Kalau memang ingin memaksimalkan sistem Presidensial, Berarti harus mengamandemen Konstitusi (UUD45), di mana dlm sistem presidensial, Presiden hanya berwenang menjalankan pemerintahan, Alias tidak berhak ikut serta dlm pembuatan UU /peraturan., karena dlm sistem ini, Presiden sebagai kepala Negara &sekaligus sebagai kepala pemerintahan tidak dapat di bubarkan oleh Parlemen, & sebaliknya Parlemen tidak dapat di bubarkan oleh Presiden. Lain halnya dg sistem Parlementer, Presiden yg ada hanya simbol ( hanya sebagai kepala Negara) dapat di berhentikan oleh parlemen dg mosi tidak percaya. Karena itu, Menurut saya," NKRI', kalau di lihat dari isi Konstitusinya, menagnut sistem gabungan antara Presidensial & Parlementer
--- In ppiindia@yahoogroups.com, Satrio Arismunandar <satrioarismunan...@...> wrote: > > (dikutip dr milis AIPI): > > SBY Didesak Bentuk "Zaken" Kabinet > > [JAKARTA] Sejumlah parpol besar anggota koalisi pengusung pasangan Susilo > Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, mulai menagih jatah menteri di kabinet, > sesuai kontrak politik yang telah disepakati. Beberapa di antaranya, > terang-terangan mengajukan sejumlah kader parpol untuk dipilih menjadi > menteri. > > Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, format > kabinet pemerintahan SBY-Boediono harus mencerminkan konfigurasi koalisi > partai pengusung dalam Pilpres 2009. "Walaupun penentuan kabinet adalah hak > prerogatif presiden, tetapi sebagai wujud kebersamaan dengan mitra > koalisinya, format kabinet mendatang harus mencermikan konfigurasi dukungan > partai-partai koalisi pendukungnya, " katanya, di Jakarta, Jumat (10/7). > > Terkait pembentukan kabinet baru, dia mengungkapkan, sejak awal PKS sudah > mengajukan delapan kadernya sebagai calon menteri. Kedelapan nama tersebut > adalah Hidayat Nur Wahid (anggota Majelis Syuro PKS), Tifatul Sembiring > (Presiden PKS), Irwan Prayitno (Ketua Komisi X DPR), Salim Al Jufri (Dubes > untuk Arab Saudi), Surahman Hidayat (Ketua Dewan Syariah DPP PKS), Suharna > Surapranata (Ketua Majelis Pertimbangan DPP PKS), Moh Sohibul Imam (Ketua DPP > PKS), dan Suswono (anggota Komisi IV DPR). > > "Sampai hari ini kita belum menentukan pos-pos menteri. Yang penting, kita > mengajukan kader-kader terbaik dengan kualifikasi akademik yang memadai, > punya kompetensi dan profesional, " jelasnya. > > Disinggung kemungkinan SBY menolak nama-nama yang diajukan, Mahfudz berkilah, > asalkan semua dibicarakan dengan musyawarah dan mufakat, tentu tidak ada > pihak yang dirugikan. > > Secara terpisah, fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Asep > Supriyatna mengungkapkan, partainya juga telah menyiapkan sejumlah kader > untuk diajukan kepada SBY. "Dalam beberapa pertemuan, mengerucut bahwa ada > usaha dan juga kualifikasi dari beberapa kader dan fungsionari PAN yang > memiliki peluang besar masuk dalam pemerintahan, " katanya. > > Sedikitnya ada lima nama dari PAN yang dinominasikan masuk dalam kabinet baru > mendatang. > > Selain Hatta Rajasa dan Bambang Sudibyo yang saat ini menjadi menteri, tiga > nama lainnya adalah Patrialis Akbar yang memiliki kualifikasi di bidang hukum > dan HAM, Totok Daryanto yang berkompeten mengurusi BUMN, serta Sekjen PAN > Zulkifli Hasan yang kemungkinan diarahkan menjadi Menneg Koperasi dan UKM. > > Asep mengakui, Ketua Umum DPP PAN, Soetrisno Bachir sebenarnya menolak untuk > mengusulkan calon menteri. "Tetapi sebagai konsekuensi logis dari koalisi > bersama, tentu elite-elite di PAN akan melobi jatah menteri," ungkapnya. > > Dia tak menampik ada beberapa pos kementerian yang kemungkinan juga diincar > parpol lainnya. "Misalnya, posisi mendiknas yang saat ini dipegang kader PAN > (Bambang Sudibyo), ternyata juga diincar PKS," ujarnya. > > Asep menegaskan, apabila SBY menolak kader PAN menjadi menteri, pihaknya > tetap konsisten mendukung koalisi di parlemen. "Tetapi ini bisa berubah jika > dalam kongres PAN keputusannya mencabut dukungan di koalisi SBY. PAN tetap > bisa mengabdi bangsa ini dengan menjadi oposisi," sambungnya. > > Penjelasan berbeda disampaikan Ketua DPP PAN Totok Daryanto. "Dengan > kemenangan yang hampir pasti diraih ini, bisa jadi SBY-Boediono akan > memaksimalkan sistem presidensial. Untuk itu, sebaiknya semua urusan mengenai > siapa yang dicalonkan dan dipilih, diserahkan sepenuhnya ke SBY sendiri. PAN > tetap akan mendukung pemerintah dan memperkuat koalisi di parlemen," katanya. > > > Sesuai Kontrak Politik > > Sementara itu, sumber di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebutkan, > setidaknya ada empat nama kader partai berlambang Kabah itu yang bakal > diajukan menjadi menteri kepada SBY. Keempat nama itu adalah Suryadharma Ali, > Lukman Hakim Saifudin, Chozin Chumaidy, dan Suharso Monoarfa. > > Saat dikonfirmasi mengenai bakal diajukannya nama-nama tersebut, Chozin > Chumaidy membantahnya. "Belum tahu. Kita tak mengajukan nama. Kita serahkan > sepenuhnya kepada Pak SBY untuk menentukan anggota kabinetnya," kata Wakil > Ketua Umum DPP PPP itu. > > Meski demikian, dia mengingatkan, konstruksi kabinet yang akan dibangun > SBY-Boediono agar berpegang pada isi kontrak politik yang sudah dibuat > bersama dengan parpol anggota koalisi. Salah satu butir kontrak politik > tersebut adalah membentuk koalisi di pemerintahan, yang diwujudkan melalui > kabinet dengan mencerminkan proporsionalitas koalisi parpol. > > "PPP percaya, Pak SBY dapat menyusun kabinet yang mencerminkan harapan mitra > koalisinya," ujarnya. > > Sikap yang sama juga diambil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sekjen DPP PKB > Lukman Edy mengingatkan, koalisi pengusung SBY-Boediono sejak awal > menyepakati bahwa kabinet yang akan dibentuk mengedepankan kader parpol yang > menjadi mitra koalisi. Mengenai jatah menteri untuk PKB, dia menyebut Ketua > Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, sebagai salah satu kader yang dijagokan > menjadi menteri. > > Partai Demokrat pun tak ketinggalan akan mengajukan nama ke SBY. "Setelah KPU > menetapkan hasil resmi pilpres, sejumlah nama sebagai representasi partai > akan diajukan kepada Pak SBY sebagai capres terpilih, untuk mengisi kursi di > kabinet. Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Pak SBY tahu persis > kemampuan dari nama yang diajukan," ungkap Ketua DPP Partai Demokrat, Jafar > Hafsah. > > Menyikapi posisi parpol mitra koalisi tersebut, Sekretaris Tim Kampanye > Nasional SBY-Boediono, Marzuki Ali mengakui, dalam kontrak politik memang > disebutkan bahwa parpol mitra koalisi berhak mengajukan kandidat dalam > pembentukan kabinet. "Meski demikian, dalam pembentukan kabinet adalah hak > prerogatif SBY untuk memutuskan," tegasnya. > > Disinggung mengenai potensi parpol mitra koalisi menarik kembali dukungannya > jika tidak mendapat jatah di kabinet, Marzuki menjelaskan, semua itu ada > aturan mainnya. > > > Kabinet Ahli > > Secara terpisah, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Fajrul > Falakh berharap SBY berani mengaktualisasikan modal legitimasi yang > diperolehnya dari rakyat, dengan zaken kabinet (kabinet ahli), yang juga > diimbangi dukungan mitra koalisinya. "Tawar-menawar dalam penyusunan kabinet > tak bisa dihindari. Di sinilah SBY ditantang seberapa jauh mampu mengeksekusi > hak prerogatifnya menghadapi tekanan parpol. Di sisi lain, presiden harus > mampu mempertahankan konsolidasi kekuatan koalisi, agar tidak retak," katanya. > > Dia mengingatkan, praktik dagang sapi masih mewarnai politik pemerintahan di > Indonesia. "Apalagi, posisi di kabinet adalah barang mahal," imbuhnya. > > Menurut Fajrul, jika terpilih kembali dengan dukungan mayoritas dari rakyat, > SBY punya modal legitimasi yang kuat, sehingga leluasa menyusun format > kabinetnya. "SBY juga tidak terkendala oleh Boediono yang tidak berlatar > belakang parpol," jelasnya. > > Ditambahkan, menyikapi tantangan berat ke depan, terutama di bidang ekonomi, > idealnya SBY membentuk zaken kabinet. "Sebaiknya SBY mengandalkan teknokrat > ketimbang figur parpol, kendati itu akan memancing reaksi ketidakpuasan dari > parpol mitra koalisi," katanya. [J-11/EMS/C- 4/R-15] > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] >
