http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2009121001001014
Kamis, 10 Desember 2009
BURAS
Relasi Antikorupsi-Penegakan HAM!
H. Bambang Eka Wijaya
"MASSA aksi damai Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta dan kota-kota lain
tak sedahsyat yang dicemaskan!" ujar Umar. "Kenapa jadi begitu?"
"Gerakan massa diperkirakan membeludak karena dicemaskan penguasa!
Pencemasan bernada antipati pada gerakan massa, menyulut semangat perlawanan
rakyat terutama yang kurang dapat perhatian pemerintah!" jawab Amir. "Tapi,
setelah Presiden SBY Selasa malam pidato menyambut Hari Antikorupsi Sedunia di
Istana, juga merestui gerakan massa itu, massa jadi tak tertantang lagi untuk
demo! Apa asyiknya demo yang direstui!"
"Meski begitu, aksi massa antikorupsi kan tetap relevan?" kejar Umar.
"Sangat relevan!" tegas Amir. "Lebih lagi relasinya dengan Hari Hak-Hak
Asasi Manusia (HAM) Sedunia 10 Desember! Oleh PBB, Hari Antikorupsi memang
dirangkai dengan Hari HAM. Beda dengan Resolusi PBB lain jatuh pada tanggal
dideklarasikan, seperti Deklarasi HAM 10 Desember, Hari Antikorupsi dideklarasi
31 Oktober 2003, hari 'H' ditetapkan 9 Desember, dirangkai dengan Hari HAM!"
"Apa alasannya?" potong Umar.
"Sekjen PBB Kofi Annan, promotor resolusinya, menyebutkan, korupsi
merugikan kaum miskin karena mengalihkan dana pembangunan, melemahkan kemampuan
pemerintah untuk menyediakan layanan dasar, serta menghambat bantuan ataupun
investasi asing!" jelas Amir. "Jadi, korupsi merupakan pelanggaran HAM paling
telak, kejahatan tak kenal rasa perikemanusiaan, tanpa peduli pada hak kaum
miskin, digolongkan kejahatan luar biasa--extraordinary crime!"
"Lantas, kenapa deklarasi antikorupsi di Monas berbunyi, pemberantasan
korupsi harus dimulai dari Istana?" tanya Umar. "Padahal, dalam pidato Selasa
malam Presiden SBY menegaskan, selama lima tahun ia telah membuat izin
pemeriksaan atas 138 pejabat publik--gubernur, bupati, wali kota, anggota
legislatif dalam kasus korupsi!"
"Soal harus dimulai dari Istana, itu teori mata air! Kalau dari mata air
teratas jernih, aliran ke bawah bisa ikut bersih! Jika dari atas sudah keruh,
aliran ke bawah lebih keruh!" jawab Amir. "Sedang 138 penindakan selama lima
tahun, berarti setahun 26, sebulan cuma dua! Itu relatif kecil dibanding
eksesifnya korupsi secara nasional, apalagi di daerah! Padahal kita punya
400-an Kejari dan 400-an Polres, kalau setiap Kejari dan Polres setahun satu
kasus saja, bisa 800 kasus setiap tahun!"
"Setahun satu kasus, kerja Kejari dan Polres lebih lambat dari keong,
dong!" entak Umar.
"Itu pun syukur kalau bisa! Konon lagi mata air di aliran bawah juga
banyak berlumpur sejak awal!" timpal Amir. "Sejak melamar jadi pegawai (CPNS),
prosesnya keruh! Bisa keruh pula sepanjang arus pengabdian! Jadi, harus
dijernihkan dari mata air teratas, mata-mata air bawahnya, serta sepanjang
aliran! Untuk itu, tak cukup satu kasus setahun setiap kejari dan polres!
Apalagi lebih rendah!" n
[Non-text portions of this message have been removed]
