MEDIA INDONESIA Selasa, 21 Juni 2005
Kemiskinan dan Fasilitas Dasar Martaja, pemerhati masalah sosial-ekonomi, alumnus Australian National University. SEHUBUNGAN tragedi busung lapar dan gizi buruk yang merebak di berbagai daerah di Tanah Air, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, para gubernur dan bupati harus mau turun untuk melihat langsung kondisi kemiskinan rakyatnya. Kemiskinan di Indonesia kini kian menjadi isu nasional dan telah menyita perhatian pemerintah maupun segenap eksponen bangsa. Sebab itu, segala daya upaya untuk mengentaskan kemiskinan harus dikerahkan semaksimal mungkin, lebih-lebih jumlah pengangguran di negeri ini juga kian membengkak. Konsekuensinya, pemerintah harus melakukan langkah-langkah antisipatif dan menghindari langkah-langkah yang kontraproduktif. Terkait upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah pusat cq Departemen Sosial seharusnya melakukan tindakan nyata ke daerah-daerah kantong kemiskinan di 26 provinsi. Ketua Tim Pemetaan Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Dr Dedi Walujadi mengatakan, jumlah orang miskin pada 2004 sebanyak 42,8 juta jiwa atau 20% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2004 yang sebanyak 214 juta jiwa. Jumlah itu terancam membengkak menjadi 37%. Padahal, tahun 2003 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 37,3 juta jiwa. Membengkaknya jumlah penduduk miskin tahun 2005 bisa kita pahami karena ketidakpastian ekonomi dan inflasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah membuat masyarakat yang berada di kelompok tersebut terpuruk dalam kategori miskin absolut, yakni kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka itulah para korban busung lapar dan gizi buruk selama ini. Kebangkitan ekonomi merekalah yang harus kita prioritaskan untuk mengatasi tragedi busung lapar dan gizi buruk di Indonesia. Indikator yang dipergunakan dalam kriteria miskin tersebut ialah konsumsi berupa makanan, yakni kurang dari 2.100 kalori per hari dan nonmakanan. Bahkan, jika kriteria Bank Dunia yang dipakai, yakni pendapatan di bawah US$2 per hari atau Rp540.000/bulan, maka dengan upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta Rp711.000/bulan, berarti seorang pegawai dengan tanggungan istri yang tidak bekerja sudah masuk kategori miskin. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin mencapai 40,1% atau mencapai 54,2 juta jiwa. Pada tahun 1996 angka itu dapat diperkecil menjadi 11,3% atau 22,5 juta jiwa. Krisis ekonomi dan moneter di Indonesia telah merombak semuanya, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia terus melonjak, dan kembali mendekati posisi tahun 1976. Keterpurukan ekonomi keluarga miskin sudah benar-benar pada titik nadir, sehingga terjadilah ledakan tragedi busung lapar dan gizi buruk terutama di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Program pengentasan kemiskinan selama ini kurang tepat sasaran, bahkan tidak sedikit dana subsidi BBM yang telah dialokasikan untuk keluarga miskin mengalami kebocoran di sana sini. Dengan pengamanan ketat terhadap dana kompensasi BBM untuk memberdayakan ekonomi keluarga miskin, kita harapkan agar ke depan penanggulangan kemiskinan di Indonesia akan mulai menuai hasil yang cukup signifikan. Akurasi peta kemiskinan Upaya penanggulangan kemiskinan selama ini kurang tepat sasaran, antara lain karena peta kemiskinan yang harus digarap belum didayagunakan secara optimal, bukan karena berdasar pada peta kemiskinan tahun 2000. Menurut Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan, Dr Gunawan Sumodiningrat, peta kemiskinan tersebut masih bisa dipergunakan untuk program penanggulangan kemiskinan tahun 2005. Bahkan peta ini juga dapat dipergunakan untuk berbagai sektor seperti Departemen Kesehatan untuk melaksanakan program kesehatan bagi keluarga miskin. Jika berpedoman pada peta kemiskinan tahun 2000 yang telah disusun tim dari BPS dibantu World Bank, terlihat bahwa pencantuman indeks kemiskinan sampai ke tingkat kecamatan dan pedesaan. Peta kemiskinan tersebut baru satu-satunya di Indonesia. Peta kemiskinan ini juga dapat menyajikan proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan, kesenjangan kemiskinan, maupun keparahan kemiskinan hingga tingkat kecamatan dan pedesaan. Sebagai geography information system (GIS), peta tersebut secara akurat menggunakan data survei sosial ekonomi nasional dan sensus penduduk, sehingga diketahui persis kantong-kantong kemiskinan. Sekadar perbandingan, saya hanya menyebutkan sebagian provinsi. Penduduk miskin di Jakarta hanya 4,3%. Artinya, dari 100 penduduk di Ibu Kota, terdapat sekitar 5 orang miskin. Kantong-kantong kemiskinan yang paling banyak antara lain di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di NTT, penduduk miskin di kota mencapai 30,3%, dan di pedesaan mencapai 50,2%. Artinya, untuk wilayah pedesaan, satu dari dua penduduk hidup miskin, sedangkan di perkotaan satu dari tiga penduduk hidup miskin. Di Jawa Timur, penduduk miskin di kota 24,9%, sedangkan di pedesaan 32,0%. Di Jawa Tengah, penduduk miskin di kota 29,7%, sementara di pedesaan mencapai 27,6%. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, penduduk miskin di kota mencapai 21,3%, sedangkan di pedesaan 33,6%. Di Jawa Barat, penduduk miskin di kota 19,6%, sedangkan di pedesaan 18,4%. Di Aceh, penduduk miskin di kota 10,2%, sedangkan di pedesaan 14,2%. Dalam program penanggulangan kemiskinan, pemerintah pusat dan daerah harus memerhatikan prinsip-prinsip penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin. Dari data tahun lalu, terlihat alokasi dana program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM adalah untuk kegiatan pemberdayaan orang miskin guna menciptakan lapangan pekerjaan, yang berkisar 30% sampai 40%. Hanya saja, kegiatan ini jarang terekspos dibandingkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar semacam beras untuk orang miskin (raskin), kesehatan dan pendidikan. Agar lebih terfokus dalam penanggulangan keluarga miskin, harus melalui tahapan berikut. Pertama, bagi mereka yang dalam kategori belum mampu, memperoleh bantuan untuk sementara. Kedua, bagi mereka yang dalam kategori sudah tidak mampu, memperoleh raskin dan kartu sehat. Ketiga, kelompok dalam kategori sedang tidak mampu, harus diberdayakan. Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat pada usia tidak produktif (di atas 55 tahun) lagi. Sedangkan untuk umur di bawah 15 tahun, program pemerintah harus bersifat persiapan sosial. Untuk usia antara 15 - 55 tahun, program yang efektif sebaiknya bersifat investasi ekonomi, dan jangan terjadi program pendidikan dan pelatihan diisi oleh mereka yang berusia lanjut. Kemiskinan harus diperangi melalui program perluasan kesempatan kerja produktif, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), dan kemudahan mengakses berbagai fasilitas dasar, baik sosial maupun ekonomi. Peta kemiskinan harus mampu memberikan informasi pada tingkat agregasi mikro, yakni pada tingkat kecamatan dan pedesaan. Keluarga miskin di pedesaan perlu mendapat keringanan untuk memulai usaha ekonomi produktif. Misalnya melalui dukungan agunan. Pemerintah pusat dan daerah bisa menempatkan dana di bank setempat agar sewaktu-waktu dipakai sebagai agunan pinjaman nasabah yang terlambat pembayarannya. Guna membabat kendala birokrasi perizinan, bunga dari dana yang ditempatkan itu tidak ada salahnya disumbangkan dalam bentuk subsidi atau kemudahan lain seperti beasiswa untuk anak-anak nasabah, kemudahan hubungan antardesa, antardesa dan pasar, dan fasilitas lainnya. Dukungan agunan yang biasanya tinggi, 100% atau lebih dibanding pinjaman nasabah, bisa diperingan dengan memberi dukungan asuransi atau penempatan dana oleh pemda atau BUMN. Dengan keringanan agunan itu, jumlah keluarga miskin yang bisa membuka usaha akan kian bertambah.* [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
