http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/7/15/p2.htm
Persengkongkolan Jahat Kongkalikong antara legislatif dan eksekutif akhir-akhir ini disoroti lantaran lemahnya peran kontrol konstituen terhadap wakilnya. Usai pemilihan, rakyat tak lagi mengawasi kinerja legislatif. Kolusi antara kedua lembaga ini, menyebabkan peluang masyarakat menikmati kue pembangunan menjadi makin kecil. Malah APBD yang mestinya lebih banyak diporsikan untuk pembangunan fisik di masyarakat, justru lebih banyak dibagi antara legislatif dan eksekutif lewat berbagai pos yang justru menguntungkan keduanya. Harus diakui keakraban dan jalan bareng Dewan dengan eksekutif sulit dihindari lantaran keduanya sebagai mitra kerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Boleh dikatakan mereka seiring sejalan, padahal ada hirarki yang jelas dalam pengawasan. Legislatif mengawasi eksekutif. Adanya kerja sama menyebabkan banyak hal bisa terjadi, terutama hal-hal yang menguntungkan oknum kedua lembaga tersebut. Rakyat yang mesti terlayani menjadi terpinggirkan. Bahkan, tak sedikit yang harus kehilangan hak-haknya. Malah Wakil Ketua DPC PDI-P Badung yang kini duduk di legislatif Drs. Wayan Suwardana memandang kerja sama dan saling melengkapi antara legislatif dan eksekutif justru diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Tak soal baginya adanya kerja sama itu, sepanjang itu positif dan tak melenceng dari aturan main. Namun, tak tertutup kemungkinan ada oknum tertentu, baik dari legislatif maupun eksekutif yang memanfaatkan kerja sama itu untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya dengan mengabaikan tugas-tugas pokoknya sebagai abdi masyarakat. ''Kalau ini yang terjadi jelas tak tepat,'' katanya. Dari aturan main, dia melihat sudah cukup bagus dan transparan. Rakyat bisa ikut melakukan fungsi kontrolnya dalam berbagai hal. Sekarang tinggal peran masing-masing apakah mau atau tidak melaksanakan dengan baik. Inilah persoalannya sehingga Dewan bersama eksekutif dengan mudahnya berkolusi dengan memanfaatkan celah aturan yang ada. Kasus dugaan penyimpangan APBD sampai milyaran rupiah, cermin betapa persekongkolan jahat telah terjadi dengan memanfaatkan celah aturan yang akhirnya merugikan rakyat. Sebuah penyimpangan terjadi lantaran ada pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah. Hanya dengan iktikad baik masing-masing abdi, penyimpangan anggaran itu bisa ditekan. Dalam pemisahan keuangan lembaga negara memang dimaksudkan agar bisa dikelola secara mandiri, transparan, efisien serta akuntabel guna menjamin pelaksanaan pemerintahan yang optimal. Namun, Suwardana mengatakan pemisahan anggaran kedua lembaga itu, tak bisa menjamin bersihnya pelaksanaan pembangunan. Sebab, kedua lembaga ini mempunyai kepentingan sama-sama dalam pembangunan. Misalnya, dalam membuat Ranperda APBD. Moral Dalam kaitan APBD ini, diakui anggota DPRD Badung Puspa Negara dan Wayan Darma, peluang kongkalikong antara Dewan dan eksekutif cukup besar terjadi. Namun, bukan berarti semua itu buruk. Tak mustahil dengan kerja sama itu, dapat dicegah hal-hal negatif. ''Saya melihat faktor moral masing-masing abdi negara dan rakyat sangat menentukan,'' jelas Puspa. Sehebat apa pun aturan, kalau pelaksanaannya tak tegas, takkan berarti bagi si pelanggar. Namun, dengan membaiknya tingkat kesadaran serta dukungan moral yang tinggi, dia yakin kinerja akan bisa lebih baik sekaligus terhindar dari persekongkolan jahat. Mantan Ketua Komisi B DPRD Bali Sugawa Korry mengatakan akibat terjadinya persekongkolan antara legislatif dan eksektutif banyak hak publik yang tak bisa dirasakan masyarakat. Dewan perlu melakukan instrospeksi dalam menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat yang seharusnya membela kepentingan rakyat. Komitmen untuk mengabdi itulah membuat tugas yang berat bisa menjadi ringan. ''Dengan memahami aturan main dan bidang masing-masing, saya yakin Dewan bisa lebih menempatkan posisinya yang strategis itu lebih layak di mata masyarakat,'' kata Wakil Ketua DPD Golkar Bali ini. Lembaga Independen Sebenarnya peluang kolusi antara Dewan dan eksekutif bisa diminimalisasi. Sebab, perangkat aturan dan lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan cukup banyak. Menurut Suwardana, sebenarnya dengan adanya lembaga pengawas seperti Bawasda dan BPKP dan KPK, potensi untuk tumbuhnya kongkalikong yang merugikan rakyat dan negara bisa dicegah. Hanya pengendaliannya menjadi tidak mudah karena kembali kepada moral. Rakyat harus berperan aktif melakukan pengawasan jika ingin melihat lembaga legislatif lebih kredibel. ''Rakyat jangan terlalu mempercayakan banyak hal kepada wakil-wakilnya, baik di Dewan maupun lembaga lain,'' ujarnya. Kontrol yang kontinu dan tak mengenal lelah diyakini lambat-laun bisa memperkecil peluang terjadinya hal-hal yang merugikan rakyat itu sendiri. Soal teknis pelaksanaannya, memang tak harus rakyat berhadapan dengan pelaksana pembangunan. Pemberian masukan dan kritik sudah cukup memberi arah bagi mereka yang bertugas sebagai pengemban aspirasi rakyat. Dalam pengawasan, tampaknya rakyat memberikan kepercayaan yang cukup besar kepada elitenya. Usai pesta demokrasi di legislatif maupun pilkada langsung, rakyat tak lagi berperan aktif, apalagi mengontrol elite yang akan berkuasa. Ada stagnasi yang besar terjadi antara elite dengan pendukungnya setelah pesta-pesta besar itu berlalu. Malah dalam berhubungan ke legislatif, rakyat lebih banyak membutuhkan bantuan ketimbang mengawasi wakil rakyatnya. (lit) [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
