Maaf sebelumnya subject nya saya ganti...karena sdh gak substansial dgn berita
dukanya...hehehehe.
Klo yg dimaksud dengan Kak. Rimata (maaf apa ini nama sebenarnya, maklum belum
pernah diajak makanjadi merasa blm kenal dekat,becanda) pengambilan
kebijakan eksekutif adalah pengambilan
I want to meet you. Give me a chance! Click here to chat with me online:
http://agathayk.zoomshare.com/files/chat.htm
Kebijakan eksekutif bagi lembaga yang punya induk seperti dewan kerja berarti
memprakarsai munculnya tindakan eksekutif yang akhirnya secara legal jadi
kebijakan kwartir
artinya, saat ini DKN harus bersikap menunggu saja kalau pun ada issue tentang
T dan D, kecuali hal rutin teknis macam
--- In pramuka@yahoogroups.com, e_ndog e_n...@... wrote:
Gerakan Pramuka telah mengadakan event yang besar dtingkat Nasional
yakni MUNAS MUSPPANITERA Nasional yang di selenggarakan oleh Kwarnas
Gerakan Pramuka, dengan terpilih dan terbentuk nya kepengurusan di
tingkat Nasional.
Dengan
Rasanya tidak seperti itu Kang Hendro..dalam hal ini selama belum ada SK
baru, maka segala tugas pokok DK (dalam hal ini tugas pokok DK kan ada
macam-macam tuh) masih tetap dilakukan seperti biasa. Jadi, bukan
sekedar hal administratif saja. Misalkan, Ka Kwarnas mau buru-buru bikin
tim pokja
Kalau tidak seperti ini, lalu apa dong esensi pertanggungjawaban Dewan Kerja di
Musppanitera ?
Habis musppanitera segera bikin macam-macam dan terus tidak perlu
dipertanggungjwabkan ?
Dewan Kerja berikutnya ketiban pulung semua produk after musppanitera?
Rasanya ada yang salah di sini,
Rasanya pertanggungjawaban Dewan Kerja itu ke Kwartir, adapun dalam
musppanitera itu merupakan evaluasi, jadi pertanggungjawaban itu
bukanlah diterima atau ditolak, tapi dievaluasi agar di periode yang
akan datang jadi lebih baik. Nah, sebenarnya contoh yang saya kasih
merupakan contoh ekstrem dan
7 matches
Mail list logo
