http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/7/16/n5.htm
Jeffrey Winters:-- Hanya Kontes PERUBAHAN politik di Indonesia dari otoritarian ke transisi demokrasi, seolah-olah terkesan semuanya berubah. Namun, pengamat politik dari Northwestern University Prof. Jeffrey A. Winters belum melihat ada perubahan substansial dari yang dihasilkan. Bahkan, ia menilai demokrasi di Indonesia baru berjalan 10 persen, selebihnya masih bergaya lama. ''Sistem politik banyak berubah, tetapi kesannya masih seperti dulu,'' katanya Jumat (15/7) kemarin di sela-sela kunjungannya ke Redaksi Bali Post. Apakah pertanda orde baru kembali berkuasa? Jeffrey Winters yang berada di Bali selama tiga minggu sebagai dosen tamu di Fakultas Hukum Unud menilai, ini sebuah paradoks politik tentang perubahan tetapi tak banyak berubah. Ciri khas orde baru adalah doktrin kekuasaan, infrakstruktur birokrasi dengan sistem pers dan kepartaian yang sangat dibatasi. Perubahannya kini, partai lebih kuat, DPR dan DPRD lebih diberdayakan dan perubahan signifikan pusat dan daerah melalui otonomi daerah. Kalau di era Soeharto, kelompok elite ini bisa dijinakkan oleh babe. Kini pada sistem demokratis, mereka tak dibatasi dan sulit dijinakkan karena sistem hukum di Indonesia sangat rapuh. Artinya, demokrasi sebagai prosedur memilih pemimpin tak mampu membatasi oligarki. Indonesia berada pada zaman disfungsionaliti. Tak seorang pun bisa mengendalikan kelompok ini karena mereka tak tunduk pada hukum. Posisi mereka yang powerfull karena ada uang dan kekuasaan. Dengan uang mereka bisa kampanye dan berkuasa kembali. Target mereka adalah berkuasa, sebab dengan berkuasa mereka bisa melakukan segalanya termasuk dalam mencari uang. Tak soal baginya apakah uang yang banyak dihabiskan untuk memperoleh kekuasaan berasal dari kekayaan sendiri, ilegal dari mafia, konglomerat atau orang bermasalah. Beda dengan sistem di Amerika. Seorang kandidat dua tahun sebelum dicalonkan, harus mampu mengumpulkan uang dari restoran ke restoran. Ada dinner 1.000 dolar per satu piring, padahal makanannya tak lebih dari 5 dolar. Sisanya masuk ke kas partai atau kandidat. ''Tak bisa menarik duit sembarangan, harus ada kemampuan kandidat untuk menarik simpati orang,'' ujarnya sembari menambahkan, tentang hal ini akan menjadi topik bahasan pada kuliah umum Selasa (19/7) mendatang di Unud. Di Indonesia seorang pejabat ataupun konglomerat bermasalah bisa memberikan insentif KKN. Artinya, mereka yang mempunyai kesempatan akan mencuri uang dalam skala besar. Dengan uang banyak akan bisa dibagi-bagi sehingga tak menuai masalah. Akan sangat berisiko kalau mereka mencuri uang negara dalam skala kecil. Kalau ada masalah sulit mengamankan, seperti dugaan korupsi di KPU. Ini berakibat sangat fatal bagi Mulyana W Kusumah dan Nazaruddin Syamsuddin. ''Terlalu kecil uang yang diambil sehingga tak bisa dibagi-bagi,'' katanya sambil tersenyum. Berbeda dengan kelompok oligarki yang tak saja berasal dari sekelompok elite di pusat, di berbagai tingkatan juga ada termasuk di daerah. Karakternya punya uang, massa dan mempunyai jaringan kuat. Lalu pemimpin seperti apa yang bisa diharapkan dalam pilkada? Pemilu sebagai proses pergantian pemimpin yang demokratis tak lebih sebagai ajang kontes kecantikan, ada dangdut dan pertunjukan untuk menarik simpati. Aplaus, hura-hura, bagi-bagi baju. Selesai! Tak ada kelanjutan. Partisipasi konstituen/pendukung sama sekali tak menentukan arah politik berikutnya. Rakyat hanya menjadi objek. ''Terus terang dalam transisi demokrasi di Indonesia, baru 10 persen dihayati maknanya oleh rakyat. Ini jelas tak mampu mengubah substansi, karena 90 persen demokrasi masih berada jauh di depan,'' katanya. (sua/gre [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
