http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2009/12/09/4956.html
Rabu, 9 Desember 2009, 11:39:54 WIB Presiden Buka Workshop Revitalisasi Industri Pertahanan *Presiden SBY, didampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro, membuka Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan, Rabu (9/12) pagi, di Istana Negara. (foto: abror/presidensby.info) Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan, Rabu (9/12) pagi, di Istana Negara, Jakarta. Workshop ini diselenggarakan Departemen Pertahanan (Dephan) dan dihadiri 258 orang dari Dephan, TNI dan Polri, perguruan tinggi, kalangan industri dan perbankan. Presiden SBY dalam arahannya mengajak peserta worshop untuk merumuskan visi dan strategi serta kebijakan yang tepat, paling tidak dalam jangkauan 5 tahun mendatang (2009 -2014) dan 10 tahun (2009-20019). "Saya memikirkan untuk menetapkan delapan rumusan visi dan strategi kebijakan itu," kata SBY. Delapan rumusan adalah, pertama, harus cukup (minimun esensial) untuk pertahanan (tidak berlebihan). Kedua, meningkatkan anggaran pertahanan dikorelasikan dengan pendapatan dan APBN. Ketiga, memahami betul corak alat pertahanan dan sesuai dengan zaman. Keempat, jangan memikirkan alat militer untuk perang, tapi operasi militer di luar perang, seperti pasukan perdamaian dan penanggulangan bencana alam. Kelima, harus tahu betul manfaat atau kecanggihan alutsita tersebut, jangan membeli karena ikut-ikutan. Keenam, memantau dan mengikuti keinginan pasar. Ketujuh, harus memikirkan dukungan finansial, dalam hal ini investasi, karena tidak bisa mengandalkan APBN atau hanya bersandar ke pemerintah. Kedelapan, out put lokakarnya ini diharapkan bersinergi antara departemen pertahanan dan instansi terkait dan fokus dari tahun 2009 -2014. Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgihantoro dalam sambutannya mengatakan bahwa revitalisasi industri pertahanan bukan hanya penggantian alutsista semata, tapi untuk tujuan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. "Diharapkan dari kegiatan workshop ini dapat diterbitkan suatu produk regulasi hukum tentang pengaturan industri pertahanan dan pengaturan penjaminan pendanaan pinjaman dalam negeri," kata Purnomo. Hadir mendampingi Presiden, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menneg BUMN Mustafa Abubakar, Kepala BIN Sutanto, Panglima TNI Djoko Santoso, dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri. (win) [Non-text portions of this message have been removed]