http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/19/211396/70/13/Harga-Kesetiaan-
Harga Kesetiaan Sabtu, 19 Maret 2011 00:01 WIB HEBAT sekali loyalitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa reserve, tanpa tedeng aling-aling, PKB mendukung habis-habisan partai yang berkuasa, yang memimpin koalisi. Tidak seperti Golkar, PPP, PAN, dan PKS, yang kadang mendukung kadang membangkang. Bahkan, bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kesetiaan PKB kepada Partai Demokrat dan Presiden Yudhoyono haruslah sempurna. Itulah sebabnya, Lily Chadidjah Wahid dan Effendy Choirie yang bersuara lain pada voting hak angket mafia pajak langsung dihajar habis dengan me-recall mereka. Hasilnya pun nyata, Presiden Yudhoyono memuji PKB sebagai partai yang amat konsisten berkoalisi dengan Partai Demokrat. Padahal, pemecatan Lily dan Choirie sesungguhnya mengandung problem konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 pascaperubahan secara jelas menjamin hak imunitas anggota DPR. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR. Pemecatan Lily dan Choirie juga menyimpan persoalan legitimasi. Bukankah Lily dan Choirie terpilih sebagai anggota DPR melalui sistem pemilu proporsional terbuka? Keduanya dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak. Itu artinya mereka tidak hanya mewakili partai politik, tetapi terutama mewakili konstituen. Lagi pula, dukungan Lily dan Choirie terhadap hak angket mafia pajak adalah ikhtiar keduanya dalam mengartikulasikan aspirasi konstituen mereka. Bukankah anggota DPR idealnya lebih mengabdi pada kepentingan rakyat daripada kepentingan partai? Oleh karena itu, PKB semestinya tak boleh semena-mena memecat Lily dan Choirie. Bukankah itu juga reklame buruk bagi PKB di tengah kecenderungan perolehan suara yang terus melorot dari pemilu ke pemilu akibat konflik internal yang terus mendera? Tapi orang tak boleh lupa bahwa ada pimpinan partai yang memandang tinggi dan nikmat jabatan menteri. Sekalipun Muhaimin Iskandar pemimpin puncak PKB, sebagai menteri dia adalah anak buah Presiden Yudhoyono. Apakah Muhaimin Iskandar membayar terlalu mahal kesetiaannya kepada Partai Demokrat dan Presiden Yudhoyono, biarlah sejarah yang menjawabnya pada Pemilu 2014. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
