http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009121001001054
Kamis, 10 Desember 2009
OPINI
TAJUK: Demonstrasi dan SBY
TINDAK pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga
pemberantasannya tidak bisa dilakukan secara biasa. Diperlukan cara-cara yang
luar biasa seperti melibatkan partisipasi segenap warga dunia. Itulah sebabnya,
Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi
Sedunia. Korupsi telah menjadi musuh bersama umat manusia yang beradab.
Indonesia sebagai bagian dari warga dunia ikut merayakan Hari
Antikorupsi. Perayaan itu, lazimnya, dilakukan pemerintah dan warga. Pemerintah
melaksanakan ritual antikorupsi dengan pidato, sedangkan warga memperingatinya
dengan caranya sendiri, di antaranya berdemonstrasi.
Itulah yang digelar kemarin secara besar-besaran dan sepatutnya diberi
apresiasi. Diberi apresiasi karena warga semakin sadar untuk memerangi korupsi.
Harus jujur diakui, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang
biak dengan pesat. Tidak hanya meningkat pada jumlah kasus yang terjadi dan
jumlah kerugian keuangan negara. Dari segi kualitas pun tindak pidana yang
dilakukan semakin canggih dan sistematis.
Akan tetapi, bukan apresiasi yang diperoleh warga. Masih ada saja pihak
yang mencurigai niat baik warga di balik demonstrasi antikorupsi tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, kecurigaan itu justru datang dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Tiada angin tiada hujan, tiba-tiba saja Presiden
Yudhoyono memberi peringatan bahwa akan ada gerakan sosial pada 9 Desember.
Tidak cukup sekali peringatan itu dilontarkan SBY. Pertama kali, 4
Desember, disampaikan dalam kapasitasnya sebagai presiden. Dua hari berikutnya
peringatan yang sama disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina
Partai Demokrat.
Peringatan yang dilontarkan Presiden itu tentu saja kontraproduktif.
Alangkah elok jika demonstrasi dijadikan cermin untuk melihat kebijakan negara
dalam memberantas korupsi. Tapi jangan pula buruk muka cermin dibelah hanya
karena ingin tetap muka tampan.
Mestinya, Presiden tidak perlu panik menghadapi demonstrasi yang sudah
diterima sebagai keniscayaan dalam demokrasi. Demonstrasi merupakan salah satu
bentuk kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.
Demonstrasi tidak perlu ditakuti berlebihan selama tuntutan yang
dikumandangkan berbasis pada kepentingan publik dan diekspresikan dengan
menjunjung tertib sosial. Tugas negara ialah memberikan ruang seluas-luasnya
kepada warga untuk berekspresi. Bukan menakut-nakuti seperti orang paranoia.
Basis tuntutan yang dikumandangkan dalam demonstrasi pada hari ini sudah
sangat terang benderang, yaitu membersihkan Indonesia dari korupsi, khususnya
menuntaskan pengusutan megaskandal Bank Century. Karena itu, layak didukung,
bukan dicurigai apalagi ditunggangi.
[Non-text portions of this message have been removed]
