyarakat untuk tidak punya setia > kawan... atau kebersamaan sebagai warga bangsa... > > > > Kalau saya hanya menunggu.. korupsi dana 50trilyun oleh KPU > itu akan diadili atau tidak??? > > Kalau persoalan siapa yang dapat kursi di DPR atau siapa > jadi > presiden... sebagai rakyat, saya males mengikuti.. karena > sudah diajari > KPU untuk apatis hehehe... > > apalagi karena sebenarnya.. roda kehidupan masyarakat itu > jalan terus kok.. > > kemajuannya tidak tergantung pada DPR atau presiden dan > aparat pemerintah.... > > karena ada sistem seperti yang berlangsung sekarang > ini..malah rakyat > ini menanggung beban... karena keberadaan DPR, presiden, > aparatur > pemerintah saat ini terasa seolah membebani masyarakat.. > bukan mempermudah urusan masyarakat.. > > > Terhubung langsung dengan banyak teman di blog dan situs pribadi Anda? Buat Pingbox terbaru Anda sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/
