http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2009/12/09/4956.html

Rabu, 9 Desember 2009, 11:39:54 WIB

Presiden Buka Workshop Revitalisasi Industri Pertahanan

*Presiden SBY, didampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro, membuka Workshop Nasional 
Revitalisasi Industri Pertahanan, Rabu (9/12) pagi, di Istana Negara. (foto: 
abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Workshop Nasional 
Revitalisasi Industri Pertahanan, Rabu (9/12) pagi, di Istana Negara, Jakarta. 
Workshop ini diselenggarakan Departemen Pertahanan (Dephan) dan dihadiri 258 
orang dari Dephan, TNI dan Polri, perguruan tinggi, kalangan industri dan 
perbankan.

Presiden SBY dalam arahannya mengajak peserta worshop untuk merumuskan visi dan 
strategi serta kebijakan yang tepat, paling tidak dalam jangkauan 5 tahun 
mendatang (2009 -2014) dan 10 tahun (2009-20019). "Saya memikirkan untuk 
menetapkan delapan rumusan visi dan strategi kebijakan itu," kata SBY.

Delapan rumusan adalah, pertama, harus cukup (minimun esensial) untuk 
pertahanan (tidak berlebihan). Kedua, meningkatkan anggaran pertahanan 
dikorelasikan dengan pendapatan dan APBN. Ketiga, memahami betul corak alat 
pertahanan dan sesuai dengan zaman. Keempat, jangan memikirkan alat militer 
untuk perang, tapi operasi militer di luar perang, seperti pasukan perdamaian 
dan penanggulangan bencana alam.

Kelima, harus tahu betul manfaat atau kecanggihan alutsita tersebut, jangan 
membeli karena ikut-ikutan. Keenam, memantau dan mengikuti keinginan pasar. 
Ketujuh, harus memikirkan dukungan finansial, dalam hal ini investasi, karena 
tidak bisa mengandalkan APBN atau hanya bersandar ke pemerintah. Kedelapan, out 
put lokakarnya ini diharapkan bersinergi antara departemen pertahanan dan 
instansi terkait dan fokus dari tahun 2009 -2014.

Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgihantoro dalam sambutannya mengatakan bahwa 
revitalisasi industri pertahanan bukan hanya penggantian alutsista semata, tapi 
untuk tujuan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. "Diharapkan dari kegiatan 
workshop ini dapat diterbitkan suatu produk regulasi hukum tentang pengaturan 
industri pertahanan dan pengaturan penjaminan pendanaan pinjaman dalam negeri," 
kata Purnomo.

Hadir mendampingi Presiden, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkeu 
Sri Mulyani, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, 
Menkominfo Tifatul Sembiring, Menneg BUMN Mustafa Abubakar, Kepala BIN Sutanto, 
Panglima TNI Djoko Santoso, dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri. (win)


      

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke