Rekomendasi Seminar NU Australia dan New Zealand:
RUU APP Harus Ditunda dan Direvisi Total
RUU APP ibarat membunuh nyamuk dengan bom. Mudharat atau kerusakan
sampingannya jauh lebih besar dari manfaat atau hasil yang ingin dicapai.
Dengan kata lain, walaupun yang disasar sebenarnya adalah pornografi media dan
pertunjukan seks, RUU ini bisa menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap
budaya, seni, hidup, kerukunan, identitas kebangsaan dan tatanan sosial yang
demokratik. Oleh karena itu, RUU ini harus ditunda dan direvisi total.
Pokok pikiran itu terpapar dalam Seminar Mengkritisi RUU APP yang
diselenggarakan dan diprakarsai Pengurus NU Cabang Istimew Australia dan New
Zealand Perwakilan Victoria, yang diketuai Suaidi Asyari, tanggal 1 April 2006
bekerja sama dengan Indonesia Programs, Melbourne University dan Konsulat RI di
Melbourne. Seminar itu menghadirkan budayawan Emha Ainun Najib, Anna Lumban
Gaol (Monash University), Moh Yasir Alimi (antropolog, ANU), Atip Latiful Hayat
(ahli hukum, Monash University, Persis), dan Tim Lindsey (pengajar fakultas
hukum, Melbourne University) .
Seminar tersebut dihadiri oleh lebih 300 warga Indonesia dari berbagai latar
belakang organisasi, agama, etnis, mahasiswa universitas, kelompok pengajian di
Victoria dan warga Australia yang bisa berbahasa Indonesia.
Pornografi menindas masyarakat
Dari kaca mata perspektif feminis, pornografi adalah bentuk kekerasan. Atau
tepatnya kekerasan yang dierotisasikan (erotisized violence). Mayoritas
korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Sayangnya pornografi justru menjadi
industri dengan angka pertumbungan dan laba yang terus meningkat 40% tiap
tahunnya. Didalamnya perempuan diexploitasi, dijual murah dan tidak diberi
suara. Oleh karena itu, menurut Anna, pornografi sebagai industri perlu campur
tangan negara melalui undang-undang.
Disinilah masalahnya dengan RUU APP. Alih-alih melindungi perempuan sebagai
korban pornografi, RUU APP justru menyalahkan perempuan sebagai sumber masalah
moralitas. Akibatnya RUU APP gagal melindungi perempuan sebagai kelompok yang
rentan.
Karena cakupannya yang luas, RUU APP, menurut Yasir, tidak hanya
mengejar-ngejar pelaku dan media porno, tapi juga masyarakat secara luas. Bukan
hanya membahayakan perempuan, tapi juga praktek sosial dan adat istiadat yang
berkembang di masyarakat yang bahkan sudah menjadi identitas bangsa dengan
mengancam kesenian seperti ketoprak, Tayub, Jaipong dan sebagainya. Oleh karena
itu, RUU ini tidak hanya mengancam peta geografi sosial dan spiritual Bali,
Papua dan NTT melainkan juga Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan
sebagainya. RUU ini tidak hanya mengancam religiusitas Hindu dan sebagainya
tapi juga religiusitas dan praktek sosial masyarakat Muslim. Masalah RUU ini
singkat kata tidak akan selesai hanya dengan mengecualikan Bali, Papua dan NTT
yang sudah tegas menolak. Pergolakannya bukan akan terjadi di kantong-kantong
Hindu atau Kristen, melainkan di kantong-kantong Islam sendiri, papar mahasiswa
antropologi ANU yang juga international liason officer PCI NU Australia
dan New Zealand itu.
Walaupun mandi disungai, sendang atau sumur umum yang sudah menjadi praktek
sosial ratusan tahun, masyarakat Jawa, Sumatara, Sulawesi, Sumatera dan
Kalimantan adalah muslim yang relijius mendalam dan bermoralitas tinggi.
Perempuan-perempuan yang menyusui anaknya di bis kota, pasar atau kereta api
adalah perempuan yang mulai, berdedikasi dan bermoralitas luhur karena mereka
anak mereka menjadi anak-anak yang tangguh, berakhlak mulia dan cerdas. Para
pemimpin seperti Sukarno, Soeharto, Gus Dur dan bahkan SBY sendiri pasti pernah
lahir dari praktek susuan seperti ini. Karena definisi yang tidak kompeten,
sangat naif kalau menuduh mereka ini amoral, asusila dan melawan kehendak
Tuhan.
Berpotensi Fasis
RUU ini juga berpotensi fasis dalam dua hal. Pertama, penjelasan dan
konsideran RUU bertujuan untuk melindungi nilai-nilai ketuhanan. Hal demikian,
menurut Yasir hanya ada dalam sistem negara yang menganut paham teokrasi atau
negara agama, bukan negara Pancasila seperti Indonesia. Hal ini menurut Tim
Lindsey, mengancam fondasi dasar dan tata negara, pluralitas bangsa, demokrasi
dan hak asasi manusia. Demokrasi politik tidak dibarengi dengan demokrasi
sosial.
Aurat—atau bagaimana harus berpakaian--, tegas Cak Nun, sama seperti halnya
shalat dan ibadah lainnya yang tidak perlu intervensi negara. Tuhan tidak perlu
dibela dan juga diwakili dengan undang-undang atau kelompok tertentu. Biarlah
soal aurat itu menjadi wilayah pendidikan, keluarga dan masyarakat.
Kedua, RUU ini berpotensi mengembalikan fungsi negara seperti pada masa
Soeharto. Negara memang boleh membuat aturan pada wilayah publikasi dan
distribusi media mengenai pornografi. Namun, negara dalam RUU APP, tegas Cak
Nun, diberikan kekuasaan yang besar untuk memutuskan mana pornografi yang
dibolehkan, walaupun hanya untuk pendidikan dan kesehatan sekalipun.
Pasal-pasal yang menyeramkan
Rangkaian kegagalan diatas menjadikan pasal-pasal RUU APP tidak kreatif dan
menyeramkan. Konsideran bagus, tegas Atif dari Persis, tapi batang tubuhnya
harus dikritisi. Tidak rela pornografi menjadi berdaulat di negara sendiri,
tapi juga tidak rela bila RUUnya seperti ini . Pasal-pasal harus dibuat
persuasif dan loebih lembut.
Pakai sniper saja
Cak Nun menyarankan agar SBY, Agung Laksono dan Hidayat Nurwahid memimpin dan
berbicara kepada rakyat menunda RUU ini, agar orang berSeminar dan pemerintah
dan DPR membuat Tim yang lebih objektif dan plural. Untuk undang-undang
sepenting ini, harus ada dialog dan perundingan agar tidak mengembangkan
konflik baru. Hukum harus bekerja sama dan didasarkan pada budaya, sosiologi
kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berkembang.
Daripada pakai bom, untuk menyasar tayangan televisi dan media cetak yang
kebablasan, lebih baik pakai sniper saja. Caranya bisa seperti menghidupkan
Badan sensor di masa lalu yang spesifik untuk masalah pornografi atau membuat
aturan yang lebih spesifik seperti UU penyiaran, UU anti-pesta seks, UU tentang
distribusi pornografi dan sebagainya.
Dalam acara yang dihadiri Professor Arif Budiman, indonesianis, wartawan dan
masyarakat Indonesia di Melbourne itu, Suaidi Asyari selaku koordinator acara
dan juga ketua PCI NU Australia dan New Zealand Perwakilan Victoria mengatakan
acara ini diselenggarakan sebagai kepedulian NU terhadap bangsa Indonesia.
Suaidi juga memperkenalkan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang
mengedepankan prinsip-prinsip Islam moderat.
Suaidi Asyari
MIALS
The University of Melbourne
Victoria Australia
---------------------------------
On Yahoo!7
Dancing With the Stars: Win tickets to the Grand Final!
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
