Birokrasi Hambat Pertumbuhan Kredit JAKARTA -- Pemerintah diminta memperbaiki sistem birokrasi yang terkait dengan dunia usaha. Kalangan ekonom menilai, tanpa pembenahan birokrasi, upaya Bank Indonesia menurunkan suku bunga BI Rate untuk mendorong sektor riil tak akan memberikan hasil optimal.
Ekonom senior PT Bank Negara Indonesia Tbk., Ryan Kiryanto, mengatakan ongkos birokrasi, baik yang resmi maupun tidak, cukup mahal dan mendongkrak biaya produksi dunia usaha. Sehingga, bila penurunan bunga oleh Bank Indonesia tidak diikuti dengan kebijakan pemerintah lainnya, "Dipastikan pertumbuhan ekonomi akan stagnan," tutur dia kepada Tempo di Jakarta kemarin. Apalagi, dia melanjutkan, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak Oktober tahun lalu belum hilang sepenuhnya. Hingga kini daya beli masyarakat tetap rendah. Itu sebabnya, dunia usaha masih enggan meminta kredit baru untuk meningkatkan produksi. "Pengusaha berpandangan, pasar belum bisa menyerap kenaikan produksi," katanya. Ryan menuturkan ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong sektor riil. Di antaranya meningkatkan belanja, mendorong eksekusi proyek-proyek padat karya dan padat modal, serta memberikan keringanan pajak untuk sektor usaha tertentu yang memiliki efek multi. Pada kesempatan terpisah, ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., Djoko Retnadi, menjelaskan sektor riil di Indonesia masih dihadapkan pada masalah struktural yang rumit. Akibatnya, mekanisme transmisi moneter--melalui penurunan suku bunga--ke sektor riil mampat. Padahal sepanjang tahun ini suku bunga BI Rate sudah turun signifikan, hingga kini berada pada level 11,25 persen. Tak hanya itu, Bank Indonesia juga berencana melonggarkan aturan batas maksimum pemberian kredit. Tujuannya agar bank leluasa mencairkan pinjaman baru. Namun, langkah itu belum mampu meningkatkan penyaluran kredit secara signifikan. Hingga Juli lalu, pertumbuhan kredit hanya 3,87 persen dibanding Desember 2005. Padahal pertumbuhan kredit tahun ini ditargetkan 18-20 persen. Djoko menekankan, pembenahan birokrasi untuk menghilangkan peraturan daerah yang tumpang-tindih dan tidak konsisten sangat penting. Termasuk menghilangkan praktek korupsi dan penyelundupan. "Birokrasi telah mematikan dunia bisnis," katanya. "Upaya Bank Indonesia hanya satu sisi solusi, sisi nonmoneter justru lebih berat," ujarnya. SURYANI IKA SARI Sumber: Koran Tempo - Kamis, 05 Oktober 2006 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/