Nasional SBY: Tak Boleh Ada Diskriminasi (???) Kamis, 4 Maret 2010 - 00:07 wib Insaf Albert Tarigan - Okezone Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Koran SI) JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak boleh lagi ada diskriminasi karena perbedaan identitas di Indonesia. Apapun agama, suku, etnis dan kepercayaan seseorang harus diperlakukan sama.
Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri perayaan Cap Go Meh di Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/3/2010) malam. Turut hadir Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ny Herawati Boediono serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Di hadapan sekira 2.000 etnis Tionghoa, Presiden menyampaikan pujian atas peran etnis Tionghoa baik selama perang kemerdekaan maupun pada masa pembangunan. "Komunitas etnis Tionghoa tidak pernah berhenti bersama-sama saudara-saudaranya yang lain untuk memajukan negeri yang kita cintai ini," ujar SBY. Karenanya, Presiden mengajak semua kalangan di Indonesia untuk terus berjuang membangun hari esok yang lebih baik, untuk anak cucu dan sejarah Indonesia yang gemilang di masa depan. Sementara itu, Koordinator Forum Bersama Indonesia Tionghoa, Murdaya W Poo, dalam sambutannya mendorong agar masyarakat etnis Tionghoa aktif berperan serta dalam pembangunan Indonesia. Terlebih, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan etnis. "Dengan disahkannya 2 undang-undang tersebut, Indonesia telah menyatakan diri sebagai bangsa modern. Bangsa yang tidak lagi membeda-bedakan perlakuan terhadap warganya. Bangsa demokratis yang bebas diskriminasi," katanya. Karena itu, sambung mantan politisi PDI Perjuangan tersebut, dikotomi pribumi dan non pribumi sudah tidak lagi relevan. Sebab, Undang-Undang kewarganegaraan mengatur bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia, yang sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya, dinyatakan sebagai orang Indonesia asli. Berkaitan dengan itu, Murdaya menekankan pentingnya rasa aman dan damai agar roda ekonomi berjalan. Hal itu bisa diwujudkan dengan menghindari keributan, fitnah, dan mendiskreditkan pemimpin. "Pemimpin yang bersih dikatakan kotor, yang kotor yang mengaku bersih," katanya. Murdaya melanjutkan, jika pemerintah yang dipercaya rakyat diganggu dan digoyang terus, maka rakyat jugalah yang akan menderita. Karenanya, dia meminta agar Yudhoyono dan Boediono maju terus mempertahankan kebenaran. "Kebenaran tetap kebenaran. Yang tidak benar tidak bisa mengaku benar, karena kebenaran tidak ada duanya," katanya.(ded) --- benarkah SBY ??? UCAPAN SBY ITU Mungkin hanya teori, mungkin tidak terbukti di lapangan. Sekitar hari Minggu silam, bertepatan capgomeh dan hari Saraswati, di TV BALI digelar diskusi akbar perihal SIKAP-TINDAK DISKRIMINATIF DEPAG RI berlangsung bertahun-tahun. Selama ini umat Hindu di Bali, apalagi di daerah lain, sangat kekurangan jumlah GURU AGAMA HINDU. Saat ini (makin akumulatif) kekurangan 14 ribu orang guru ! Mengapa ? Karena pemerintah (DEPAG) secara DISKRIMINATIF membuat JATAH pengadaan guru agama berdasarkan jumlah sekolah (agama). Jelaslah ini sangat DISKRIMINATIF, di masa pemerintahan ke-2 SBY. Sungguh melawan fakta kalau SBY mengungkiri hal ini. Pengadaan guru agama Hindu seakan-akan tidak ada masalah karena umat Hindu *nerimo*, tak suka banyak bicara. Tetapi hal itu ada batasnya. Bila SBY memang akan menjadi orang anti diskriminasi, kiranya patut bahwa pengadaan GURU AGAMA semua agama, sebagaimana TEMPAT IBADAH semua agama dan kepercayaan, dibenahi oleh pembantunya (menteri-menterinya). Kalangan umat beragama sudah lama menunggu TINDAK NYATA SBY dan staf serta pembantunya untuk menegakkan KEADILAN dalam hidup beragama yang harmonis dan toleran di tanah air. Justru dimasa pemerintahan SBY terjadi banyak sekali KEKERASAN atas nama agama, ketidakadilan karena agama sungguh makin membeludak di era SBY. SBY perlu membuktikan, jangan hanya pandai berkata-kata.
